Pakta Integritas : Harapan Dan Kenyataan

Sulit sekali berpikir dan menganalisa secara teknis administratif terhadap persoalan yang didominasi masalah politis dan seluruh unsur yang menyertainya.

Pakta integritas yang dicetuskan oleh Ketua Majelis Tinggi PD adalah salah satu produk dari sebuah kegelisahan terhadap partai yang didirikannya. Adalah sebuah resiko politik ketika partai yang didirikan sendiri diisi dengan landasan AD/ART yg memuat tentang kekuasaan organisasi diserahkan kepada suara demokratis organisasi. Power kharismatik mengalami fluktuasi naik turun seirama dengan perkembangan sosial yang berubah dan berdinamika secara cepat.

Biasanya power kharismatik akan berbenturan dengan dinamika kaderisasi partai. Pada zaman politik aliran dulu, partai akan memiliki organisasi underbow yang mapan yang menjadi penopang kaderisasinya. Partai politik aliran akan memiliki ormas, OKP, organisasi mahasiswa, organisasi pelajar, dan organisasi profesi seperti buruh dll. Power karismatik ini pelan-pelan akan berpindah dari satu figur ke figur yang lain sejalan dengan dinamika kaderisasi. Akan menjadi masalah bila partai seperti yang didirikan di zaman reformasi amburadul ini tidak memiliki organisasi underbow yang mapan. Yang konsekuensinya partai yang diisi oleh banyak figur membawa gerbong organisasi asalnya tempat menempa kualitas keorganisasiannya. Maka akan terlihat pada sebuah partai akan didominasi oleh unsur organisasi tertentu terutama organisasi kemahasiswaan. Ini konsekuensi dari sebuah partai tanpa underbow yang mapan. Bila sebuah partai mencoba menegasikan dominasi dari sebuah unsur organisasi tertentu dalam dirinya maka akan terjadi reaksi masal yang justru akan melemahkan kaderisasi kepartaian. Di sini power kharismatik harus menyadari bahwa kaderisasi mutlak diperlukan termasuk kaderisasi power kharismatik itu sendiri. Power kharismatik yang tidak dikaderisasi akan membuat kekacauan pasca suksesi yang menegasikan power kharismatik membuat soliditas partai mencoba membentuk keseimbangan baru yang kadang menghabiskan energi dan waktu yang tidak sedikit.

Moratorium Politik Uang

Walaupun sebelumnya sudah bisa diprediksi, namun ketika AS ditetapkan statusnya menjadi tersangka, tetap saja membuat publik mendadak kaget. Keterkagetan salah satunya adalah kenapa harus AS yang terkena bola nyasar tersebut ?

Sebenarnya apakah sudah pernah kita memetakan bagaimana postur yang sebenarnya daripada yang namanya korupsi ? Dan kenapa KPK seperti tidak bisa mengerem laju pertumbuhan korupsi ?

Walau tidak memiliki data yang valid, namun saya bisa memprediksi bahwa komposisi terbesar berada pada korupsi politik, dengan kata lain korupsi adalah urat nadi dan jantung kehidupan politik. Bahkan ada yang memprediksi bahwa total biaya politik zaman reformasi amburadul ini telah melebihi jumlah hutang luar negeri RI.

Metamorfosa KPK

Untuk ketiga kalinya KPK menjalani seleksi calon pimpinannya. Dan ini bertepatan dengan momentum kasus MN yang menyerang KPK.

Kenapa KPK dibentuk ? Kenapa harus memakai istilah pemberantasan korupsi ? Benarkah korupsi bisa diberantas ?

Coba kita melihat ke sisi lain.

Katakanlah seorang PNS tidak korupsi, tentu dia tidak akan punya uang banyak. Berapakah persentase pejabat birokrasi bisa menjalani mobilitas vertikal tanpa melibatkan uang ? Bila seorang PNS yang tidak korupsi dan ternyata karirnya malah macet karena tidak punya modal yang mencukupi untuk meraih jabatan, apakah akan ada yang bertanggungjawab mengenai masa depan hidup keluarganya ?

PNS, Korupsi Dan Pendidikan

Jumlah PNS sekarang sudah mencapai 4,7 juta orang. Jumlah yang bertambah drastis bila dibandingkan dengan jumlah tahun 2004 yang hanya sekitar 3,6 juta orang. Terjadi pertambahan sekitar 1,1 juta orang di masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu.

Bila saja diasumsikan rata – rata gaji seorang PNS sekitar 3 juta perorang. Dengan jumlah 4,7 juta orang akan menghabiskan anggaran sekitar 14,1 trilyun perbulannya dan 162,9 trilyun pertahunnya. Yang apabila ditambah dengan gaji ke13 maka akan berjumlah 183,3 trilyun. Ini masih gaji PNS, belum lagi ditambah dengan gaji TNI/Polri, BUMN dan para pejabat negara. (Belum lagi korupsinya, he… he….).

Kini ada perkembangan menarik di mana Menteri Keuangan menawarkan program Pensiun Dini PNS. Hanya saja belum tergambarkan di mata publik bagaimana bentuk dari kompensasi pensiun dini tersebut, apakah akan memakai pola pesangon uang atau bentuk lain. Seandainya saja dengan pola pesangon uang maka apabila kompensasi atas pensiun dini seorang PNS diberi pesangon 100 juta perorang maka dengan dana 100 trilyun akan bisa mempensiundinikan sebanyak 1 juta PNS. Sekilas memang pola yang demikian akan sangat menguras anggaran negara. Seandainya pola pesangon berupa ijin pemakaian lahan pertanian / perkebunan 2 hektare perorang maka untuk mempensiun dinikan 1 juta orang PNS maka akan membutuhkan lahan sebanyak 2 juta hektare lahan kosong / lahan tidur / hutan gundul.

Rasionalisasi Tim Sukses : Menuju Politik Murah Meriah

Pada beberapa pemilukada ada selentingan informasi miring yang menyatakan bahwa ada pasangan calon kepala daerah – wakil kepala daerah kabupaten ternyata telah menghabiskan dana lebih dari 50 M untuk mendanai kegiatan kampanye politiknya. Dan belum tentu menang. (Kalau kalah, lengkaplah sudah penderitaan). Bila saja diasumsikan pada politik uang yang terjadi masing-masing suara dihargai 100 ribu maka total dana tersebut dihabiskan untuk 500.000 suara, sementara total pemilih di daerah tersebut tidak sampai sebanyak itu.

Salah satu penyebab mahalnya sebuah politik adalah pada politik uang untuk membeli suara. Dulu pada awal pelaksanaan pilkada era reformasi, sebuah suara masih dihargai antara 10.000 – 20.000 rupiah saja. Sekarang sudah mencapai 100.000 rupiah. Dan bukan tidak mungkin harga akan naik terus. Dan ini gila. Bila menang tentu modal harus dikembalikan dan yang menjadi sasaran adalah APBD dan jual beli jabatan  pada mutasi jabatan. Jangan – jangan mutasi jabatan bukan 3 tahun sekali tapi akan dilakukan 3 kali setahun.

Politik Murah Meriah, Mungkinkah ?

Untuk kesekian kalinya pikiran rakyat tersedot dengan drama korupsi yang terkait dengan politik dan birokrasi. Dan selalu saja pilihan yang ditempuh adalah penegakan hukum. Dan itu ternyata tidak mudah. Malah yang dikhawatirkan adalah bila ternyata serangan balik justru lebih dahsyat dari penegakan hukum itu sendiri.

  Untuk kesekian kalinya saya kembali mengingatkan kita semua tentang pentingnya konsep pencegahan korupsi yang harus dilahirkan pasca terungkapnya sebuah skandal korupsi. Ruang geraknya masih melingkar pada politik – birokrasi. Namun kali ini perlu kita lihat dari sisi lain, yaitu dari sisi mahalnya biaya menggerakkan roda mesin politik.

  Jangankan menggerakkkan roda politik nasional, untuk menggerakkan roda organisasi tingkat ranting saja sudah nauzubillah mahalnya. Organisasi sudah cenderung menyimpang dari semula kumpulan individu yang bertujuan sama menjadi sebuah wadah loncatan mencapai kepentingan.

Bang GT Dan Potensinya

Kembali publik dikejutkan oleh berita orang yang mirip bang GT melenggang di Bali. Dan sepertinya kita semua hanya akan berhenti pada keheranan dan penindakan pada aparat yang telah melanggar disiplin. Apalagi harga pelanggaran disiplin tersebut ternyata melebihi gaji sepuluh tahun. Beberapa teman sambil bercanda katanya lebih rela ditindak secara disiplin asalkan mengantongi duit sebanyak itu.

Saya ingin berkaca dari perspektif lain.

Mari kita amati, andaikan orang itu adalah benar bang GT. Tentunya bang GT ternyata lebih sakti dari para penegak hukum. Artinya harus diakui bahwa bang GT adalah orang yang bernilai lebih. Kabarnya beliau memang tamatan terbaik di kampusnya. Orang – orang berkualitas seperti bang GT sebenarnya memiliki potensi yang secara fitrah memiliki peluang 50 % - 50 % untuk menjadi baik atau menjadi jahat. Kebetulan posisi bang GT saat ini di Direktorat Jenderal Pajak yang suasananya sangat menggoda.

Apa yang akan terjadi apabila bang GT direkrut secara khusus menjadi agen rahasia pencegahan korupsi KPK di Direktorat Jenderal Pajak ???

Lamunan Senja Kala : Selamat Malam Indonesiaku

Batinku resah gelisah ketika melewati jalan keluar komplek perkantoran kami. Betapa umbul – umbul bendera merah putih dan bendera hias lainnya untuk memperingati HUT RI yang ke-63 seakan menatap tajam pada diriku yang telah berlumur lumpur gelap kegagalan reformasi. Kegagalan dan ketidakmampuan dalam merenangi lautan kesemrawutan reformasi terutama di bidang infrastruktur. Entah apa lagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan bernegara ini. Mengatasi kabut asap pembakaran hutan dan lumpur porong saja kita tidak mampu. Kita hanya bisa menciptakan banyak partai politik sampai ke daerah – daerah tanpa perduli apakah parpol tersebut punya anggota / massa atau tidak.  

Senja mulai temaram. Senja tidak begitu merah lagi karena terselimuti kabut asap. Gunung yang menjulang tinggi dan begitu perkasa setiap hari kini tenggelam dalam pekatnya kabut asap. Aku hanya menatap lurus ke depan. Dan aku terhenyak ketika melewati sekretariat sebuah LSM lingkungan hidup. Aku terhenyak bukan karena gerakan lingkungan hidup yang mereka suarakan, tetapi terhenyak mengingat pohon kelapa yang pernah tumbang di depan sekretariat tersebut dan menewaskan seorang tukang becak beserta penumpangnya. Suatu ironi kehidupan mengingat betapa banyak manusia yang berlumur dosa tapi pohon kelapa tumbang tersebut lebih memilih seorang tukang becak dan penumpangnya untuk menjadi korbannya.

Hemat Anggaran Negara

Beberapa bulan terakhir ini negara disibukkan dengan kegiatan potong – memotong anggaran pada semua departemen dalam rangka hemat anggaran. Kenapa harus memotong anggaran ? Mengapa harus hemat anggaran ? Bukankah semuanya sudah dirancang sedemikian rupa secara matang dan sistemik ?

Banyak cara untuk menghemat anggaran negara. Dan salah satu pos pengeluaran negara yang cukup besar jumlahnya secara nasional adalah belanja kenderaan, alat berat dan permesinan yang dilakukan dengan pelelangan umum.

Pada Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Penjelasan Pasal 17 Ayat (5) disebutkan bahwa Penunjukan Langsung dapat dilakukan pada Keadaan Khusus di antaranya : tarif resmi pemerintah, barang spesifik / pabrikan / pemegang hak paten dan penyedia jasa tunggal. Peraturan ini sebenarnya bisa dijadikan dasar untuk menjadikan pengadaan kenderaan, alat berat dan permesinan menjadi penunjukan langsung. Mengenai satuan harga bisa dilakukan terpusat pada Departemen Perdagangan yang bisa diakses langsung melalui internet. Mengingat pada umumnya pengadaan barang di atas adalah barang impor dan sangat tergantung pada fluktuasi nilai tukar rupiah maka penetapan satuan harga dilakukan secara fluktuatif juga, perminggu atau perbulan. Dengan proses penunjukan langsung ini maka biaya pelelangan secara keseluruhan bisa dihemat secara nasional. Juga bisa menghindari terjadinya mark up harga karena penetapan satuan harga dilakukan pada Departemen Perdagangan. Tingkat kesulitan pada metode ini hanya pada banyaknya type dan spesifikasi barang sehingga pada setiap awal tahun anggaran harus dilakukan inventarisasi rencana pengadaan barang di atas baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah lengkap dengan type dan spesifikasinya untuk kemudian dilakukan penetapan harga satuan secara fluktuatif oleh Departemen Perdagangan.

Pemilu

Kondisi politik kontemporer memang sering membuat kejutan. Kejutan terakhir adalah pergantian penentuan calon legislatif dari sistem nomor urut menjadi sistem suara terbanyak. Para kader partai yang sudah merasa berjasa pada partai dan menempati nomor jadi merasa keberatan dengan sistem suara terbanyak. Sementara para kader populer dan memiliki massa yang ril di akar rumput berpeluang besar memenangkan pemilu legislatif.

Tapi penilaian di atas terlalu naif. Fenomena politik kontemporer keIndonesiaan adalah fenomena politik uang. Politik uang berjalan pada umumnya di pedesaan yang mana kesadaran politiknya sangat rendah. Diperkirakan para pelaku politik uang akan memenangkan pemilu legislatif di dapem dan dapil pedesaan.

Kenapa politik uang begitu berjaya ?????

Secara sederhana seorang pemilih memilih calonnya hanya berdasarkan tiga kategori : keluhan, kebutuhan dan kebanggaan. Seorang pemilih akan memilih calonnya apabila sang caleg diyakini bisa menghilangkan keluhannya selama ini, atau diyakini bisa memenuhi kebutuhannya selama ini, atau diyakini akan menumbuhkan rasa kebanggaan pada dirinya.

Balada Dana Nonbutgeter

 Beberapa hari ini energi pikiran kita dikuras oleh polemik aliran dana nonbudgeter salah satu departemen atas pengakuan mantan menterinya. Seperti alunan lagu Bengawan Solo : “air mengalir sampai jauh……..” walaupun menterinya sendiri sudah menjelaskan bahwa aliran dana nonbudgeter ke para politisi tidak lebih dari 10 % namun pemberitaan yang gencar malah pemberitaan aliran dana yang kurang dari 10 % tersebut. Sekarang aroma politik sudah terlalu dominan, segalanya dipolitikkan. Bahkan mungkin pilihan warna keramik kamar mandipun akan dimaknai secara politik.

 Ada apa dengan dana nonbudgeter ? Apakah rasanya berbeda dengan kolak serabi ?

 Teman saya yang aktif di salah satu kelompok studi pernah memberikan autokritik pada saya bahwasanya yang menopang administrasi negara ini tetap berjalan sampai saat ini salah satunya adalah dana nonbudgeter. Tanpa dana nonbudgeter maka administrasi negara ini sudah tumbang akibat rapuh dan SDM pemerintahan akan kurang gizi.

BLT Kontra Politik Uang

Pasca terjadinya skandal kuota daging impor, semakin meneguhkan bahwa 2013 merupakan tahun politik sekaligus tahun korupsi politik.

Satu hal yang menggelisahkan adalah dimana orang-orang baik di politik sudah ikut-ikutan memahami bahwa pesta politik 2014 bila tanpa melibatkan uang banyak hanya akan menempatkan diri menjadi pecundang politik. Kenyataan menunjukkan bahwa pesta pemilu dan pemilukada sudah menempatkan uang sebagai parameter paling utama untuk menjadi pemenang. Persentase kemenangan nurani hampir mendekati nol persen. Bahkan untuk menempati posisi penting dalam rangka mencapai tujuan idealis justru harus menempuh jalan hitam. Semua kajian politik menempatkan uang sebagai daya tarik utama untuk memenangkan pertarungan politik, terutama politik 2014. Dalam kerangka inilah skandal kuota impor daging menjadi sebuah puncak gunung es di mana politik uang sebagai sesuatu yang “benci tapi rindu”.

Bila memang ada yang harus disalahkan, siapakah yang harus disalahkan ? Sistemkah ? Politisikah ? Birokrasikah ? Pengusahakah ? Atau rakyat ?