Jumat, 20 Desember 2013

Mengkritisi UU Desa


 Kemaren UU tentang desa disahkan, hiruk pikuk dari pendukung pembentukan UU desa ini tentu gegap gempita, seperti hiruk pikuk pada tahun 1999 ketika UU Otonomi Daerah disahkan.

Hati saya bergemuruh ketika melihat bahwa UU Desa disahkan. Sebagai individu yang banyak bersentuhan dengan desa dan lingkungannya, saya jadi merinding membayangkan segala macam ekses negatif yang kini melanda pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota) akan berpindah ke desa dengan segala macam metamorfosanya. Walaupun pada sisi yang lain UU Desa ini akan memberi harapan kehidupan desa yang lebih baik kalau dikelola dengan baik namun dalam hati saya perbandingan antara optimisme dan apatisme lebih besar pada apatisme, walaupun saya berkeinginan unsur optimisme yang menjadi pemenang.

Saya mencoba memulai dari unsur optimisme. Letak pertama keoptimisan saya adalah bahwa peraturan yang telah dilahirkan masih pada level UU, sedangkan peraturan turunannya seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah masih belum ada. Semua peraturan turunan ini, terutama pada tingkat peraturan menteri dan peraturan daerah sangat diharapkan untuk menjadi sebuah sistem untuk membuat desa berjalan pada rel dan ruh serta suasana kebatinan pembentukan UU desa. Bagaimanapun juga UU desa akan tetap di bawah pengaruh UUD 1945 yang mana tujuan pembentukan pemerintahan desa dalam payung hukum UU desa ini harus mendukung tujuan kemerdekaan terutama memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Semua peraturan turunan dari UU desa harus mampu menjaga secara sistemik agar perjalanan pemerintahan desa tidak lari atau malah berlawananan arah dengan tujuan kemerdekaan tersebut. Untuk itu maka perlu dilakukan pemetaan dan pendataan potensi masalah yang akan terjadi dengan melakukan workshop tertutup berjenjang mulai dari bawah yaitu workshop tertutup intern pemerintah kabupaten/kota pada unsur terkait dengan semua camat di bawahnya. Hasil workshop tertutup ini dibawakan ke forum pemerintah provinsi dan seterusnya dibawakan ke forum tingkat menteri dalam negeri serta kementrian terkait lainnya. Ini penting mengingat pengalaman negatif dalam menjalankan roda pemerintahan daerah harus menjadi pelajaran yang sangat mahal dalam mengantisipasi munculnya permasalahan yang sejenis di tingkat pemerintahan desa.

Kamis, 12 Desember 2013

Pemilu 2014 dan Dendam Rakyat


Sebagian besar prediksi menggambarkan pemilu 2014 masih akan didominasi oleh politik uang. Politik uang bukan hanya akan ditawarkan oleh para oknum politisi busuk tapi juga sangat diharapkan atau bahkan sangat diwajibkan oleh sebagian rakyat. Walau tak didukung oleh data namun sebagian besar pemilih akan memandang sebelah mata terhadap kontestan pemilu 2014 yang hanya akan bermodal visi misi tanpa menabur uang.

“kapan lagi kita menguras uang mereka, toh selama ini mereka telah menguras uang kita sebagai rakyat. Terima saja semua pemberian mereka siapapun yang akan datang memberi, masalah pilihan itu soal lain” Demikian kira-kira uangkapan sinis sebagian rakyat terhadap calon wakil rakyatnya.

Kenyataan ini sudah memaksa para calon wakil rakyat yang bertype baik untuk ikut-ikutan bermain politik uang dan itupun belum tentu menang. Tentu ini akan sangat merugikan kita semua karena bila para calon wakil rakyat yang masih baik ini telah ikut-ikutan maka tentu mereka akan sama saja dengan para politisi busuk itu, akan sibuk mengembalikan modal politiknya dan mengesampingkan rakyat yang harus diperjuangkannya.

Selasa, 10 Desember 2013

Alarm Full Charging HP


Dengan maraknya pemakaian HP pada hampir di semua strata kehidupan maka dampak lingkungan dari HP itu sendiri berupa baterai rusak yang termasuk kategori sampah elektronik menjadi tidak bisa dihindari, terutama pada HP berkualitas rendah yang rata-rata dimiliki oleh sebagian besar rakyat kecil seperti tukang beca atau buruh lepas.

HP merupakan terobosan mutakhir yang pada mulanya merupakan barang mewah yang hanya bisa dipergunakan oleh kalangan berduit. Namun kini HP sudah menjadi barang pasaran yang bisa diperoleh dengan mudah oleh semua lapisan masyarakat. Bahkan masyarakat kelas paling bawahpun sudah memiliki HP. Dengan modal 200 ribu orang sudah bisa memiliki HP baru. Bahkan dengan modal 50 ribu – 100 ribu orang sudah bisa memiliki HP, tapi HP bekas yang biasa disebut HP second.

Rakyat kecil memakai HP berkualitas rendah juga dalam pengoperasiannya tidak melek teknologi terutama pada saat mencharge baterai HP. Begitu kekuatan baterai melemah maka orang langsung mencharge HPnya tanpa memperdulikan kapan baterainya penuh. Malah sebagian lagi mencharge HPnya menjelang tidur dan baru melepas chargenya dari HP setelah bangun pagi.

Jumat, 06 Desember 2013

PT Inalum dan yang lainnya


Inalum merupakan singkatan dari Indonesia Asahan Aluminium. PT Inalum didirikan pada tahun 1975 setelah melalui rangkaian panjang mulai dari studi kelayakan sampai pengoperasian. PT Inalum sebelum pindah tangan ke Indonesia, sahamnya dimiliki oleh pemerintah RI dan Nippon Asahan Aluminium Co yang merupakan gabungan pemerintah Jepang dengan 12 investor sebelumnya. Komposisi saham antara RI dan NAA bergerak dinamis mulai dari RI : NAA sebesar 10 % : 90 %, kemudian 25 % : 75 %, kemudian 41,13 % : 58,87 %, kemudian 41,12 % : 58,87 %.

Sesuai dengan kontrak kerjasama maka pengelolaan PT Inalum berakhir pada 31 Oktober 2013 dan harus diserahkan ke pemerintah RI. Namun pelaksanaan ketentuan penyerahan ini tidak berjalan mulus. Pemindahtanganan semula dilakukan dengan pemindahan saham kemudian berubah dengan pemindahan aset yang diamanahkan oleh perjanjian kerjasama. Dengan kepemilikan saham 58,87 % maka NAA sebagai representase Jepang mematok harga aset sebesar 650 juta dolar AS yang kemudian turun menjadi 626 juta dolar AS. Sedangkan pemerintah RI setelah melalui audit BPKP mematok harga 424 juta dolar AS. Selisih harga ini tidak mencapai titik tengah sehingga harus melalui proses sengketa di arbitrase. Namun sengketa di arbitrese dibatalkan dan setelah melalui negosiasi akhir disepakati pada angka 556,7 juta dollar AS.

