Selasa, 11 Desember 2018

Menghitung Potensi Ekonomi Untuk Kesejahteraan Anggota Korpri


Pagi ini, 29 November 2018, diselenggarakan upacara memperingati Hari Korpri yang usianya genap 47 tahun. Pada umumnya upacara ini hanya dilaksanakan oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Sedangkan instansi BUMN/BUMD dan pemerintahan desa jarang melaksanakan upacara ini, mungkin karena Korpri diasosiasikan hanya pada PNS kementerian/lembaga dan pemda saja. .

Korpri, yang saat ini masih sebagai singkatan dari Korps Pegawai Republik Indonesia, dibentuk dengan Keputusan Presiden nomor 82 tahun 1971. Pada saat itu, Korpri sangat efektif sebagai mesin politik penopang kekuasaan.

Namun, pada masa sekarang Korpri diposisikan netral dan sudah tidak banyak lagi kekuatan politik yang berminat untuk menariknya dalam permainan politik. Paling hanya para pimpinan instansi yang ‘ditarik-tarik’oleh politisi, itupun hanya untuk menjadi mesin uang semata.

Kesejahteraan Kopri?

Korpri saat ini juga masih memiliki “Panca Prasetya Korpri”, yakni semacam janji para anggotanya untukberkomitmen memajukan masyarakat, negara, dan bangsa.

Saya tertarik dengan komitmen kelima yakni, “Berjuang menegakkan kejujuran dan keadilan serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Saya masih rancu dengan kata ‘kesejahteraan’ pada janji kelima tersebut. apakah berjanji menyejahterakan masyarakat atau menyejahterakan dirinya sendiri.


Bisa jadi kata ‘kesejahteraan’ itu dimaksudkan untuk menyejahterakan masyarakat. Lalu bagaimana dengan kesejahteraaan anggotanya sendiri? Menjadi pertanyaan penting, apakah PNS yang belum sejahtera mampu ikut meningkatan kesejahteraan masyarakat?

Selama ini Korpri telah memiliki koperasi simpan pinjam di beberapa daerah. Anggota Korpri dapat ikut bergabung dalam koperasi tersebut dengan membayar iuran dan memanfaatkan koperasi sebagai salah satu wadah untuk meminjam uang demi kebutuhan diri PNS. Namun, apakah ini sudah cukup dibilang sebagai menyejahterakan anggotanya?

Saya mencoba mengajak para pembaca dan juga pemangku kepentingan Korpri untuk berefleksi kembali sekaligus sedikit berhitung dengan istilah kesejahteraan tersebut.

Potensi Jumlah Anggota

Jika kita lihat jumlah PNS saat ini sebanyak 4,4 juta orang, sepertinya bukan jumlah yang sedikit untuk dapat bersama-sama saling menyejahterakan dirinya. Lebih rinci, dari jumlah tersebut, sebanyak 3,1 juta orang berada pada pemerintahan kabupaten/kota, 0,3 juta orang berada di pemerintahan provinsi dan sisanya sekitar 1 juta orang berada di pemerintahan pusat.

Untuk menggambarkan potensi yang lebih besar lagi, mari kita hitung pegawai BUMN dan BUMD yang sejatinya adalah anggota juga Korpri, yang selama ini jarang dianggap oleh Korpri. BUMN memiliki pegawai (mereka lebih memilih disebut karyawan) berjumlah 1,7 juta orang yang tersebar di 144 perusahaan BUMN. Setengahnya belum terdaftar pada BPJS Kesehatan. Mungkin karena penghasilannya sudah tinggi jadi tidak butuh BPJS lagi.

Sedangkan BUMD berjumlah lebih dari 1000 perusahaan,tetapi sebagian besar tidak sehat. Hanya ada beberapa puluhBUMD yang berkinerja baik, seperti perbankan daerah ataupun PDAM. Jumlah pegawai BUMD tidak terdata dengan baik.

Adapun jumlah pemerintahan desa di Indonesia berkisar pada 82.000 desa. Namun demikian, jumlah perangkat desa pun belum terdata dengan baik.

