Kurikulum Pendidikan VS Game Point Blank

Alkisah, dalam sebuah kisah fiktif, konon kabarnya, seorang anak SD, terkantuk-kantuk di mejanya menunggu bel pulang sekolah berdentang. Anak ini memiliki nilai akademik terendah di kelasnya. Dan ketika bel pulang sekolah berdentang maka langsung dengan semangat empat lima kantuknya hilang dan dengan gagahnya bergegas keluar sekolah. Pulang ? Tidak. Langsung melangkah ke warnet dekat sekolah. Dengan cekatan membuka sakunya dan dengan modal 4 ribu rupiah sudah bisa berkuasa selama 1 jam terhadap akses internet. Dalam hitungan menit sang anak sudah langsung tenggelam dalam peperangan game point blank online.

Ketika kita begitu sibuk mempermasalahkan tentang perubahan kurikulum 2013 dan membanding-bandingkan dengan beberapa kurikum sebelumnya. Ternyata di lapangan para pelajar terutama pelajar SD sibuk dengan game onlinenya. Rupanya di lapangan semua bentuk kurikulum sedang berhadapan dengan maraknya dunia hiburan anak terutama game online. Begitu lihainya mereka memainkan peperangan di game online sementara mereka tergagap mempelajari baca tulis dan hitung.

Dari ilustrasi di atas tercermin bahwa permasalahan pendidikan terutama pendidikan dasar dan menengah bukan hanya masalah kurikulum.

BBM : Kelangkaan dan Subsidi

BBM bersubsidi langka. Dan ini mengerikan. Mengerikan bukan karena BBM bersubsidi langka. Namun mengerikan karena kabinet yang dipenuhi dengan para profesor doktor dan profesional ternyata tidak mampu mengatasi masalah BBM dari begitu banyak alternatif yang ada. Bahkan mencoba-coba untuk meminjam tangan MUI untuk menggertak rakyat.

BBM bersubsidi langka. Dan ini kontraproduktif terhadap geliat ekonomi rakyat di mana BBM merupakan urat nadi perekonomian. BBM bersubsidi langka sama saja dengan menghambat dinamika ekonomi rakyat. Dan juga menghambat produktifitas. Waktu yang habis untuk mengantri BBM bersubsidi merupakan bencana tersendiri bagi rakyat. Cabe dan tomat yang berada di mobil pengangkut yang tadinya segar baru dipetik pak tani setelah antri berjam-jam di SPBU akan layu dan tak segar lagi.

Memang BBM bersubsidi langka di SPBU. Namun di pangkalan BBM eceran pinggir jalan malah BBM bersubsidi seperti dibanjiri suplai yang entah darimana asalnya. Dan harganyapun melambung tinggi memanfaatkan situasi. Tak heran apabila BBM eceran pinggir jalan walaupun pasang harga berkisar 6 ribu sampai dengan 8 ribu perliter namun demi waktu yang demikian penting maka BBM eceran pinggir jalanpun dibeli orang. Bahkan saya yakin apabila BBM eceran pinggir jalan tersebut pasang harga 10 ribu perliter pasti akan dibeli orang yang merasa butuh dan mampu membelinya.

BBM : Subsidi dan Non Subsidi

Rencana pembatasan penjualan BBM subsidi kepada jenis mobil dan tahun tertentu secara prinsip merupakan program yang sangat bagus karena subisid BBM bisa dikurangi dan dialihkan untuk program yang lain.

Namun rencana ini memiliki kendala di mana tidak adanya pengawasan yang efektif yang mampu mengawasi penjualan BBM subsidi kepada pemilik kenderaan tertentu yang seharusnya mengkonsumsi BBM nonsubsidi. Penjualan ilegal ini akan berlangsung secara pribadi – pribadi namun akan merata hampir pada semua pemilik kenderaan tertentu tersebut. Atau bisa juga akan dibeli 1 mobil pengkonsumsi BBM subsidi untuk kemudian dipindahkan ke mobilnya yang seharusnya pengkonsumsi BBM nonsubsidi. Seandainya penjualan ilegal ini akan diawasi ketat maka akan membutuhkan SDM dan biaya yang besar, bisa–bisa biayanya justru melebihi penghematan subsidi BBM itu sendiri.

Bagaimanapun juga pengurangan subsidi BBM harus dilakukan secara bertahap. Namun rencana pembatasan penjualan BBM nonsubsidi perlu dikaji kembali keefektifannya.

Calon Independen Pemilu Legislatif, why Not ?

Belakangan ini pentas demokrasi pemilukada diramaikan oleh calon nonpartai yang biasa dikenal sebagai calon independen, beberapa di antara mereka memenangkan pemilukada dan menjadi kepala daerah, baik itu menjadi gubernur, bupati maupun walikota.

Terlepas dari masih adanya beberapa kekurangan, calon independen sudah cukup meramaikan pesta demokrasi di daerah.

Pada pemilu 2009 sempat muncul ide calon indepanden presiden.  Saya pribadi lebih tertarik apabila calon independen diterapkan pada pemilu legislatif untuk DPR dan DPRD. Memang ada kekhawatiran bahwa akan terjadi jual beli fotokopi KTP sebagai salah satu syarat untuk menjadi calon independen legislatif. Saya pribadi berpikiran apabila calon independen legislatif bisa diwujudkan maka panitia seleksi harus melakukan seleksi dengan cara ujian administratif dan psikotest. Dan hanya yang lulus ujian administratif dan psikotest yang bisa maju menjadi calon independen legislatif. Jumlah calon independen untuk perdaerah pemilihan bisa disesuaikan, saya rasa jumlah 10 orang calon perdapem masih bisa diterima akal sehat. Tim penyeleksi bisa diserahkan kepada gabungan perguruan tinggi terbaik.

Ancaman Ledakan Tabung Gas Elpiji

Tabung gas elpiji kini bisa meledak setiap saat. Entah apa yang ada di dalam benak pihak – pihak terkait keberadaan tabung gas elpiji, terutama tabung gas 3 kg, mungkin mereka baru akan bereaksi bila di rumah mereka sendiri yang akan meledak.

Saya tidak tahu pasti bagaimana proses pengadaan barang / tabung gas elpiji terutama tabung gas 3 kg ini apakah tunduk pada Keppres nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah atau mengikuti peraturan lainnya.

Saya akan mengasumsikan bahwa proses pengadaan tabung gas 3 kg tersebut mempedomani Keppres nomor 80 tahun 2003 tersebut.

BBM dan Kreatifitas

Harga BBM sudah naik lagi. Banyak yang marah, sebagian dari perspektif ekonomi karena akan menyebabkan harga kebutuhan pokok akan naik membubung tinggi, sebagian lagi dari perspektif politik karena menjelang pemilu di mana bantuan langsung tunai dianggap sebagai cara pintas untuk mengambil hati masyarakat.

               

Saya sendiri melihat bahwa harga minyak dunia yang membubung tinggi melebihi 120 dollar berbarrel yang menjadi penyebab utama pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM dalam negeri bukan alasan yang kuat untuk memperberat kehidupan rakyat. Dengan menaikkan harga jual BBM di dalam negeri membuktikan bahwa kreatifitas di tingkatan menteri sendiri sudah lenyap. Dari segi kreatifitas politik terlihat betapa komunikasi politik tidak menunjukkan hasil sama sekali. Opini politik memposisikan pemerintah pada penilaian negatif, harga naik, ongkos transpor naik, semua naik, program BLT hanya pemborosan dan tidak mendidik. Opini negatif ini hampir tidak berimbang sama sekali dengan beberapa program positif dari kompensasi kenaikan BBM tersebut. Program pemberdayaan masyarakat dianggap hanya memperkaya segelintir elit desa saja. Program pendidikan dan kesehatan gratis dianggap hanya janji – janji belaka tanpa bukti di lapangan. Opini negatif pada BLT sebenarnya bisa diimbangi dengan memperbesar opini positif pada bidang kesehatan seperti program puskesmas 24 jam atau program 1 dokter perdesa, dan di bidang pendidikan dengan program beasiswa untuk para siswa berprestasi.

Balada Sertifikasi

Ada tiga sertifikasi yang sekarang ini menjadi sorotan publik yaitu sertifikasi guru dan dosen, sertifikasi keahlian pengadaan barang / jasa pemerintah serta sertifikasi keahlian / keterampilan kerja konstruksi. Kenapa sertifikasi yang memiliki tujuan mulia ini berjalan lamban dan tidak seperti yang diharapkan dan malah cenderung dianggap sebagai penghalang ?

              

Sebagai konsekuensi dari keberadaan UU guru dan dosen maka seluruh guru dan dosen wajib memiliki sertifikasi profesi keguruan. Akibatnya, di mana – mana para guru yang belum memiliki pendidikan strata 1 beramai – ramai mengadakan kuliah jarak jauh. Dan beberapa di antara mereka malah mengikuti perkuliahan di luar disiplin ilmu keguruan dan kependidikan. Seolah – olah kalau sudah memiliki tingkat pendidikan strata 1 maka akan bisa mendapatkan sertifikasi profesi keguruan tersebut. Dan ternyata sertifikat profesi keguruan tersebut harus menjalani ujian. Dan ujiannya pada umumnya dilaksanakan di ibukota propinsi sehingga para guru dari daerah harus mengeluarkan biaya transportasi dan penginapan untuk mengikuti ujian sertifikasi profesi keguruan tersebut. Hal ini sangat tidak efektif dan efisien terutama dari segi biaya dan waktu. Perlu ditekankan bahwa para guru, apalagi bagi yang sudah sepuh, tidak perlu memaksakan diri untuk memperoleh sertifikat profesi keguruan tersebut. Walaupun UU guru dan dosen menjanjikan 1 kali lipat gaji bila mendapat sertifikat profesi keguruan tersebut namun pada poin lain juga dijanjikan bahwa selain tunjangan profesi tersebut juga ada tunjangan kesejahteraan guru yang juga 1 kali lipat gaji. Dan untuk menghemat pembiayaan dalam rangka mengikuti ujian sertifikasi profesi keguruan tersebut sebaiknya ujian tersebut dilaksanakan di masing – masing kabupaten dengan memanggil para pihak yang berkompeten dalam proses sertitikasi tersebut ke kabupaten. Mengenai pembiayaan bisa dialokasikan pada APBD masing masing kabupaten. Dengan demikian maka selain penghematan biaya dari peserta sertifikasi juga para guru akan lebih percaya diri apabila ujian dilaksanakan di kandangnya sendiri.

Kedaulatan Pangan Amanah UUD 1945

“…….. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ………. memajukan kesejahteraan umum ……………..”

Demikian kira-kira kutipan dari Pembukaan UUD 1945. Bagaimanakah bentuk dan wujud perlindungan yang dimaksud ? Apakah terbatas pada invasi atau agresi negara lain ke teritorial wilayah Indonesia ? Bila memang hanya sebatas demikian maka bubarkan saja negara ini.

Dalam banyak hal bangsa dan negara ini sudah tidak terlindungi lagi. Kasus terakhir adalah invasi dan agresi daging impor dan bawang impor. Saya bukan anti globalisasi dan perdagangan bebas. Yang saya sesalkan adalah lemahnya, atau tidak adanya perlawanan sama sekali atas ketidakberdayaan impor daging sapi dan bawang ini. Beberapa figur seperti pak DI mencoba membuat perlawanan dengan program cetak sawah dan simbiosis lahan sawit dengan pengembangbiakan sapi, namun upaya ini sangat elitis dan sangat tergantung pada situasi politik di mana bila elit tersebut tumbang maka programnyapun ikut tumbang. Perlawanan yang dibutuhkan saat ini adalah perlawanan dari masyarakat sendiri terhadap ketergantungan impor daging sapi dan bawang ini.

Pendataan Kepemilikan Tanah

Beberapa hari belakangan ini kita melihat beberapa kasus sengketa tanah antara investor dengan masyarakat sekitar, beberapa di antaranya berujung peristiwa berdarah.

Ada apa dengan manajemen pertanahan di negeri ini ? Bukankah bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar2 kemakmuran rakyat ?

Sudah saatnya permasalahan tanah dituntaskan tahun ini juga. Pada umumnya kepemilikan tanah digunakan secara turun temurun tanpa berkas administrasi. Berkas kepemilikan baru diurus apabila terjadi pembagian warisan atau terjadi transaksi jual beli, itupun belum tentu ke BPN, paling2 pakai akte notaris atau akte camat. Jarang orang mengurus surat tanah ke BPN, pada umumnya alasan biaya.

Sudah saatnya dibuat program pendataan kepemilikan tanah seIndonesia dan program pengurusan surat tanah gratis oleh BPN. Pendataan ini harus menuntaskan semua kepemilikan tanah baik itu oleh pribadi, lembaga ataupun perusahaan. Semua harus memiliki surat tanah dari BPN secara gratis. Bagaimana teknisnya tentu BPN lebih faham.

Bila pendataan ini bisa tuntas, selain untuk meminimalkan sengketa tanah, juga bisa meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak pertanahan.

salam.

Rahmad Daulay

19 januari 2012

*   *   * 

__._,_.___

Remunerasi Produktif

Beberapa instansi pemerintah pusat sudah menikmati yang namanya remunerasi. Instansi yang lain menunggu dalam waktu dekat. Sedangkan pemerintahan daerah nampaknya pasrah untuk mendapat giliran terakhir. Mudah-mudahan tidak dalam jangka waktu yang lama.

Kalau dipikir-pikir, bila semua PNS dalam jumlah yang sekarang sekitar 4,7 juta orang diberi remunerasi yang rata-rata 8 juta perorang, tentu akan menyedot anggaran negara sekitar 37,6 trilyun perbulan dan 451 trilyun pertahun. Dan bukti menunjukkan bahwa remunerasi selain belum signifikan mengurangi korupsi, juga sangat bersifat konsumtif.

Untuk itu maka perlu kiranya metode dan penerapan remunerasi dikaji kembali dan dirubah dari pola konsumtif ke pola produktif.

Urgensi Reshuffle Kabinet

Setahun KIB jilid 2, apalagi berita paling hot kalau bukan rencana reshuffle kabinet.

Reshuffle bukan segalanya. Sebuah kinerja kementerian bukan semata ditentukan oleh seorang menteri. Memang faktor utama ada di tangan menteri terutama sebagai pengambil kebijakan tertinggi di kementriannya. Namun harus diingat bahwa pelaksana dan eksekusi kebijakan menteri ada di tangan birokrasi kementerian mulai dari sekjen, dirjen sampai pada pejabat eselon terendah bahkan staf. Oleh karena itu harus dilakukan pengkajian menyeluruh tentang kinerja kementerian yang mengarah pada kinerja birokrasinya.

Yang jadi permasalahan pada menteri itu sendiri adalah kapasitasnya dalam penguasaan bidang tugas kementeriannya, apalagi untuk memimpin kementerian teknis tidak cukup hanya sekedar kebijakan umum tapi dibutuhkan kebijakan yang berbasis penguasaan masalah teknis kementerian. Memang latar belakang politik sering diasumsikan sebagai faktor utama ketidaksinkronan antara kemampuan dan penguasaan teknis di beberapa kementerian teknis.

Oleh karena itu, kalaupun reshuffle memang harus dilakukan, agar kiranya lebih mengarah kepada mensinkronkan kapasitas sang menteri dengan penguasaan keteknisan di kementerian teknis. Dan juga mengevaluasi kinerja birokrasi kementerian, karena bisa saja kinerja buruk kementerian ternyata ada pada tangan birokrasinya.

Salam reformasi

Rahmad Daulay

13 januari 2011.

*   *   *

Isu Monarki dan Postmodernisme Politik Demokrasi dan Pilkada

Di tengah duka saudara kita di Jogjakarta, mendadak mereka dikagetkan secara sosiologis dan kultural tentang isu monarki. Dan reaksipun beragam, mayoritas lebih mencintai Sultan daripada demokrasi yang sama sekali asing bagi mereka.

Bagaimanapun juga kita harus arif dan bijaksana, penghormatan terhadap kebhinneka tunggal ikaan harus dilaksanakan oleh semua golongan, termasuk golongan elit.

Terkadang kita harus merenung kembali ke masa lalu di masa awal kemerdekaan. Sesungguhnya negara ini didirikan di saat krisis, bukan merupakan kesepakatan segenap rakyat untuk mendirikan negara dan pemerintahan, tapi adalah inisiatif dari para elit golongan terdidik yang pada umumnya sarjana didikan barat atau kebarat-baratan. Itupun harus dengan lakon penculikan terlebih dahulu. Dan dengan pola yang sama kita menjalankan negara ini, pola top down, seolah – olah semua manajemen kenegaraan dengan segala peraturannya sudah sesuai dengan keinginan rakyat. Apa benar semua sistem yang ada sekarang ini mendapat dukungan dan legitimasi dari rakyat ? benarkah rakyat mendukung demokrasi ? Benarkah rakyat mendukung reformasi ?  Jangan – jangan rakyat ternyata lebih menyukai monarki ? Bukankah penguasa nusantara masa lalu adalah para raja dengan kerajaannya yang selalu kita bangga – banggakan dalam buku sejarah perjuangan bangsa di sekolah – sekolah ??? Jangan – jangan rakyat ternyata tidak menyukai reformasi ? Jangan – jangan rakyat lebih menyukai suasana orde baru dengan stabilitasnya.

Perampingan Birokrasi dan Swasembada Pangan

Gemuknya struktur organisasi pemerintah pusat dan daerah menyebabkan anggaran banyak tersedot untuk belanja pegawai termasuk di dalamnya gaji dan pensiunan. Sudah waktunya dilakukan pengkajian untuk melakukan restrukturisasi dan perampingan organisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu konsekuensi dari perampingan organisasi birokrasi ini adalah akan banyak jabatan yang dihapus yang berujung pada banyaknya mantan pejabat yang nonjob dengan kepangkatan dan golongan tinggi yang tidak mungkin ditempatkan pada jabatan rendah. Juga di tingkatan staf juga akan mengalami kelebihan jumlah pada setiap instansi. Tentu kondisi ini akan menggerogoti roda kehidupan organisasi birokrasi. Maka hal ini harus diatasi dengan melakukan pemangkasan jumlah PNS secara besar – besaran melalui program pensiun dini. Namun pensiun dini ini akan terkendala dengan ketiadaan dana pesangon sebagai kompensasi terhadap status pensiun dini.

Kita coba lihat ke sisi lain. Kerusakan lingkungan hidup sudah sedemikian parah. Pada beberapa pemberitaan menunjukkan ribuan hektar lahan dalam kondisi krits, gundul dan tidak terurus.
 

Trend Wirausaha

Pada beberapa pemberitaan menyebutkan minimnya minat para generasi muda untuk berwirausaha. Pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar. Yang benar adalah minimnya pengetahuan para generasi muda tentang cara memulai wirausaha.

Bila kita lihat perbandingan jumlah pengusaha jasa konstruksi di daerah antara sebelum dan sesudah reformasi di mana sebelum reformasi asosiasi wadah tempat berkumpul para perusahaan jasa konstruksi adalah Gapensi dan jumlah perusahaannya terbatas jumlahnya. Setelah reformasi maka wadah asosiasi tidak dimonopoli Gapensi lagi dan bermunculanlah wadah – wadah baru yang konon katanya menurut kabar terakhir ada 53 asosiasi pengusaha jasa konstruksi. Dengan banyaknya jumlah asosiasi maka informasi tentang cara berusaha di bidang jasa konstruksi, termasuk liku – liku hitam putihnya, menjadi menyebar di kalangan masyarakat, dan umumnya mereka adalah aktifis kepemudaan / OKP.

Dalam skala kecil, ini juga terjadi pada usaha cuci sepeda motor / mobil, warnet, toko HP dan pulsa dan sebagainya. Usaha sejenis ini menjamur dengan cara contoh – mencontoh cara berusahanya.

Terlihat bahwa masalahnya bukan pada minat tapi pada pengetahuan dan cara memulai usaha.

Menggagas Pemilukada Murah

Apa saja yang menyebabkan pemilukada jadi begitu mahal ???

Mulai dari pencetakan stiker di jalan dan gang sempit, pembuatan baliho di sepanjang jalan utama, poster besar di pemukiman penduduk, uang jalan / uang makan / uang rokok relawan dan tim sukses sampai pada ongkos saksi di semua TPS. Itu masih yang positif. Ini saja menghabiskan ratusan juta sampai milyaran.

Bagaimana dengan pembiayaan yang tidak positif ??? Itu sudah rahasia umum dan tidak perlu dibahas panjang lebar.

Yang perlu dibahas adalah : “Kenapa ada orang sampai berani mengeluarkan biaya milyaran, belasan milyar bahkan puluhan milyar (ratusan milyar ada nggak ya ???) hanya untuk merebut jabatan kepala daerah yang sebenarnya gajinya kalau ditotal selama menjabat 5 tahun takkan mencapai 1 milyar ???”

Video Mirip LM, So What ???

Kenapa kita harus kebakaran jenggot ??? Toh ini kan hanya merupakan puncak gunung es dari ribuan kejadian. Kenapa harus sibuk merazia ponsel para pelajar ? Apakah tahan melakukan razia setiaphari sampai hari kiamat nanti ???

Mari kita serius. Apakah kita semua sudah serius mendidik anak – anak kita sementara kita khawatir akan dampak dari ”Mirip LM Gate” ini ? Kalau kita masih khawatir dan sibuk merazia ponsel mereka ini sudah menunjukkan bahwa kita semua sudah tidak percaya pada hasil didikan kita pada anak – anak kita sendiri.

Kalau kita perhatikan dengan seksama, generasi tua dibesarkan dalam suasana yang sangat berbeda dengan generasi muda sekarang ini. Generasi tua dibesarkan di zaman perjuangan, zaman mempertahankan kemerdekaan, zaman orde lama dan zaman orde baru yang mana kendali pendidikan anak dipegang oleh keluarga dan sekolah. Keluarga dan kondisi sosial masih sangat memungkinkan untuk terbentuknya kepribadian seorang anak sesuai dengan keinginan keluarganya. Demikian juga sekolah. Pada masa itu hiburan masih sebatas RRI dan TVRI. Paling banter anak – anak cuma nonton film unyil, flash gordon atau scoo bi doo. Teknologi pun masih belum canggih dan masih cukup mahal untuk bisa menikmatinya. Pada masa itu butuh waktu lama untuk menjadi dewasa.

Urgenkah Remunerasi Gaji PNS ???

Ada sebuah pertanyaan yang walaupun menarik namun tidak perlu dijawab. Pertanyaannya adalah : “Apakah ada PNS yang sejak awal karirnya berniat untuk menjadi seorang koruptor?????”

Belakangan ini terjadi kecemburuan antar sesama PNS karena melihat sebagian dari sesamanya memiliki sistem penggajian yang berbeda seperti adanya sertifikasi guru yang menyebabkan bertambahnya gaji 1 kali lipat pada guru bersertifikat profesi dan adanya remunerasi gaji di Departemen Keuangan. Sistem penggajian yang berbeda ini memiliki target meningkatnya kinerja serta meminimalkan korupsi.

Dan sebenarnya kecemburuan ini bukan tanpa alasan. Seperti terjadi di beberapa tempat ternyata guru bersertifikat malah tidak meningkat kinerjanya. Hal ini menimbulkan pemikiran agar dibuat mekanisme evaluasi dan peninjauan kembali terhadap guru bersertifikat yang apabila ternyata kinerjanya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan kecemburuan itu semakin menjadi – jadi dengan adanya kasus pajak yang melibatkan tersangka GT seorang PNS staf berpangkat penata muda golongan III / A di Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan.

Sistem Informasi Ketersediaan Darah

Ada apa dengan darah ? Sekilas langsung terbayang pada tindak kekerasan, perang, dan sebagainya.

Darah berkaitan langsung dengan kesehatan dan sumberdaya pendukung kesehatan. Darah berkaitan dengan dokter, rumah sakit, puskesmas dan Palang Merah Indonesia.

Pada beberapa kejadian, pasien rumah sakit atau puskesmas membutuhkan darah yang tidak sedikit. Dan pada beberapa kejadian ternyata rumah sakit atau puskesmas tidak memiliki cadangan stok darah yang sesuai dengan darah yang dibutuhkan si pasien. Dan ternyata juga tidak ada pendonor darah yang siap dalam waktu singkat. Maka sangat malang nasib si pasien tidak bisa ditolong akibat tidak ada suplai darah baginya.

Hal ini terjadi akibat kurangnya kesadaran paramedis seperti dokter, perawat dan lainnya dalam memahami pentingnya ketersediaan stok darah setiap saat.

Oleh karena itu apabila kita sepakat bahwa Indonesia sehat harus terwujud maka salah satu yang harus dipenuhi adalah adanya ketersediaan stok darah yang mencukupi di seluruh rumah sakit puskesmas pemerintah dan swasta.

Bagaimana caranya ?

Rutinitas Pemeriksaan Keuangan Daerah

           

Setiap awal tahun anggaran berjalan, semua lembaga pemerintahan daerah disibukkan oleh pemeriksaan keuangan daerah oleh BPK perwakilan daerah masing – masing. Hal ini diamanahkan oleh UU tentang BPK yang mewajibkan penggunaan APBD kabupaten / kota / propinsi diperiksa oleh BPK.

               

Dalam satu kesempatan saya pernah berdiskusi dengan salah satu pejabat senior pemerintahan daerah, bahwa proses pemeriksaan penggunaan keuangan daerah selalu terjadi setiap tahun dan sudah merupakan kegiatan rutin. Namun disayangkan sekali bahwa kegiatan rutin tersebut hanya menjadi rutinitas belaka tanpa tidak lanjut untuk memperbaiki keadaan, baik itu untuk memperbaiki pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah, memperbaiki kualitas pengelola keuangan daerah dan sebagai introspeksi / perbaikan sistem dan penempatan personil pengelolaan keuangan daerah di berbagai sektor mulai dari sistem pemilihan penyedia jasa, pengerjaan proyek dan akuntabilitas administrasi keuangannya. Temuan penyimpangan prosedur, pelaksanaan proyek dan penyimpangan administrasi keuangan yang merugikan negara terjadi setiap tahun dengan variasi jumlah yang tidak terlalu berbeda. Personil pengelola keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi berbanding lurus dengan jumlah penyimpangan yang dilakukan. Tidak adanya upaya sistem penempatan personil pada jabatan yang sesuai dengan bakat dan kemampuan serta buruknya administrasi menyebabkan temuan penyimpangan penggunaan keuangan daerah selalu terjadi setiap tahun.