Rabu, 20 November 2013

Manajemen Buka Tutup Jalur Busway TransJakarta


Jakarta macet, itu sekarang. Jakarta lumpuh total, itu beberapa tahun lagi.

KemacetAn Jakarta sudah seperti penyakit menahun, setiap tahun belum tersembuhkan. Sudah berbagai macam konsep ditawarkan dan dipraktekkan, salah satunya busway transJakarta.

Busway transJakarta adalah sebuah program pemerintah DKI Jakarta yaitu bus bebas hambatan dengan berbagai trayek dengan biaya murah dan bisa mengangkut penumpang dalam jumlah yang banyak. Program busway transJakarta diharapkan bukan hanya memindahkan minat penumpang angkutan biasa kepada angkutan busway transJakarta tapi juga dari pengguna mobil pribadi. Dengan demikian diharapkan jumlah kenderaan di jalan raya bisa berkurang dan kemacetan bisa dikurangi.

Namun apa daya, program busway transJakarta ternyata menimbulkan masalah baru dan menjadi sumber dan penyebab kemacetan baru yaitu jalur busway transJakarta ternyata mengambil 1 jalur jalan kenderaan umum. Artinya jalur untuk busway transJakarta mengurangi 1 jalur kenderaan umum sehingga justru mempersempit lebar jalan yang dilewati kenderaan umum. Alhasil, maksud hati hendak mengurangi kemacetan tapi justru menambah kemacetan.

UIN Baru dan Swasembada Pangan


Akhir tahun 2013 dunia pendidikan Indonesia mencatat sejarah baru dengan berubahnya status IAIN Ar Raniry Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar Raniry Aceh. Dengan demikian maka UIN Ar Raniry Aceh menjadi UIN ketujuh setelah UIN Alaudin Makassar, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan beberapa IAIN lagi akan menyusul menjadi UIN.

Tentunya perubahan status dari IAIN menjadi UIN akan menambah luas cakupan fakultas dan jurusan sehingga membuka lebar dibentuknya fakultas dan jurusan non agama. Hal ini diharapkan akan menambah daya tampung perguruan tinggi negeri dalam menyerap tamatan sekolah menengah atas dalam menempuh jenjang pendidikan tinggi. Sampai saat ini tamatan sekolah menengah atas yang mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi belum beranjak dari angka kisaran sepertiga atau 33 % baik itu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Nah, keberadaan UIN baru diharapkan menambah kesempatan menempuh pendidikan terutama kepada pelajar berbakat tapi tak mampu secara ekonomi karena pendidikan tinggi identik dengan perkotaan dan perkotaan identik dengan biaya hidup tinggi sedangkan mahasiswa pada umumnya berasal dari pedesaan, kabupaten maupun kota kecil.

Selasa, 12 November 2013

Bentuk Penyidik MK


Pasca operasi tangkap tangan AM oleh KPK dan operasi ini diduga terkait langsung dengan urusan pilkada, muncul beragam komentar tentang hubungan dan kewenangan MK dalam menanganai sengketa pilkada.

MK menjadi pilihan dalam penanganan sengketa pilkada, selain alasan yuridis, juga terkait dengan rendahnya kepercayaan kepada lembaga peradilan umum dalam penanganan sengketa pilkada. Sedangkan MK sebagai lembaga baru tentu masih steril dan belum banyak digempur oleh noda kepentingan. Maka jadilah MK sebagai lembaga yang menangani sengketa pilkada dengan segala macam hiruk pikuknya. Terlepas dari puas atau tidak namun bagaimanapun juga keputusan MK final mengikat dan tidak ada proses banding atau kasasi.

Sejak operasi tangkap tangan MK maka kesaktian MK dalam menangani sengketa pilkada kembali dipertanyakan. Berbagai macam isu dan tuduhan miring terlontar dari berbagai pihak. Harus diakui bahwa sejak MK menangani sengketa pilkada maka mayoritas pekerjaan MK adalah mengurusi sengketa pilkada. MK menjadi sedemikian sibuk. Dan kesibukan ini justru saya menilai telah menghilangkan kesakralan MK sebagai sebuah lembaga tinggi negara. Maka dari itu belenggu sengketa pilkada harus dilepaskan dari MK. Ada pendapat yang mengusulkan agar sengketa pilkada dikembalikan saja kepada peradilan umum. Tentu pengadilan umum akan menangani sengketa pilkada sesuai wilayah dan daerahnya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa sengketa pilkada diserahkan saja pada PTUN dengan catatan apabila ditemukan unsur pidana maka urusan unsur pidana diserahkan kepada pengadilan umum. Hal ini disamping tidak efisien juga merepotkan dari segi waktu. Ada pendapat yang mengatakan agar KPU membentuk Badan Arbitrase Sengketa Pilkada. Namun usulan ini mentah akibat kelembagaan KPU yang berada di bawah eksekutif rentan terhadap kepentingan penguasa eksekutif.

Selasa, 05 November 2013

Upah Buruh dan Relokasi Pabrik


Buruh demontrasi lagi. Tujuan utamanya adalah memperjuangkan upah minimum propinsi DKI sebesar Rp. 3,7 juta untuk tahun 2014. Setelah melalui beberapa proses dan tahapan maka ditetapkan upah minimum propinsi DKI sebesar Rp. 2,44 juta.

Bila kita lihat daftar upah minimum propinsi di pulau Sumatra sampai dengan hari ini terlihat bahwa UMP terendah di propinsi Bengkulu yaitu sebesar Rp. Rp. 1.35 juta. Yang tertinggi di Propinsi Kepulauan Riau yaitu Rp. 1,66 juta. Bila dirata-ratakan maka UMP di pulau Sumatra berada pada kisaran Rp. 1,5 juta.

Bila lita lihat daftar UMP di pulau Jawa maka terlihat UMP tertinggi berada di DKI yaitu sebesar Rp. 2,44 juta. Sedangkan yang terendah berada di propinsi Banten yaitu sebesar Rp. 1,32 juta. Ini menarik mengingat Propinsi Banten yang berada di pulau Jawa justru memiliki UMP lebih rendah dari beberapa propinsi di Pulau Sumatra.

Sebagian besar industri berada di Pulau Jawa, terutama di Jabodetabek, Surabaya dan Semarang. Ini terkait dengan fasilitas sarana prasarana seperti pelabuhan laut yang lebih memadai, kawasan industri yang lebih teratur, jalan tol, serta didukung oleh jumlah SDM. Mahalnya standar biaya hidup menjadi faktor utama tingginya tuntutan upah buruh. Standar biaya hidup menjadi faktor utama penentuan UMP. Tingginya UMP akan mempengaruhi biaya produksi dan harga jual barang.  Bila upah buruh bisa ditekan maka biaya produksi dan harga jual bisa lebih rendah dan barang bisa bersaing dari segi harga.