Potensi Ekonomi

Kita akan mencoba menghitung potensi ekonomi dari PNS pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMN saja dulu, total anggota Korpri dapat berjumlah 6,1 juta orang. Ini merupakan potensi yang fantastis untuk dijadikan sebagai potensi ekonomi.

Saya mencoba berandai-andai jikalau seluruh anggota Korpri bergotong royong menghimpun dana lalu menghasilkan sesuatu yang dapat kembali kepada anggotanya, alangkah sejahteranya kita.

Bila sebanyak 6,1 juta orang memiliki iuran dana abadi tetap Rp. 100.000 maka akan diperoleh angka Rp. 610 milyar setiap bulan dan Rp. 7,32 trilyun dalam satu tahun. Iuran ini bisa dikelola oleh Yayasan Dana Abadi Korpri dan diinvestasikan dalam bentuk usaha profit oriented ataupun pembelian saham unggulan nasional dan internasional.

Pengelolaannya dilakukan seefisien mungkin dengan organisasi yang minimal agar tidak menyedot anggaran. Pengelolaannya pun dapat diaudit secara independen agar lebih akuntabel serta menghindari dijadikannya sapi perahan baru oleh oknum yang serakah.

Hasil dari usaha profit dan saham unggulan ini sebagian akan dibagikan sebagai deviden setiap bulan, setiap lebaran ataupun hari-hari penting lainnya. Sebagian lagi dipakai untuk ekspansi usaha profit lainnya. 

Namun angka di atas sebenarnya belum proporsional. Penghasilan dari setiap pegawai sangat bervariasi, mulai dari gaji pokok, tunjangan, serta variasi lainnya seperti di BUMN. Pada level jabatan tertentu di BUMN, penghasilan per bulan bisa lebih dari Rp. 100 juta. Bahkan pada level top manajemen ada yang lebih dari Rp. 500 juta perbulan.

Maka iuran dana abadi Rp. 100.000 perbulan menjadi tidak proporsional dan tidak rasional. Lebih proporsional dan rasional apabila kita lakukan iuran dana abadi berdasarkan prosentase. Bila kita asumsikan iuran dana abadi sebesar 3 %, maka seorang PNS dengan golongan IIIA pengalaman 0 tahun yang bergaji sebesar Rp. 2.456.700 akan menyetor iuran bulanan sebesar Rp. 73.000. Apabila prinsip iuran dana abadi adalah diambil dari total penghasilan, bukan sekedar gaji pokok, maka iuran akan lebih tinggi lagi.

Bila top manajemen BUMN dengan penghasilan Rp. 500 juta perbulan,dengan perhitungan yang sama, akan menghasilkan iuran Rp. 15.000.000 perbulan. Dengan demikian, bila iuran dana abadi kita pakai prinsip proporsional antara 2 % sampai 4 % (2 % untuk penghasilan di bawah Rp. 50 juta/bulan, 3 % untuk penghasilan Rp. 50-100 juta/bulan dan 4 % untuk penghasilan di atas Rp. 100 juta/bulan), maka jumlahnya akan lebih dari Rp. 610 milyar perbulan

Dengan potensi sebesar itu, sepertinya kondisi sejahtera bersama dapat tercapai.

Epilog

Saya tidak tahu apakah angan-angan saya ini terlalu muluk dan melambung tinggi. Namun, sebagai salah satu anggota Korpri maka wajar apabila saya mempertanyakan sekaligus memberikan usulan mengenai istilah kesejahteraan, seperti yang tercantum dalam Panca Prasetya Korpri yang kelima.

Kita semua berharap wadah Korpri bisa memenuhi peningkatan kesejahteraan anggotanya, bukan lagi hanya sekedar menjadi KORban PeRIntah. Bila anggota sudah sejahtera, maka tidak perlu lagi berpikir untuk mencari penghasilan tambahan dengan cara yang tidak halal, seperti menipu ataupun melakukan tindak korupsi

Mengingat saat ini adalah masa kampanye, apakah ada calon presiden atau calon legislatif yang setuju dengan ide di atas ?

Selamat Hari Korpri.
Salam reformasi.


(Tulisan yang sama telah dimuat pada www.birokratmenulis.org)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar