Senin, 24 Desember 2018

Perbaikan Tata Kelola Seleksi Terbuka Jabatan ASN

Beberapa waktu yang lalu saya disibukkan dengan mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama untuk tingkat kabupaten. Jabatan tinggi pratama untuk 9 jabatan setingkat kepala dinas. Seleksi ini juga dikenal dengan Lelang Jabatan.

Sambil menjalani seleksi saya berpikir tentang tiga komponen penting dari proses seleksi tersebut yaitu panitia seleksi, peserta seleksi dan metode seleksi. Dari ketiga komponen tersebut cukup banyak yang perlu penyempurnaan demi maksimalnya tujuan seleksi.

Dimulai dari pembentukan panitia seleksi. Kepala Daerah membentuk panitia seleksi yang beranggotakan unsur luar pemerintah daerah lebih banyak dari unsur dalam pemerintah daerah. Panitia Seleksi menyusun persyaratan dan jadwal tahapan pelaksanaan seleksi serta mengumumkannya lewat papan pengumuman resmi dan website pemerintah daerah. Pada tahapan pengumuman seleksi ini perlu perbaikan agar pengumuman bisa diakses secara luas. Dalam hal ini kementerian PAN RB perlu memfasilitasi pemusatan informasi seleksi jabatan dengan membuat sistem informasi online terpadu di mana seluruh informasi dan tahapan proses pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pemerintahan pusat dan daerah bisa dikumpulkan dalam satu website sebagai bagian dari website kemenPAN RB. Hal ini perlu dilakukan mengingat banyak ASN pemerintah pusat maupun daerah yang ingin mengadu nasib dan ingin berkarir di luar instansinya. Apalagi pada era otonomi daerah seperti sekarang ini di mana jenjang karir dan jabatan tidak memiliki pola promosi jabatan yang terpadu antara pusat dan daerah sehingga bagi para ASN maka seleksi terbuka jabatan menjadi daya tarik tersendiri untuk mencoba mengadu nasib dengan mengikuti seleksi terbuka jabatan di luar instansinya.

Selasa, 11 Desember 2018

Menghitung Potensi Ekonomi Untuk Kesejahteraan Anggota Korpri


Pagi ini, 29 November 2018, diselenggarakan upacara memperingati Hari Korpri yang usianya genap 47 tahun. Pada umumnya upacara ini hanya dilaksanakan oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Sedangkan instansi BUMN/BUMD dan pemerintahan desa jarang melaksanakan upacara ini, mungkin karena Korpri diasosiasikan hanya pada PNS kementerian/lembaga dan pemda saja. .

Korpri, yang saat ini masih sebagai singkatan dari Korps Pegawai Republik Indonesia, dibentuk dengan Keputusan Presiden nomor 82 tahun 1971. Pada saat itu, Korpri sangat efektif sebagai mesin politik penopang kekuasaan.

Namun, pada masa sekarang Korpri diposisikan netral dan sudah tidak banyak lagi kekuatan politik yang berminat untuk menariknya dalam permainan politik. Paling hanya para pimpinan instansi yang ‘ditarik-tarik’oleh politisi, itupun hanya untuk menjadi mesin uang semata.

Kesejahteraan Kopri?

Korpri saat ini juga masih memiliki “Panca Prasetya Korpri”, yakni semacam janji para anggotanya untukberkomitmen memajukan masyarakat, negara, dan bangsa.

Saya tertarik dengan komitmen kelima yakni, “Berjuang menegakkan kejujuran dan keadilan serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Saya masih rancu dengan kata ‘kesejahteraan’ pada janji kelima tersebut. apakah berjanji menyejahterakan masyarakat atau menyejahterakan dirinya sendiri.