Visit Indonesia Year 2008 : Gaung Yang Sayup-Sayup Terdengar

Di tengah rasa was – was akan kondisi transportasi udara dan tindakan premanisme yang marak di daerah, kita kembali menyuarakan Visit Indonesia Year 2008.

Entah apakah sebuah mimpi atau harapan. Yang pasti dunia pariwisata kita masih berjalan tersendat – sendat. Apalagi para motor di bidang pariwisata juga berjalan di tempat dan tidak ada inovasi dan kreasi baru yang bisa jadi andalan ke depan. Yang dikedepankan masih pariwisata yang itu itu juga.

Salah satu pariwisata andalan namun belum maksimal pengembangannya adalah Danau Toba Sumatra Utara. Danau Toba merupakan danau yang memiliki permukaan air tertinggi di dunia. Banyak ahli yang menyimpulkan bahwa danau tersebut terbentuk dari kawah letusan besar pengunungan di masa lalu.

Potensi danau toba hanya berkembang pada pesisir di kota Parapat. Sementara pesisir luar danau toba meliputi banyak kabupaten dan pesisir dalamnya berapa di Kabupaten Samosir. Pernah ada pemikiran untuk membentuk satu kawasan otoritas wisata danau toba dengan menyatukan pengelolaan kawasan pesisir luar danau toba di bawah satu pengelola / otorita. Namun sekarang ide tersebut sudah tenggelam karena tidak adanya keseriusan menggolkan ide tersebut.

Membangkitkan Wirausaha Mahasiswa

Gonjang ganjing kelangkaan kedelai, beras, minyak goreng dan komoditi pertanian lainnya  di pasaran.

Ada apa dengan pertanian ? Bukankah negara kita subur, tongkat dan batu bisa jadi tanaman ?

Saya punya tong sampah di samping rumah. Dan di sekitar tong sampah itu sering tumbuh tanaman yang berasal dari buangan sampah yang kececer keluar dari tong sampah, mulai dari cabe, jahe, kacang hijau, buah jambu, dan lain sebagainya. Artinya, tanpa punya keinginan untuk menanampun tanaman itu bisa tumbuh sendiri asalkan benih/ bijian tersebut berada di atas tanah. Dan tanah samping rumahku pun tidak subur subur amat, campuran tanah biasa dengan tanah liat sebagai tanah timbun.

Bila kita amati sistem kaderisasi di kalangan petani, boleh dikatakan kaderisasinya macet, artinya seorang bapak yang petani tidak akan mengkader anak – anaknya untuk jadi petani. Sang bapak akan menyuruh anaknya sekolah agar tidak seperti bapaknya yang hanya mampu menjadi petani. Status petani bukan merupakan status yang membanggakan. Dan tidak jarang sang bapak rela menjual sawah ladangnya demi sekolah anaknya.

Urgensi Gaji Ke-13

Gaji ke-13 adalah satu terobosan baru pada masa pemerintahan Presiden Megawati.

Dimulai dari pemikiran tentang pentingnya membantu kondisi pendidikan keluarga aparat negara, termasuk PNS. Maka pada setiap tahun ajaran baru seluruh aparat negara diberikan bantuan untuk pendidikan keluarga dengan sebutan Gaji Ke-13.

Namun, sangat disayangkan, ternyata tujuan luhur dibalik pemberian gaji ke-13 ternyata tidak tercapai. Dan pada banyak sisi ternyata banyak dari aparat negara, termasuk PNS, yang sudah berkecukupan dan memiliki gaji tinggi, bahkan berlebihan, ternyata ikut menikmati gaji ke-13. Serta sebagian aparat negara, termasuk PNS, yang belum berumah tangga dan belum punya tanggungan untuk menyekolahkan anak juga ikut menikmati gaji ke-13. apalagi dengan adanya program pendidikan gratis untuk SD dan SMP membuat gaji ke-13 menjadi kegilangan urgensitasnya.