Minggu, 24 Januari 2016

Percepatan Pengembangan Ekonomi Pariwisata

Dunia pariwisata kembali naik daun setelah pada pilpres yang lalu para capres mengedepankan pariwisata sebagai salah satu alternatif pengembangan ekonomi kerakyatan. Salah satu istilah yang dipakai adalah ekonomi kreatif.

pada akhir tahun 2015 pemerintah berencana membentuk otoritas wisata di 10 destinasi pariwisata unggulan secara nasional. Tahap pertama danau Toba akan menjadi prioritas pertama menjadi otoritas pariwisata yang dikembangkan. Sedangkan ke-9 destinasi wisata lainnya akan dituntaskan paling lambat pada triwulan ke-3 tahun 2016. Ke-10 destinasi wisata tersebut yaitu Danau Toba (Sumatera Utara), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Tanjung Lesung (Banten), Pulau Seribu (DKI Jakarta), Borobudur dan sekitarnya (Jawa Tengah dan DIY), Bromo (Jawa Timur), Mandalika (NTB), Labuan Bajo (NTT), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Morotai (Maluku Utara). Pengembangannya akan didukung dengan infrastruktur seperti jalan umum, jalan tol, pelabuhan, bandara, air bersih serta sarana komunikasi. Otoritas dibentuk sebagai struktur organisasi untuk mempermudah koordinasi dengan pemerintah pusat.

Diperkirakan dibutuhkan dana Rp. 70 trilyun untuk pengembangan Danau Toba saja. Tentu ini akan memberatkan apabila hanya dibebankan kepada APBN saja. Pemerintah melalui Perpres nomor 38 tahun 2015 telah membuka peluang kepada kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam pengembangan infrastruktur yang salah satunya meliputi infrastruktur pariwisata. Oleh karena itu pengembangan Danau Toba seharusnya membuka peluang untuk investor dalam dan luar negeri dalam berpartisipasi untuk pengembangan wisata Danau Toba.