Bakat Lobying

Tidak mudah untuk mencari orang yang punya bakat lobying. Bakat lobying ini seperti pisau bermata dua yang bisa dipakai untuk hal positif dan hal negatif. Apabila dipakai untuk hal positif maka kan memberi manfaat bagi rakyat. Apabila dipakai untuk hal negatif maka akan memberi mudharat dan kesengsaraan pada rakyat.

Pada kasus impor daging sapi yang kini ditangani KPK, terdapat salah seorang tersangka yang konon katanya seorang jago lobying. Tentunya hal ini sudah berlangsung sejak lama tapi baru kali ini terungkap. Dalam berbisnis, lobying adalah sesutu hal yang biasa. Dalam persaingan bisnis justru lobying memegang peranan besar dalam kesuksesan bisnis. Dalam bisnis pada proyek pemerintah, proyek pemerintah seharusnya ditender terbuka, apalagi dengan keberadaan tender online seharusnya pintu lobying menjadi tertutup. Kuota impor daging sapi sudah seharusnya dirubah dengan sistem tender terbuka atau diserahkan saja ke bulog atau BUMN sebagai importir.

Terlepas dari permainan dan intrik bisnis, lobying adalah sesuatu yang menarik. Dengan tidak mengesampingkan kualitas maka kekuatan lobying menjadi penentu dan bisa merubah kata tidak menjadi ya. Dan tidak mudah untuk bisa melakukan lobying.

Divestasi Saham Tambang Mineral dan Batubara

Ada satu peraturan penting yang diperkirakan akan membuat penerimaan negara sektor pertambangan akan meningkat tajam yaitu Peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI nomor 27 tahun 2013 tentang tata cara dan penetapan harga divestasi saham serta perubahan penanaman modal di bidang usaha pertambangan mineral dan batubara.

Poin pentingnya adalah pada pasal 2 ayat (3) yang mengatur tentang divestasi saham secara bertahap kepada peserta Indonesia minimal 20 % pada tahun keenam, minimal 30 % pada tahun ketujuh, minimal 37 % pada tahun kedelapan, minimal 44 % pada tahun kesembilan dan minimal 51 % pada tahun kesepuluh. Atau dengan kata lain paling lambat tahun kesepuluh sejak berproduksi maka komposisi saham harus minimal 51 % kepada peserta Indonesia. Sedangkan pada pasal 2 ayat (4) menyebutkan peserta Indonesia terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BUMN, BUMD dan swasta nasional.

Tunda Pemerintahan Desa

Sebagai salah satu penerapan dari otonomi daerah yang didasari oleh UU otonomi Daerah maka selain pembentukan struktur pemerintahan daerah baik itu pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota maka direncanakan akan juga dibentuk struktur pemerintah desa dalam struktur ketatanegaraan nasional. Dan ini bencana.

Bila kita lihat dan evaluasi penerapan otonomi daerah terutama di bidang pemerintahan daerah maka sudah kita lihat bahwa sebagian besar pemerintahan daerah tidak siap dalam menjalankan amanah ototnomi daerah. Indikator utamanya adalah pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang penuh dengan intrik politik dan sebagian besar berujung pada gugatan ke MK dan ratusan kepala daerah sudah menjadi pasien KPK. Belum lagi bila dilihat penerapan pemerintahan secara teknis seperti mutasi pejabat daerah, pengelolaan keuangan, manajemen aset, tender dan pembelanjaan barang/jasa serta kualitas infrastrukrtur semuanya dipertanyakan efektifitasnya.

Di tengah kesemrawutan penerapan pemerintahan daerah muncul niatan pembentukan pemerintahan desa. Sudahlah, hentikan saja proses pembangkrutan bangsa secara sistematis ini. Di tingkat kabupaten./kota saja sudah tak beres, konon lagi di tingkatan desa. Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian PAN harus mengevaluasi secara objektif kesiapan desa dalam berbagai bentuknya, baik itu kesiapan SDM yang sebagian besar tingkat pendidikannya hanya tamat SD, sedangkan SDM terdidiknya lebih memilih meninggalkan desanya untuk menempuh pendidikan dan mengadu nasib ke perantauan. Kesiapan infrastruktur juga sangat dipertanyakan baik itu sarana prasarana gedung kantor maupun sarana prasarana lainnya. Belum lagi perpolitikan pada pilkades akan membuat harmoni dan ketenangan pedesaan menjadi terganggu yang pada akhirnya akan menghancurkan produktifitas pedesaan yang pada umumnya bersifat agraris dan maritim. Contoh kecil nya adalah keberadaan sekretaris desa yang diangkat menjadi PNS pada umumnya justru mencoba untuk pindah kerja ke kabupaten dan meninggalkan tugas sekretaris desanya dikarenakan tidak mendukungnya SDM dan sarana prasarana pedesaan.