Razia Pelajar Baik


Sering dilakukan razia untuk mencari pelajar jahat, atau paling tidak mencari pelajar tidak baik. Di jalanan petugas melakukan razia kenderaan yang tidak dilengkapi SIM atau STNK. Di sekolah sering dilakukan razia merokok, razia narkoba, razia HP.

Pada beberapa kasus akibat dari kelaukan para pelajar tidak baik ini memberi akibat pada semua orang.

Adanya anak di bawah umur berkendara dengan tidak baik bahkan menimbulkan kecelakaan bagi orang lain mengakibatkan adanya larangan membawa kenderaan bagi para pelajar. Padahal tidak semua pelajar berkendara tidak baik. Sebagian di antaranya memiliki kelengkapan surat menyurat dan berkendara dengan sangat baik dan sangat mahir.

Adanya anak di bawah umur beradegam mesum dan merekam dengan Hpnya di sekolah dan berseragam sekolah telah mengakibatkan dilarangnya semua pelajar membawa HP ke sekolah. Padahal sebagian pelajar justru mempergunakan HP dengan baik dan benar. Apalagi sekarang ini HP merupakan alat komunikasi yang sangat penting dan sudah termasuk kebutuhan primer.

Pencegahan Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan


Dari beberapa pemberitaan dan hasil penelusuran di google ternyata jumlah kasus korupsi pengadaan alat kesehatan jumlahnya semakin meningkat, bukan hanya di pemerintahan daerah tapi sudah merambah ke tingkat pemerintah pusat.

Ada beberapa dilema yang dihadapi pemerintah daerah ketika berhadapan dengan pengadaan alat kesehatan yang dari segi dananya biasanya puluhan milyar dan harus tender.

Masalah pertama berada pada penentuan dan penetapan spesifikasi. Namanya juga spesifikasi, tentu isinya adalah tentang identitas barang secara spesifik. Setiap merek barang akan memiliki spesifikasi yang berbeda satu sama lain walaupun fungsi umum dan fungsi khususnya sama. Di sini masalahnya. Pada peraturan tender disebutkan bahwa dalam penetapan spesifikasi barang dilarang mengarah pada merek tertentu. Bagaimana menterjemahkan dan menerapkan hal ini ? Bagaimana mungkin menetapkan sepsifikasi barang tanpa mengarah pada merek tertentu padahal setiap barang memiliki spesifikasi yang berbeda ? Di sini saja para pengelola tender sudah dibuat pusing tujuh keliling. Biasanya para pengelola tender mengambil jalan aman dengan menggabung-gabungkan spesifikasi beberapa barang minimal 3 spesifikasi barang, makin banyak makin baik.

Jumat, 25 Oktober 2013

Bakat Lobying


Tidak mudah untuk mencari orang yang punya bakat lobying. Bakat lobying ini seperti pisau bermata dua yang bisa dipakai untuk hal positif dan hal negatif. Apabila dipakai untuk hal positif maka kan memberi manfaat bagi rakyat. Apabila dipakai untuk hal negatif maka akan memberi mudharat dan kesengsaraan pada rakyat.

Pada kasus impor daging sapi yang kini ditangani KPK, terdapat salah seorang tersangka yang konon katanya seorang jago lobying. Tentunya hal ini sudah berlangsung sejak lama tapi baru kali ini terungkap. Dalam berbisnis, lobying adalah sesutu hal yang biasa. Dalam persaingan bisnis justru lobying memegang peranan besar dalam kesuksesan bisnis. Dalam bisnis pada proyek pemerintah, proyek pemerintah seharusnya ditender terbuka, apalagi dengan keberadaan tender online seharusnya pintu lobying menjadi tertutup. Kuota impor daging sapi sudah seharusnya dirubah dengan sistem tender terbuka atau diserahkan saja ke bulog atau BUMN sebagai importir.

Terlepas dari permainan dan intrik bisnis, lobying adalah sesuatu yang menarik. Dengan tidak mengesampingkan kualitas maka kekuatan lobying menjadi penentu dan bisa merubah kata tidak menjadi ya. Dan tidak mudah untuk bisa melakukan lobying.

Jumat, 18 Oktober 2013

Divestasi Saham Tambang Mineral dan Batubara


Ada satu peraturan penting yang diperkirakan akan membuat penerimaan negara sektor pertambangan akan meningkat tajam yaitu Peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI nomor 27 tahun 2013 tentang tata cara dan penetapan harga divestasi saham serta perubahan penanaman modal di bidang usaha pertambangan mineral dan batubara.

Poin pentingnya adalah pada pasal 2 ayat (3) yang mengatur tentang divestasi saham secara bertahap kepada peserta Indonesia minimal 20 % pada tahun keenam, minimal 30 % pada tahun ketujuh, minimal 37 % pada tahun kedelapan, minimal 44 % pada tahun kesembilan dan minimal 51 % pada tahun kesepuluh. Atau dengan kata lain paling lambat tahun kesepuluh sejak berproduksi maka komposisi saham harus minimal 51 % kepada peserta Indonesia. Sedangkan pada pasal 2 ayat (4) menyebutkan peserta Indonesia terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BUMN, BUMD dan swasta nasional.

Tunda Pemerintahan Desa


Sebagai salah satu penerapan dari otonomi daerah yang didasari oleh UU otonomi Daerah maka selain pembentukan struktur pemerintahan daerah baik itu pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota maka direncanakan akan juga dibentuk struktur pemerintah desa dalam struktur ketatanegaraan nasional. Dan ini bencana.

Bila kita lihat dan evaluasi penerapan otonomi daerah terutama di bidang pemerintahan daerah maka sudah kita lihat bahwa sebagian besar pemerintahan daerah tidak siap dalam menjalankan amanah ototnomi daerah. Indikator utamanya adalah pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang penuh dengan intrik politik dan sebagian besar berujung pada gugatan ke MK dan ratusan kepala daerah sudah menjadi pasien KPK. Belum lagi bila dilihat penerapan pemerintahan secara teknis seperti mutasi pejabat daerah, pengelolaan keuangan, manajemen aset, tender dan pembelanjaan barang/jasa serta kualitas infrastrukrtur semuanya dipertanyakan efektifitasnya.

Di tengah kesemrawutan penerapan pemerintahan daerah muncul niatan pembentukan pemerintahan desa. Sudahlah, hentikan saja proses pembangkrutan bangsa secara sistematis ini. Di tingkat kabupaten./kota saja sudah tak beres, konon lagi di tingkatan desa. Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian PAN harus mengevaluasi secara objektif kesiapan desa dalam berbagai bentuknya, baik itu kesiapan SDM yang sebagian besar tingkat pendidikannya hanya tamat SD, sedangkan SDM terdidiknya lebih memilih meninggalkan desanya untuk menempuh pendidikan dan mengadu nasib ke perantauan. Kesiapan infrastruktur juga sangat dipertanyakan baik itu sarana prasarana gedung kantor maupun sarana prasarana lainnya. Belum lagi perpolitikan pada pilkades akan membuat harmoni dan ketenangan pedesaan menjadi terganggu yang pada akhirnya akan menghancurkan produktifitas pedesaan yang pada umumnya bersifat agraris dan maritim. Contoh kecil nya adalah keberadaan sekretaris desa yang diangkat menjadi PNS pada umumnya justru mencoba untuk pindah kerja ke kabupaten dan meninggalkan tugas sekretaris desanya dikarenakan tidak mendukungnya SDM dan sarana prasarana pedesaan.

