Beberapa waktu yang lalu saya disibukkan dengan
mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama untuk tingkat kabupaten. Jabatan
tinggi pratama untuk 9 jabatan setingkat kepala dinas. Seleksi ini juga dikenal
dengan Lelang Jabatan.
Sambil menjalani seleksi saya berpikir tentang tiga
komponen penting dari proses seleksi tersebut yaitu panitia seleksi, peserta
seleksi dan metode seleksi. Dari ketiga komponen tersebut cukup banyak yang
perlu penyempurnaan demi maksimalnya tujuan seleksi.
Dimulai dari pembentukan panitia seleksi. Kepala
Daerah membentuk panitia seleksi yang beranggotakan unsur luar pemerintah
daerah lebih banyak dari unsur dalam pemerintah daerah. Panitia Seleksi
menyusun persyaratan dan jadwal tahapan pelaksanaan seleksi serta
mengumumkannya lewat papan pengumuman resmi dan website pemerintah daerah. Pada
tahapan pengumuman seleksi ini perlu perbaikan agar pengumuman bisa diakses
secara luas. Dalam hal ini kementerian PAN RB perlu memfasilitasi pemusatan
informasi seleksi jabatan dengan membuat sistem informasi online terpadu di
mana seluruh informasi dan tahapan proses pelaksanaan seleksi terbuka jabatan
pemerintahan pusat dan daerah bisa dikumpulkan dalam satu website sebagai
bagian dari website kemenPAN RB. Hal ini perlu dilakukan mengingat banyak ASN
pemerintah pusat maupun daerah yang ingin mengadu nasib dan ingin berkarir di
luar instansinya. Apalagi pada era otonomi daerah seperti sekarang ini di mana
jenjang karir dan jabatan tidak memiliki pola promosi jabatan yang terpadu
antara pusat dan daerah sehingga bagi para ASN maka seleksi terbuka jabatan
menjadi daya tarik tersendiri untuk mencoba mengadu nasib dengan mengikuti
seleksi terbuka jabatan di luar instansinya.
Dari segi persyaratan administrasi baik materi
maupun metode penyampaian berkas sebaiknya dibuat standar nasional dan
disampaikan secara online oleh peserta dan diterima oleh Panitia Seleksi juga
secara online baik pemberkasan maupun melakukan penilaian administrasi. Demikian
juga penyampaian hasil psikotest oleh tim psikolog walaupun pelaksanaan
psikotest dilaksanakan secara manual namun hasil psokotest perlu diupload
secara online ke dalam sistem informasi agar tercipta database peserta seleksi
sehingga bisa menghemat waktu maupun biaya mengingat hasil psikotest bisa
dipakai oleh semua instansi pusat dan daerah terhadap peserta yang sama.
Demikian juga dalam penyampaian makalah juga perlu
dilakukan secara online agar semua makalah yang dibuat oleh peserta seleksi
bisa terarsip dengan baik. Sedangkan presentasi makalah dan tanya jawab hanya
bisa dilakukan secara langsung namun hasil penilaian juga perlu diupload secara
online pada sistem informasi.
Secara umum sistem informasi pelaksanaan seleksi
jabatan merupakan terobosan baru menyerupai terobosan tender proyek online pada
sistem pengadaan secara elektronik yang dikembangkan oleh LKPP.
Seleksi terbuka jabatan ini diharapkan bisa
memaksimalkan kinerja pemerintahan pusat maupun daerah di mana pimpinan
instansi maupun kepala daerah memperoleh calon pejabat pusat dan daerah yang
berkualitas dan terlepas dari unsur KKN dan lobying serta kekerabatan. Model
seleksi ini juga membuka ruang dan kesempatan antar instansi baik itu antar
kementerian, antar daerah maupun antara kementerian dengan daerah. Tidak adanya
pola promosi jabatan yang baku antara pemerintah pusat dan daerah membuat
terjadinya penumpukan ASN bergolongan tinggi tanpa bisa menyalurkan minat dan
bakatnya di berbagai instansi. Dengan adanya seleksi terbuka jabatan ini maka
banyak ASN bisa mencoba keberuntungan dengan mengikuti seleksi di luar
instansinya. Dengan dibuatnya sistem informasi seleksi jabatan terpadu pda satu
website pada kemenPAN RB maka bisa menghemat waktu dan tenaga mengingat apabila
tanpa pemusatan informasi maka ASN yang ingin mengikuti seleksi di luar
instansinya harus mencari informasi secara manual maupun mengakses semua
website pemeriontahan yang demikian banyaknya sehingga tidak efisien. Belum
lagi untuk pendaftaran dan tahapan lainnya peserta dari luar instansi harus
bolak balik sehingga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, terutama dari luar
daerah apalagi luar pulau.
Pemusatan sistem informasi seleksi terbuka jabatan
ini juga akan memudahkan bagi KemenPAN RB maupun APIP untuk melakukan audit dan
evaluasi terhadap pelaksnaaan seleksi terbuka jabatan di seluruh instansi
pemerintahan pusat dan daerah. Juga berguna untuk distribusdi ASN dan membuka
peluang seperti tour of duty yang dilakukan lembaga TNI/Polri.
Dalam kenyataannya masih banyak ditemukan sikaf
pesimistis dari beberapa rekan ASN tentang ojektifitas dari seleksi terbuka
jabatan tersebut. Mengingat banyaknya proses yang dilakukan secara manual.
Apalagi seleksi terbuka ini sifatnya hanya untuk mencari 3 peserta terbaik dan
pada akhirnya pejabat terpilih nantinya ada di kewenangan pimpinan maupun
kepala daerah untuk memilih mana yang akan dipilihnya untuk menjadi pejabat di
bawahnya. Sikap pesimistis ini diharapkan bisa berkurang manakala pola seleksi
terbuka jabatan ini bisa dibuat secara terpadu dan online serta mengurangi
terjadinya tatap muka yang tidak diperlukan.
Mudah-mudahan dengan usulan sistem informasi
seleksi jabatan terpadu online ini bisa membantu mewujudkan pemerintahan yang
efektif dan efisien serta bebas KKN dalam menuju pemerintahan yang bersih dan
berwibawa.
Salam reformasi.
Rahmad Daulay
24 Desember 2018.
*
* *.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar