Minggu, 08 April 2018

Stimulus Pencegahan Korupsi


Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dana APBN kepada pemerintah propinsi/kabupaten/kota untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah sesuai prioritas pembangunan nasional. Arah kegiatan dana DAK meliputi : bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur jalan, bidang infeastruktur irigasi, bidang infrastruktur air minum, bidang infrastruktur sanitasi, bidang prasarana pemerintahan desa dan bidang sarana kawasan perbatasan.

Sejak penyusunan APBN tahun anggaran 2011, pemerintah menciptakan skema pendanaan berbasis insentif berbentuk Dana Insentif Daerah (DID) untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat. Pada awalnya di APBN tahun anggaran 2011 alokasi anggaran DID sebesar Rp. 1,38 trilyun. Pada APBN tahun anggaran 2018 telah mencapai Rp. 8,5 trilyun. Penyaluran DID memiliki formula berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja. Kriteria utama berbentuk opini BPK yaitu WTP (wajar tanpa pengecualian) dan penetapan Perda APBD tepat waktu (yang seharusnya juga meliputi penetapan rincian penjabaran APBD tepat waktu). Sedangkan kriteria kinerja meliputi kesehatan fiskal, pelayanan publik dasar dan ekonomi kesejahteraan.

Di sisi lain, beberapa pemerintah daerah yang meliputi 6 propinsi yaitu Aceh, Papua, Papua Barat, Sumatera Utara, Riau, dan Banten beserta seluruh kabupaten/kota di dalamnya telah menandatangani komitmen bersama pencegahan korupsi terintegrasi dengan Satgas Terpadu KPK. Fokus utamanya adalah penerapan e-government, Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS (TPP PNS) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Mandiri. Mengingat MOU ini baru berjalan pada tahun pertama maka masih diperlukan banyak masukan dalam rangka mengefektifkan pencapaian hasil dari MOU tersebut baik dari tataran konsep dan ramuan pencegahan dari KPK maupun teknik meningkatkan keseriusan Kepala Daerah dalam menindaklanjuti MOU.

Mimpi Indah Munculnya Unit Layanan Pengadaan Nasional

Prolog
Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah salah satu upaya untuk mengurangi intervensi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. LPSE ini digunakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk  meminimalkan interaksi fisik langsung dengan peserta lelang.
Anehnya, LPSE ternyata belum mampu meminimalkan intervensi proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Karenanya, tulisan ini menawarkan satu gagasan baru tentang pembentukan ULP Nasional sebagai alternatif untuk meminimalkan intervensi tersebut.
Intervensi atas ULP
ULP merupakan salah satu unit yang kurang diminati profesional birokrasi, terutama di pemerintah daerah. Unit ini memiliki saudara kandung, yaitu LPSE. ULP bekerja secara elektronik dengan menggunakan fasilitas yang dikelola LPSE. Intinya, proses pelelangan dilaksanakan oleh ULP dengan memanfaatkan LPSE.
Prinsipnya, LPSE bermaksud mengurangi interaksi fisik langsung antara peserta lelang dan ULP. Sebelum adanya LPSE, pelaksanaan pelelangan masih manual, yaitu melalui interaksi fisik langsung antara peserta lelang dan ULP.
Interaksi fisik langsung ini memungkinkan munculnya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Misalnya, secara fisik terjadi penghadangan peserta lain agar berkas penawarannya tidak sampai atau tidak diterima oleh ULP.
Penyimpangan fisik ini dilakukan dengan pengerahan massa atau ‘preman', seperti dulu sering kita lihat di beberapa daerah. Akibatnya, hanya peserta lelang tertentu yang dapat memasukkan berkas penawarannya melalui kotak penawaran yang disediakan secara fisik.

Minggu, 25 Februari 2018

(Bermimpi) ULP Nasional

Unit Layanan Pengadaan yang biasa dikenal dengan singkatan ULP merupakan salah pekerjaan yang dijauhi di birokrasi terutama di pemerintah daerah. ULP memiliki saudara kandung yaitu Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang biasa disingkat LPSE. ULP bekerja secara online dengan memakai fasilitas yang dikelola LPSE. Proses teknis pelelangan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP yang biasa disingkat Pokja ULP.

Salah satu prinsip dasar pembentukan LPSE adalah untuk menghapus kontak langsung antara peserta lelang dengan Pokja ULP. Sebelum LPSE dibentuk, pelaksanaan pelelangan hampir 100 % bersifat manual di mana kontak langsung antara peserta lelang dengan Pokja ULP (dulu panitia lelang) berlangsung. Kontak langsung ini diduga menjadi sarana terjadinya penyimpangan dalam proses pelelangan. Bahkan di beberapa tempat terjadi proses menghalang-halangi peserta lain untuk sampai di tempat pemasukan penawaran baik itu dengan mengganggu perjalanan ataupun menciptakan kerumunan massa sehingga peserta lelang lainnya tidak bisa mencapai kotak pemasukan penawaran secara tepat waktu.

Dengan lahirnya LPSE maka seluruh kontak langsung antara peserta lelang dengan Pokja ULP dihapuskan dan digantikan dengan proses online mulai dari pengumuman pelaksanaan pelelangan sampai pada tahapan sanggahan. Sedangkan pengaduan masih bersifat manual ke (seharusnya) APIP (aparat pengawasan internal pemerintah).

Namun, apa daya, penghapusan kontak langsung antara peserta lelang dengan Pokja ULP ternyata hanya pada proses pelaksanaan tahapan pelelangan saja. Sedangkan di luar proses tahapan pelelangan itu masih terus terjadi baik kontak inisiatif kedua belah pihak maupun salah satu pihak mendatangi pihak lain. Bahkan sering terjadi kantor atau rumah Pokja ULP didatangi untuk intervensi secara baik-baik maupun ancaman kekerasan/premanisme. Akibatnya Pokja ULP harus bekerja bersembunyi di luar kota. Belum lagi intervensi dari pimpinan kepada Pokja ULP. Bahkan terhadap ULP Mandiri ataupun ULP Permanen Struktural intervensi ini tidak terelakkan karena sudah menjadi takdir birokrasi bahwa hubungan atasan-bawahan dengan intervensi perbedaannya tipis sekali. Pokja ULP yang akomodatif terhadap intervensi tentunya akan nyaman di birokrasi namun rentan terhadap permasalahan hukum apabila akomodatif tadi mengarah pada permainan penyimpangan pengadaan barang/jasa. Namun apabila Pokja ULP menjaga independensinya tentu akan berseberangan dengan intervensi sehingga mengakibatkan posisi Pokja ULP rentan terhadap mutasi jabatan ataupun dicap pembangkang.

Sabtu, 13 Januari 2018

Tahun Baru Harapan Baru Pencegahan Korupsi

Tak terasa tahun 2018 sudah lewat 2 minggu. Gegap gempita yang menandai kedatangan tahun baru 2018 sudah tidak berbekas lagi. Kembang api, pentas seni dan beberapa kegiatan keagamaan yang mewarnai kedatangan tahun baru 2018 berlalu bagai angin. Harapan-harapan baru yang menyertai kedatangan tahun baru sudah mulai menepi dari pikiran digeser oleh kerasnya dan kejamnya kenyataan.

Saya sendiri tidak lepas dari pemilik harapan baru tersebut. Harapan itu begitu tinggi di jam 00 WIB tanggal 1 januari 2018.

Malam itu, ku melaju di jalanan sepi. Pulang dari acara pengajian menyambut tahun baru 2018 menuju rumah orang tua. Melaju santai menikmati sepinya malam ditemani angin malam. Laju kenderaan ku sengaja hanya berkisar 40 km/jam. Waktu tempuh yang biasanya 1.5 jam kutempuh dengan waktu 2 jam. Jarang bisa menikmati sepinya malam di jalanan. Cuaca sangat sejuk. Jalanan yang kosong dari kenderaan kulalui dengan pikiran berkecamuk. Banyak harapan yang terlintas di pikiran. Namun godaan buah durian di sepanjang jalan sepi membuat imanku runtuh juga. Kupinggirkan kenderaan. Ku pesan 2 buah durian dan ku santap perlahan. Lupa dengan kolesterol dan hipertensi yang telah menyertai kehidupanku. Perlahan ku santap buah durian sambil menatap aspal jalan lintas tengah sumatra yang begitu tangguh diterpa hujan dan ditimpa panas mentari. Jalan yang dibangun pada zaman orde baru itu sudah cukup tua. Namun jauh lebih tangguh dari jalan yang dibangun pada zaman orde reformasi ini.

Selesai menyantap durian ku lanjutkan perjalanan. Sepi malam dan angin malam kembali menemani perjalanan. Anganpun kembali menerawang. Harapan pada tahun 2018 lebih banyak dipengaruhi oleh situasi terkini di tahun 2017. Pemberantasan korupsi mendominasi pikiranku. Bagaimana format baru pemberantasan korupsi, akankah tetap dengan jargon pencegahan korupsi namun dengan tetap beraroma penindakan korupsi atau akankah ada format pencegahan yang lebih realistis. KPK masih menjadi icon utama pemberantasan korupsi di samping lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Kejaksaan memiliki program TP4 (Tim Pengawal dan Pengaman pemerintahan dan Pembangunan). Tim baru berupa Tim Saber Pungli yang dikomandoi oleh kementerian Koordinator Polhukam. Isu terbaru berupa Densus Tipikor yang kandas di tengah jalan. Di bulan Nopember 2017 ditandatangani Nota Kesepahaman antara Mendagri, Kapolri dan Jaksa Agung tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan Aparat Penegak Hukum terkait pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sayang sekali nota kesepahaman yang diperintahkan paling lambat 3 bulan ditindaklanjuti di tingkat propinsi dan kabupaten/kota belum terdengar kabarnya. Mestinya untuk efektifitas dilakukan secara bersama-sama di tingkat propinsi oleh seluruh pemerintah daerah yang ada.