E-kataloque dan Tender DAK Bidang Pendidikan Pemda

Sebagai salah satu wujud otonomi daerah maka pengelolaan dana pendidikan yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan ke pemerintah daerah yang biasa dikenal dengan dana DAK (dana alokasi khusus) bidang pendidikan dikelola langsung oleh Dinas Pendidikan Pemda. Dalam penggunaan dananya dengan dipandu oleh petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan. Petunjuk teknis ini sangat mengunci pembelanjaan anggaran dana DAK baik itu untuk infrastruktur pendidikan berupa rehabilitasi gedung dan isinya, belanja buku, alat peraga, alat olah raga dan buku panduan guru semuanya dikunci dalam petunjuk teknis.

Dana DAK ini salah satu fungsinya adalah membantu dana pemda dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan mulai dari pendiidkan dasar sampai pendiidkan menengah umum maupun menengah kejuruan. Dalam arti kata mengurangi pusingnya kepala dinas pendidikan pemda dalam memikirkan sumber-sumber pembiayaan pengadaan sarana prasarana pendidikan. Mahalnya biaya sarana prasarana pendidikan tentu akan membuat pening kepala para kepala dinas pendidikan pemda dan para kepala sekolah. Maka keberadaan dana DAK bidang pendidikan bersumber dari APBN yang dibagikan ke pemerintah daerah ini sudah barang tentu merupakan hal yang sangat menggembirakan bagi pemerintah daerah terutama kepala dinas pendidikan pemda dan kepala sekolah.

Jakarta-Surabaya : Antara Jalan Tol Laut atau Kereta Api Super Cepat

Satu rencana gebrakan baru akan dimulai, yaitu jalan tol laut Jakarta-Surabaya. Diprediksi akan menelan biaya Rp. 150 trilyun. Panjangnya sekitar 775 km. Dibagi menjadi 2 ruas jalan yaitu ruas jalan Jakarta-Semarang dan ruas jalan Semarang-Surabaya. Sebanyak 19 BUMN siap mengeroyok proyek ini. Beberapa bank BUMN siap mendanainya.

Rencana proyek ini didasari atas padatnya kenderaan pada ruas jalan pantai utara Jawa yang kita kenal dgn jalan pantura. Perbandingan di mana truk lewat pantura Jakarta-Semarang bisa 3 hari tapi kalau lewat tol laut bisa 1 hari. Kalau kendraan biasa lewat pantura Jakarta-Surabaya bisa 1 minggu tapi kalau lewat tol laut bisa 2 hari.

Di pihak lain, ada juga rencana proyek kereta api super cepat Jakarta-Surabaya dgn waktu tempuh 3 jam. Perbandingannya dengan kereta api eksekutif bisa memakan waktu 12 jam. Diprediksi akan menelan biaya 230 trilyun.

Dari segi pemikiran teknis, tentu ini sangat menggembirakan. Betapa tidak, tak perlu lagi memikirkan rumitnya pembebasan lahan. Laut tak perlu dibebaskan. Lagian siapa yang mengkavling perumahan di ats air laut. Sedangkan kereta api super cepat dibangun di atas rel yang ada selama ini. Dengan kata lain rel bertingkat.

DPR Tanpa Fraksi

Anggota DPR dari manapun asal partainya, merupakan representase perwakilan rakyat yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Sebagai sebuah individu maka seorang anggota DPR akan memiliki pemikiran sendiri tentang bagaimana menjalankan tugas kelegislatifan. Dan rakyat memilihnya juga sebagai individu.

Di sisi lain, anggota DPR juga merupakan anggota partai. Partai memiliki tujuan, ideologi, visi dan misi yang sudah barang tentu harus dijalankan oleh anggotanya, termasuk anggotanya yang menjadi anggota DPR.

Fraksi adalah kepanjangan tangan partai di DPR. Dan menurut saya ini rancu. Kerancuan ini terutama akan menjadikan anggota DPR yang berasal dari satu partai menjadi cenderung harus homogen dalam berbagai hal. Dan ini akan bertentangan satu sama lain dengan sifat dan keunikan sebagai seorang individu.

DPR adalah lembaga wakil rakyat, bukan wakil partai. Anggota DPR juga merupakan wakil rakyat, bukan wakil partai. Harus dibedakan antara sebagai wakil rakyat dan sebagai wakil partai.

Keberadaan fraksi di DPR menurut saya hanya akan mengekang kreatifitas politik anggota DPR. Dan ini sangat jelas terlihat ketika terjadi voting. Bila ada anggota DPR dari fraksi tertentu berbeda pendapat dengan suara fraksinya maka hampir bisa dipastikan anggota DPR tersebut akan mendapat sangsi tertentu dari fraksinya dan tak jarang berujung recall. Dan keadaan ini akan mereduksi sifat dan status sebagai wakil rakyat menjadi dominan wakil partai.

Manajemen Kebakaran Perkotaan

Perkotaan identik dengan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk ini identik dengan kepadatan rumah huni penduduk. Perumahan penduduk dengan kepadatan tinggi ditandai dengan lemahnya penataan perumahan termasuk lemahnya fasilitas umum terutama jalan umum sampai gang yang sempit dan kumuh.

Kepadatan penduduk yang seperti ini sangat rawan terjadi bencana kebakaran. Kebakaran bisa diakibatkan kelalaian pemakaian api terutama kompor serta kelalaian pemakaian listrik dan semrawutnya jaringan kabel listrik bahkan akibat pencurian listrik.

Penanganan bencana kebakaran sering kali terlalu mengandalkan mobil kebakaran yang seringkali terlambat datang akibat jauhnya jarak posko kebakaran dengan lokasi kebakaran. Belum lagi hambatan kemacetan jalan, ramainya penduduk yang menonton kebakaran dan kecilnya gang yang harus dilalui menambah lambatnya penanganan kebakaran.

Konsidisi ini membuat ketidakpuasan di kalangan msyarakat akan layanan penanganan bencana kebakaran. Perlu dipikirkan metode alternatif penanganan bencana kebakaran.

Krisis Listrik dan Energi Alternatif

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan kemampuan dan kapasitas daya listrik negara membuat negeri yang melimpah dengan potensi listrik ini menjadi krisis listrik.

Bisa dibayangkan bila cita-cita kemerdekaan ini dalam bentuk memajukan kesejahteraan umum menuju masayarakat adil makmur harus terkendala akibat kurangnya kemampuan listrik negara dalam memenuhi permintaan dan kebutuhan listrik. Di beberapa daerah sudah terjadi pemadaman bergilir tanpa pemberitahuan. Beberapa fasilitas umum terpaksa harus menghentikan aktifitasnya akibat listrik mati. Bahkan proses belajar mengajarpun harus terganggu akibat pemadaman listrik.

Siapapun mengakui bahwa negeri ini kaya akan potensi listrik alternatif. Namun sebagian besar pembangkit listrik justru harus memakai BBM sebagai sumber energinya. Ada apa ini. Dari segi potensi jelas melimpah,. Dari segi SDM malah negeri ini memiliki SDM terdidik kelistrikan terbanyak di dunia.

Perlu sebuah kebijakan dan politik kelistrikan di bidang energi alternatif yang berkelanjutan dan memiliki sebaran yang merata untuk mewujudkan pemakaian energi alternatif sebagai sumber utama kelistrikan.

Hal pertama yang harus dilakukan adalah pemetaan potensi energi alternatif. Pemetaan potensi ini bisa menggunakan jasa konsultan survei tapi bisa juga menggunakan aparat pemerintah daerah bekerjasama dengan struktur PLN di daerah tersebut. Pemetaan potensi ini memetakan semua potensi mulai dari potensi perrumah tangga sampai potensi raksasa seperti panas bumi.

Alien

Alam semesta ini begitu luas. Dan bumi hanya bagai setitik buih di lautan luas. Manusia sebagai punghuni sekaligus yang merasa sebagai penguasa bumi sering mencoba menafsirkan keadaan alam semesta. Setitik buih mencoba menggambarkan luasnya samudra.

Sadar bahwa dengsan begitu luasnya alam semesta maka manusia menyadari bahwa tidak mungkin sendirian di alam semesta ini. Bumi bukan satu-satunya tempat berkembang peradaban. Bumi juga memiliki kemungkinan telah disinggahi atau bahkan pernah dihuni oleh peradaban lain luar bumi. Beberapa bangunan raksasa dan unik di muka bumi sampai saat ini masih menyimpan teka teki tentang apakah semua itu merupakan buatan tangan manusia atau sebuah jejak peradaban bukan manusia yang diletakkan di bumi sebagai kenang-kenangan persahabatan peradaban.

Keberadaan makhluk luar bumi sering kita lihat pada produk seni layar lebar yang sering digambarkan dengan adanya pesawat mirip piring terbang dengan makhluk benbentuk aneh apakah itu menyerupai manusia dengan kepala besar atau berbadan kecil. Ada pula yang menggambarkan seperti monster hewan berbentuk robot.