E-kataloque dan Tender DAK Bidang Pendidikan Pemda


Sebagai salah satu wujud otonomi daerah maka pengelolaan dana pendidikan yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan ke pemerintah daerah yang biasa dikenal dengan dana DAK (dana alokasi khusus) bidang pendidikan dikelola langsung oleh Dinas Pendidikan Pemda. Dalam penggunaan dananya dengan dipandu oleh petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan. Petunjuk teknis ini sangat mengunci pembelanjaan anggaran dana DAK baik itu untuk infrastruktur pendidikan berupa rehabilitasi gedung dan isinya, belanja buku, alat peraga, alat olah raga dan buku panduan guru semuanya dikunci dalam petunjuk teknis.

Dana DAK ini salah satu fungsinya adalah membantu dana pemda dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan mulai dari pendiidkan dasar sampai pendiidkan menengah umum maupun menengah kejuruan. Dalam arti kata mengurangi pusingnya kepala dinas pendidikan pemda dalam memikirkan sumber-sumber pembiayaan pengadaan sarana prasarana pendidikan. Mahalnya biaya sarana prasarana pendidikan tentu akan membuat pening kepala para kepala dinas pendidikan pemda dan para kepala sekolah. Maka keberadaan dana DAK bidang pendidikan bersumber dari APBN yang dibagikan ke pemerintah daerah ini sudah barang tentu merupakan hal yang sangat menggembirakan bagi pemerintah daerah terutama kepala dinas pendidikan pemda dan kepala sekolah.

Minggu, 06 Oktober 2013

Jakarta-Surabaya : Antara Jalan Tol Laut atau Kereta Api Super Cepat


Satu rencana gebrakan baru akan dimulai, yaitu jalan tol laut Jakarta-Surabaya. Diprediksi akan menelan biaya Rp. 150 trilyun. Panjangnya sekitar 775 km. Dibagi menjadi 2 ruas jalan yaitu ruas jalan Jakarta-Semarang dan ruas jalan Semarang-Surabaya. Sebanyak 19 BUMN siap mengeroyok proyek ini. Beberapa bank BUMN siap mendanainya.

Rencana proyek ini didasari atas padatnya kenderaan pada ruas jalan pantai utara Jawa yang kita kenal dgn jalan pantura. Perbandingan di mana truk lewat pantura Jakarta-Semarang bisa 3 hari tapi kalau lewat tol laut bisa 1 hari. Kalau kendraan biasa lewat pantura Jakarta-Surabaya bisa 1 minggu tapi kalau lewat tol laut bisa 2 hari.

Di pihak lain, ada juga rencana proyek kereta api super cepat Jakarta-Surabaya dgn waktu tempuh 3 jam. Perbandingannya dengan kereta api eksekutif bisa memakan waktu 12 jam. Diprediksi akan menelan biaya 230 trilyun.

Dari segi pemikiran teknis, tentu ini sangat menggembirakan. Betapa tidak, tak perlu lagi memikirkan rumitnya pembebasan lahan. Laut tak perlu dibebaskan. Lagian siapa yang mengkavling perumahan di ats air laut. Sedangkan kereta api super cepat dibangun di atas rel yang ada selama ini. Dengan kata lain rel bertingkat.

Selasa, 01 Oktober 2013

DPR Tanpa Fraksi


Anggota DPR dari manapun asal partainya, merupakan representase perwakilan rakyat yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Sebagai sebuah individu maka seorang anggota DPR akan memiliki pemikiran sendiri tentang bagaimana menjalankan tugas kelegislatifan. Dan rakyat memilihnya juga sebagai individu.

Di sisi lain, anggota DPR juga merupakan anggota partai. Partai memiliki tujuan, ideologi, visi dan misi yang sudah barang tentu harus dijalankan oleh anggotanya, termasuk anggotanya yang menjadi anggota DPR.

Fraksi adalah kepanjangan tangan partai di DPR. Dan menurut saya ini rancu. Kerancuan ini terutama akan menjadikan anggota DPR yang berasal dari satu partai menjadi cenderung harus homogen dalam berbagai hal. Dan ini akan bertentangan satu sama lain dengan sifat dan keunikan sebagai seorang individu.

DPR adalah lembaga wakil rakyat, bukan wakil partai. Anggota DPR juga merupakan wakil rakyat, bukan wakil partai. Harus dibedakan antara sebagai wakil rakyat dan sebagai wakil partai.

Keberadaan fraksi di DPR menurut saya hanya akan mengekang kreatifitas politik anggota DPR. Dan ini sangat jelas terlihat ketika terjadi voting. Bila ada anggota DPR dari fraksi tertentu berbeda pendapat dengan suara fraksinya maka hampir bisa dipastikan anggota DPR tersebut akan mendapat sangsi tertentu dari fraksinya dan tak jarang berujung recall. Dan keadaan ini akan mereduksi sifat dan status sebagai wakil rakyat menjadi dominan wakil partai.

Manajemen Kebakaran Perkotaan


Perkotaan identik dengan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk ini identik dengan kepadatan rumah huni penduduk. Perumahan penduduk dengan kepadatan tinggi ditandai dengan lemahnya penataan perumahan termasuk lemahnya fasilitas umum terutama jalan umum sampai gang yang sempit dan kumuh.

Kepadatan penduduk yang seperti ini sangat rawan terjadi bencana kebakaran. Kebakaran bisa diakibatkan kelalaian pemakaian api terutama kompor serta kelalaian pemakaian listrik dan semrawutnya jaringan kabel listrik bahkan akibat pencurian listrik.

Penanganan bencana kebakaran sering kali terlalu mengandalkan mobil kebakaran yang seringkali terlambat datang akibat jauhnya jarak posko kebakaran dengan lokasi kebakaran. Belum lagi hambatan kemacetan jalan, ramainya penduduk yang menonton kebakaran dan kecilnya gang yang harus dilalui menambah lambatnya penanganan kebakaran.

Konsidisi ini membuat ketidakpuasan di kalangan msyarakat akan layanan penanganan bencana kebakaran. Perlu dipikirkan metode alternatif penanganan bencana kebakaran.

Krisis Listrik dan Energi Alternatif


Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan kemampuan dan kapasitas daya listrik negara membuat negeri yang melimpah dengan potensi listrik ini menjadi krisis listrik.

Bisa dibayangkan bila cita-cita kemerdekaan ini dalam bentuk memajukan kesejahteraan umum menuju masayarakat adil makmur harus terkendala akibat kurangnya kemampuan listrik negara dalam memenuhi permintaan dan kebutuhan listrik. Di beberapa daerah sudah terjadi pemadaman bergilir tanpa pemberitahuan. Beberapa fasilitas umum terpaksa harus menghentikan aktifitasnya akibat listrik mati. Bahkan proses belajar mengajarpun harus terganggu akibat pemadaman listrik.

Siapapun mengakui bahwa negeri ini kaya akan potensi listrik alternatif. Namun sebagian besar pembangkit listrik justru harus memakai BBM sebagai sumber energinya. Ada apa ini. Dari segi potensi jelas melimpah,. Dari segi SDM malah negeri ini memiliki SDM terdidik kelistrikan terbanyak di dunia.

Perlu sebuah kebijakan dan politik kelistrikan di bidang energi alternatif yang berkelanjutan dan memiliki sebaran yang merata untuk mewujudkan pemakaian energi alternatif sebagai sumber utama kelistrikan.

Hal pertama yang harus dilakukan adalah pemetaan potensi energi alternatif. Pemetaan potensi ini bisa menggunakan jasa konsultan survei tapi bisa juga menggunakan aparat pemerintah daerah bekerjasama dengan struktur PLN di daerah tersebut. Pemetaan potensi ini memetakan semua potensi mulai dari potensi perrumah tangga sampai potensi raksasa seperti panas bumi.

Alien


Alam semesta ini begitu luas. Dan bumi hanya bagai setitik buih di lautan luas. Manusia sebagai punghuni sekaligus yang merasa sebagai penguasa bumi sering mencoba menafsirkan keadaan alam semesta. Setitik buih mencoba menggambarkan luasnya samudra.

Sadar bahwa dengsan begitu luasnya alam semesta maka manusia menyadari bahwa tidak mungkin sendirian di alam semesta ini. Bumi bukan satu-satunya tempat berkembang peradaban. Bumi juga memiliki kemungkinan telah disinggahi atau bahkan pernah dihuni oleh peradaban lain luar bumi. Beberapa bangunan raksasa dan unik di muka bumi sampai saat ini masih menyimpan teka teki tentang apakah semua itu merupakan buatan tangan manusia atau sebuah jejak peradaban bukan manusia yang diletakkan di bumi sebagai kenang-kenangan persahabatan peradaban.

Keberadaan makhluk luar bumi sering kita lihat pada produk seni layar lebar yang sering digambarkan dengan adanya pesawat mirip piring terbang dengan makhluk benbentuk aneh apakah itu menyerupai manusia dengan kepala besar atau berbadan kecil. Ada pula yang menggambarkan seperti monster hewan berbentuk robot.

Selasa, 24 September 2013

E-KTP apa Kabar


Pada beberapa pemberitaan disebutkan bahwa KTP manual akan dinyatakan tidak berlaku mulai 1 januari 2014. Saya tidak tahu apakah para pemangku kebijakan di pusat sudah memahami dan menguasai perkembangan dan hambatan pada penerapan E-KTP tersebut..

Pertanyaan pertama adalah apakah sudah semua penduduk yang sudah memenuhi persyaratan telah melakukan perekaman data e-KTP ? Banyak hal yang harus dipenuhi secara teknis agar proses perekaman e-KTP bisa dilaksanakan dengan baik. Mulai dari listrik yang mendukung, apakah semua kecamatan dan desa sudah dialiri listrik ? Kalaupun dialiri listrik apakah listriknya sudah stabil dan bisa menghidupkan peralatan perekaman e-KTP ? Kenyataan menunjukkan bahwa belum semua kecamatan dan desa bisa dialiri listrik dan kalaupun dialiri listrik ternyata masih banyak listrik yang byar pet dan kurang daya sehingga tidak bisa menghidupkan peralatan e-KTP dengan baik. Nah, dari sini sudah bisa disimpulkan bahwa masih banyak penduduk yang sudah memenuhi syarat yang seharusnya sudah bisa ikut perekaman data e-KTP ternyata karena kendala teknis tidak bisa terekam datanya. Hal ini harus diatasi dengan penyelesaian teknis juga.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah sudah semua penduduk yang sudah melakukan perekaman e-KTP telah mendapatkan e-KTP ? Kenyataan membuktikan bahwa belum semua penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP juga sudah mendapatkan e-KTP. Dan kalaupun sudah mendapatkan e-KTP ternyata data di dalamnya juga masih ada yang perlu diperbaiki. Harus dilakukan pendataan yang akurat berapa lagi jumlah penduduk yang belum memperoleh e-KTPnya dan harus diatur bagaimana mekanisme perbaikan data e-KTP tersebut.

Senin, 23 September 2013

Idul Kurban dan Swasembada Sapi


Negeri gemah ripah loh jinawi, tongkat batu jadi tanaman, negeri dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia peternakan terdidik terbanyak di dunia, tapi sapi saja impor. Bagaimanapun juga ini semua sudah terjadi. Modernisasi menyebabkan dunia peternakan menjadi terjerembab di emperan peradaban. Kesan peternakan adalah kampungan bukan modern. Yang modern itu pabrik dan keluarganya. Maka jadilah pak tani peternakan tidak menginginkan anaknya menjadi petani peternakan lagi. Ternaknya dijual demi pendidikan dan masa depan anaknya. Keadaan ini berlangsung puluhan tahun. Maka terjadilah keadaan seperti sekarang ini, produksi daging sapi lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga harus impor. Dan impornya tidak tanggung-tanggung, jutaan ton daging sapi.

Maka muncullah beberapa solusi oleh petinggi negeri, salah satu solusi jempolan adalah membuka lahan peternakan sapi di Australia. Salah satu dasar pemikirannya adalah jarak Australia – pulau Jawa lebih ekonomis dibanding pengembangan peternakan di beberapa sentra produksi sapi di Indonesia Timur.

Apapun solusi yang ditawarkan dan diterapkan namun bila mengesampingkan potensi tradisonal yang dimiliki bangsa ini maka sama saja dengan menelantarkan rakyat sendiri. Pengembangan lahan peternakan di Australia tanpa mengembangan potensi peternakan dalam negeri akan membuat ekonomi rakyat peternak sapi menjadi tidak bergerak. Maka selain solusi prestisius pengembangan peternakan sapi di Australia maka pengembangan potensi peternakan sapi dalam negeri harus menjadi prioritas juga karena menyangkut perekonomian rakyat dalam jumlah yang besar.

Modernisasi Obat Tradisional


Konon kabarnya, seorang teman, katakanlah namanya Fulan, mengeluhkan sakit pinggangnya yang tak kunjung sembuh. Beberapa tempat medical check up telah dikunjungi namun penyakitnya tak kunjung sembuh. Suatu saat seorang temannya menyarankan untuk mencoba pengobatan tradisional. Antara yakin dan tak yakin Fulan mengunjungi tempat perobatan tradisional tersebut. Setelah diberi nama bahan obat tradisional maka Fulanpun mencari beberapa tumbuhan untuk diramu menjadi obat pinggangnya. Setelah lengkap maka Fulanpun membawa kumpulan ramuan itu ke tempat pengobatan tradisional tersebut. Setelah diramu dan didoa maka Fulanpun memasak ramun tersebut dan meminumnya sesuai anjuran. Dan ternyata sakit pinggangnya sembuh sampai sekarang.

Kisah fiksi di atas banyak terjadi di kalangan masyarakat dengan berbagai variasi penyakit dan obatnya. Pengobatan tradisional hidup dan berkembang di masyarakat secara alami turun temurun. Dan pada umumnya pengobatan tradisonal ini dipergunakan oleh masyarakat pedesaan. Hanya kadang-kadang masyarakat perkotaan mencari pengobatan tradisional itupun karena pengobatan modern tidak bisa menyelesaikan kesembuhan penyakitnya. Banyak aroma supranatural yang menyertai pengobatan tradisonal ini, namun tidak sedikit di antaranya ternyata bermuatan ilmiah dan bisa dibuktikan secara ilmiah.

Nusantara ini kaya akan budaya daerah. Salah satu kekayaan budaya tersebut adalah kekayaan pengobatan tradisinal. Hampir di semua daerah mmeiliki tradisi khas pengobatan tradisionalnya. Kekayaan flora dan fauna nusantara menjadi cikal bakal kekayaan pengobatan tradisional nusantara. 

Pendidikan Nonformal Berlalu Lintas


Kondisi keadaan perlalulintasan sudah sangat mengkhawatirkan. Kecelakaan demi kecelakaan terjadi berulang kali. Dan tragisnya sebagian pelaku kecelakaan adalah anak di bawah umur. Dari segi izin mengemudi maka bisa dipastikan bahwa anak di bawah umur belum memiliki surat izin mengemudi. Sedangkan orang dewasa yang memiliki SIM saja belum tentu bisa berkendara dengan baik dan benar, konon lagi para anak di bawah umur.

Banyak analisis yang bisa dijadikan dasar dalam mengatasi kecelakaan berlalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Salah satunya adalah dengan premberlakuan jam malam dan pemberlakuan jam belajar. Boleh – boleh saja ini diterapkan namun kembali kita akan dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dalam melakukan pengawasan jam malam dan jam belajar tersebut. Banyaknya jumlah pelajar, sebaran sekolah dan tempat tinggal dan banyaknya aktifitas keseharian menjadikan sumber daya pengawasan menjadi tidak seimbang dengan yang diawasi. Demikian pula pemberlakuan larangan berkendara kepada anak di bawah umur. Kendala sumber daya pengawasan menjadi masalah utama.

Bagaimanapun juga berkendara adalah sudah menjadi kebutuhan hidup baik pada orang dewasa maupun bagi yang masih di bawah umur. Transportasi publik belum bisa menjawab mobilitas pemenuhan kebutuhan hidup. Berkendara adalah solusi kehidupan. Pembatasan penggunaan kenderaan bagi yang di bawah umur tidak efektif secara praktek. Harus dipikirkan bagaimana agar tingkat kecelakaan berlalu lintas bagi anak di bawah umur bisa diminimalisir.

Tuan Pilek


Salah satu gejala modernitas adalah otomatisasi. Otomatisasi ini membuat gerakan manusia menjadi berkurang drastis. Semua bisa dikendalikan secara otomatik.

Demikianlah konon kabarnya pak Fulan, salah satu manager pada perusahaan swasta menjalani hari-harinya pada dunia perkotaan modern yang penuh dengan otomatik. Bangun pagi, mandi, pake shower, tidak pake gayung. Pergi kerja, pake mobil pribadi, hanya sedikit berjalan kaki dari ruang makan menuju garasi mobil. Sampai di kantor hanya sedikit pergerakan jalan kaki dari ruang parkir menuju pintu lift, selanjutnya lift membawanya menuju lantai tempat bejerja. Seharian di dalam ruangan kerja berAC. Mungkin karena kurang pergerakan maka pak Fulan sering terkena flu, apalagi kerjanya diruangan berAC. Maka sering sekretiaris pribadinya disuruh menyediakan obat flu di kantornya dan sudah menjadi konsumsi setiap hari.

Pada suatu hari, terjadi kekacauan sistem kelistrikan yang menyebabkan gangguan listrik di kantornya. Pak Fulan terpaksa harus tidak menggunakan lift, naik tangga menuju lantai sekian tempatnya bekerja. Keringat bercucuran, dan dengan dengan penuh perjuangan pak Fulan sampai juga di lantai sekian tempatnya bekerja. Sorenya listrik belum normal, lift belum bisa dipakai. Pulng kerja pak Fulan memakai tangga turun. Demikian terjadi sampai 3 hari baru listrik normal kembali dan kehidupan otomatik kembali hadir. Selama 3 hari tersebut pak fulan naik dan turun bekerja dengan bersimbah keringat, maklum jarang bergerak. Namun 3 hari itu pula pak Fulan tidak mengkonsumsi obat pileknya. Dan itu menjadi bahan pikiran pada pak Fulan. Pak Fulan memutar otaknya untuk mengupayakan agar penyakit pileknya bisa hilang tanpa harus bersimbah keringat setiap hari. Maka pak Fulanpun mencoba mempergunakan tangga naik sampai pada batas lantai tertentu sampai mulai berkeringat, dan kemudian disambungnya pakai lift. Demikian juga waktu pulang kerja. Setiap hari dipraktekkannya seperti itu sehingga pak Fulan bisa menghilangkan sakit flunya yang pada waktu dulu menjadi langganan setiap harinya. Tuan pilek itu tidak pernah pilek lagi.

Senin, 02 September 2013

Jokowi Nyapres or Not ?


Jokowi memang fenomenal, setidaknya sampai saat ini. Dan diprediksi masih akan terus bersinar. Banyak partai yang berminat meminangnya, baik sebagai capres atau cawapres, namun sampai saat ini Jokowi belum menanggapinya.

Di tengah gundah gulana politik tentang mahalnya biaya politik pilkada, justru di jantung negara ini muncul pemimpin kharismatik yang telah menjungkirbalikkan semua analisa dan logika politik pilkada. Di tengah frustasi di segala lini tentang masa depan otonomi daerah di bidang politik, justru di pusat pemerintahan muncul pemimpin yang menjadi antitesis terhadap kenyataan politik yang selama ini menjadi arus utama politik kontemporer.

Jakarta sudah terlalu ruwet, bagai sebuah gelindingan bola yang tak tentu lagi bentuknya, sebuah benang kusut yang takkan terurai lagi. Memperbaikinya justru semakin mempersulit keadaan. Sebuah kota yang sudah terlalu banyak menanggung beban. Bagaikan gula yang tak mampu lagi mengenyangkan para semut namun para semut itu justru semakin mengerubungi. Hujan tak ada tapi rakyat kebanjiran. Macet di mana-mana, tua-tua di jalan. Di mana penghuninya siang hari ada di jakarta tapi malam hari di luar jakarta. Sorga sekaligus neraka dunia. Jalan penuh sesak oleh kendaraan namun pertambahan kenderaan tak kunjung berhenti. Jokowi hadir di tengah itu semua. Secara perlahan tapi pasti selangkah demi selangkah semua masalah dipetakan dan diurai sedemikian rupa.

Jumat, 30 Agustus 2013

Kebakaran Lahan Gambut dan Banjir Buatan


Cerita kebakaran hutan seakan tak pernah habis di negeri ini. Kebakaran hutan yang asapnya bukan hanya menyelimuti daerah sekitarnya tapi asapnya menyelimuti antar propinsi, bahkan antar negara. Langit yang begitu luas seakan tak bisa menetralkan yang namanya asap. Gunung yang menjulang tinggi tenggelam dalam keperkasaan asap.

Kebakaran hutan selalu identik dengan pembakaran lahan perkebunan namun cerita ini hilang lenyap ditelan isu kebakaran hutan akibat kebakaran lahan gambut yang berdekatan dengan hutan yang terbakar.

Bila dilihat dari kondisi geografisnya maka lahan gambut sebagian besar berada di bawah permukaan tanah. Hanya sebagian kecil yang berada di atas permukaan tanah. Akibatnya maka kebakaran lahan gambut sering tidak terdeteksi. Kebakaran lahan gambut hanya bisa terdeteksi apabila apinya telah menyerang lahan dan hutan di sekitarnya. Dan tentu kebakaran hutan ini tidak mudah memadamkannya.

Upaya yang sering dilakukan adalah pemadaman dengan hujan buatan. Berton-ton garam ditebar di langit dengan harapan terjadi hujan buatan. Hujan buatan itupun akhirnya tumpah dari langit dan berhasil memadamkan kebakaran hutan. Namun itu hanya untuk beberapa saat. Ketika cuaca panas kembali dan berhasil membuat lahan gambut membara maka hutan terdekat dari lahan gambut yang terbakar itupun kembali terbakar. Asap kembali menyelimuti langit sekitar, langit antar propinsi dan langit antar negara. Kembali pemerintah dibuat pusing, berton-ton garam kembali ditebar di langit dan hujan buatanpun kembali tumpah dari langit. Demikian seterusnya biaya besar untuk hujan buatan hanya bisa memadamkan api kebakaran hutan untuk beberapa saat.

Apakah hujan buatan merupakan satu-satunya cara untuk memadamkan kebakaran hutan ?

Bila memang kebakaran hutan itu merupakan dampak dari kebakaran lahan gambut yang sebagian besar berada di bawah permukaan tanah maka sudah barang tentu selain hujan buatan maka sudah perlu dipikirkan efektifitas dari banjir buatan pada wilayah lahan gambut. Metode banjir buatan akan memakan biaya besar untuk membuat saluran paret atau pipa namun pada operasionalnya justru akan lebih murah dibanding pembuatan hujan buatan. Sumber air bisa dipompa dari laut atau dialirkan dari sungai yang permukaannya jauh di atas permukaan lahan gambut atau diambil dari sungai di pegunungan terdekat. Sistem saluran paret atau sistem saluran pipa air ini dibuat sedemikian rupa agar bisa menjangkau seluruh lahan gambut yang berada di bawah permukaan tanah atau didesain agar bisa menjangkau lahan gambut yang berada di atas permukaan tanah. Sistem buka tutup saluran paret atau saluran pipa ini akan memegang kunci penting untuk membanjiri wilayah lahan gambut yang terbakar sehingga kebakaran hutan yang diakibatkan oleh lahan gambut bisa diminimalisir tanpa harus memakai metode hujan buatan.

Tentunya banjir buatan ini akan merobah ekosistem lahan gambut namun kita dihadapkan pada pilihan-pilihan dan prioritas yang mana setiap pilihan memiliki konsekuensi positif dan konsekuensi negatif. Walau bagaimanapun juga kebakaran hutan bukan hanya sekedar menghasilkan asap yang menyelimuti langit namun juga membawa kerugian kesehatan, transportasi udara, hubungan baik antar negara dan kerugian materil non materil lainnya.

Air laut yang berlimpah dan air sungai yang berlimpah merupakan potensi dan karunia Tuhan yang tak pernah kita manfaatkan untuk memadamkan kebakaran hutan.

Salam.

Rahmad Daulay

30 agustus 2013.

***

Kamis, 29 Agustus 2013

Sadap Sukarela


Siapa yang tak cemburu dengan gaji di SKK Migas. Jangankan untuk pimpinan, untuk level staf saja sudah demikian tinggi dibanding instansi pemerintah lain. Dengan gaji 150 juta sebulan saja sudah sama dengan 5.000 ribu sehari. Sehingga sering kita mengumpat kenapa sudah digaji demikian tinggi toh ternyata masih melakukan penyimpangan perilaku birokrasi yang biasa disebut korupsi.

Namun kita juga harus berkaca pada keadaan. Gaji tinggi yang kita pandang tersebut ternyata tidak ada apa apanya dengan godaan yang dihadapi sehari-hari. Bagaimana perasaan kita bila ada sebuah perusahaan memberi uang 200 ribu dolar yang kalau dirupiahkan kira-kira 2 milyar rupiah. Ini masih satu orang yang memberi. Seandainya uang tersebut dihabiskan 3 juta perhari toh uang itu belum habis dalam waktu 1 tahun. Sehingga gaji tinggi vs pemberian lebih tinggi menyebabkan gaji tinggi berada pada posisi yang kalah.

Hal yang sama terjadi di hampir semua instansi bergaji tinggi, bukan hanya di SKK Migas.

Sering juga muncul pikiran bahwa semua sudah dikerjakan dengan baik. Proyek berjalan dengan baik tanpa cacat. Perusahaan pelaksana proyek mengerjakan proyek sesuai standar dan spesifikasi, bahkan lebih bagus dari yang seharusnya. Tender dijalankan secara terbuka dan online. Umur bangunan sesuai rencana. Tidak ada mark up apapun. Perusahaan memperoleh keuntungan sesuai teori penganggaran. Pikiran itu kira2 berbunyi : “Apa salahnya keuntungan tersebut dibagi-bagi ke semua orang sebagai ucapan terima kasih dan rasa syukur atas keberhasilan di semua sektor, toh tidak ada yang dirugikan, namanya juga bagi untung”.

Selasa, 13 Agustus 2013

Seleksi CPNS 2013 dan Pemerataan Pendidikan/Kesehatan


Pada bulan agustus ini persiapan seleksi penerimaan calon PNS (CPNS) pusat dan daerah akan kembali digelar. Ini merupakan kabar gembira bagi saudara-saudara kita yang sedang mencari pekerjaan dan berminat menjadi PNS walaupun kehidupan sebagai PNS sekarang ini sedang menjadi bulan-bulan penegak hukum dan pemberantasan korupsi. Penerimaan CPNS ini memakai pola pertumbuhan minus dalam hal jumlah keseluruhan PNS dalam artian jumlah PNS yg akan diterima lebih kecil dari total jumlah PNS yang pensiun tahun ini namun tak bisa dinafikan bahwa pada sektor tertentu dan pada wilayah tertentu ternyata mengalami kekurangan PNS. Hal paling krusial adalah di sektor pendidikan dan kesehatan. Bila dilihat dari data kondisi guru persekolah seIndonesia akan terlihat bahwa sekolah pedesaan terutama SD sangat kekurangan guru. Demikian juga dari data tenaga kesehatan perpuskesmas seIndonesia juga mengalami kekurangan tenaga kesehatan di pedesaan. Sedangkan di perkotaan tenaga pendidikan dan kesehatan justru berlebih. Salah satu sebabnya adalah rekrutmen CPNS yang sangat terbuka di mana semua orang dari seluruh wilayah Indonesia yang memenuhi syarat berhak untuk mengikuti seleksi CPNS baik dari latar belakang pendidikan dan latar belakang asal tempat tinggal. Dalam banyak hal sering terjadi orang dari perkotaan dan dari perguruan tinggi perkotaan serta sudah terbiasa hidup dalam alam perkotaan ternyata berhasil lulus seleksi CPNS di kabupaten. Dan dalam penempatan tugasnya ditempatkan di pedesaan. Secara psikologis ini akan menjadi masalah. Dan terbukti setelah menjalani tugas sekian tahun maka secara perlahan para PNS dari perkotaan yang bertugas di pedesaan mengurus pindah dengan berbagai alasan terutama alasan keluarga. Harus diakui bahwa alasan keluarga dan tempat tinggal merupakan alasan yang alami.

Selasa, 30 Juli 2013

Kemdikbud, Guru dan Kesarjanaan


Kemdikbud menyatakan bahwa paling lambat 2015 bagi guru yang belum memperoleh gelar kesarjanaan maka guru tersebut akan dilarang mengajar dan akan dijadikan pegawai administrasi atau posisi non guru lainnya. Hal ini katanya merupakan amanah dari UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.

Sebagai salah satu produk reformasi maka terjadi pemerintahan desentralisasi yang mengakibatkan tidak adanya mobilitas vertikal dari pemerintahan daerah ke pemerintahan pusat dengan kata lain para pegawai daerah sampai pensiun akan tetap menjadi pegawai daerah. Dan pegawai pusat sampai pensiun akan tetap menjadi pegawai pusat. Dengan kondisi ini maka dikhawatirkan akan tercipta pegawai daerah yang kurang memahami kondisi pusat dan akan tercipta pegawai pusat yang kurang memahami kondisi daerah. Sehingga dalam penerapan sebuah kebijakan dan peraturan maka para petinggi negara di pusat dalam keadaan ketidakfahaman kondisi daerah mereka menjalankan sebuah peraturan yang walaupun bertujuan baik namun akibat kendala kondisi daerah mengakibatkan tujuan baik peraturan tersebut tidak tercapai, justru yang terjadi adalah keadaan yang lebih buruk yang tidak terprediksi sebelumnya oleh mereka.

Jumat, 19 Juli 2013

LP Ada Apa Denganmu


Sering dalam beberapa ucapan ancaman kita dengan seperti berikut : “awas, kupenjarakan kau!”. Namun belum pernah kita mendengar acaman seperti ini : “awas, kuLPkan kau!”. Tentu ini memiliki perbedaan makna yang mendalam.

Entah apa maksudnya penjara diganti dengan lembaga pemasyarakatan, namun kejadian kerusuhan dan pembakaran di LP Tanjung Gusta Medan Sumatra Utara yang menyebabkan sebagian besar napi melarikan diri walaupun sebagian di antaranya menyerahkan diri dan ditangkap kembali membuat kita harus merenungi kembali makna dari sebuah nama lembaga pemasyarakatan.

Kondisi yang ada pada sebuah lembaga pemasyarakatan bernama LP Tanjung Gusta Medan adalah over kapasitas, kapasitasnya hanya 1.050 orang tapi dihuni oleh lebih dari 2.500 orang. Listrik mati. Air bersih kosong. Aturan remisi yang demikian ketat. Entah apalagi yang melatarbelakangi dan ini semua terakumulasi dan meledak menjadi kerusuhan dan pembakaran.

Operasi Pasar dan Kerugian Pedagang


 Pasca kenaikan harga BBM dan tingginya permintaan yang tak bisa diimbangi oleh suplai barang menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi melebihi biasanya. Apakah ini merupakan permainan para spekulan atau adanya kartel itu adalah soal lain. Rakyat tak peduli apa itu spekulan dan kartel, yang dirasakan rakyat adalah harga melambung tinggi. Harga cabe rawit jauh di atas harga karet, sawit atau coklat perkilonya. Demikian juga daging dan komoditi lainnya meroket naik.

Dan pemerintahpun tidak tinggal diam, jalan paling simpel adalah menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran dengan meningkatkan penawaran dengan cara impor barang seperti impor daging dan operasi pasar. Di banyak tempat dilakukan operasi pasar. Mulai terjadi keseimbangan baru harga akibat perubahan perbandingan antara permintaan dan penawaran. Harga-harga mulai merangkak turun. Rakyatpun sedikit demi sedikit mulai bisa bernafas lega.

Sesuai dengan bunyi hukum alam di mana penyelesaian suatu masalah akan selalu menimbulkan masalah baru. Maka operasi pasar untuk tujuan menurunkan harga kebutuhan poko masyarakat ternyata menimbulkan masalah baru berupa kerugian di pihak pedagang karena mereka merasa kesulitan untuk menjual barang di atas harga beli mereka atau dengan kata lain mereka kesulitan untuk mengambil keuntungan berdagang akibat tidak sanggup bersaing dengan operasi pasar. Padahal dalam banyak kesempatan para petinggi negeri sering menyuarakan arti penting wirausaha di kalangan masyarakat. Wirausaha salah satu wujudnya adalah berdagang. Ternyata operasi pasar justru membuat wirausaha rakyat menjadi rugi.

Rabu, 03 Juli 2013

Polemik UU Ormas


UU ormas akhirnya disyahkan. Berbagai tanggapan bermunculan, sebagian besar bernada negatif, mulai dari membandingkannya dgn UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan bersyerikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat lisan tulisan, sampai dengan prasangka kontrol negara terhadap ormas.

Harus diakui bahwa jumlah ormas memang sudah terlalu banyak, 65.577 jumlahnya, yang tercatat di Kemendagri ada 9.058, di tingkat provinsi 14.413 ormas dan di tingkat kabupaten dan kota mencapai 42.106 ormas. Saya tidak memiliki data tentang jumlah perjenis ormas namun saya bisa memprediksi bahwa dari jumlah tersebut sebagian besar adalah ormas berbentuk pemantau aparat negara dan ormas pemberantasan korupsi. Ini positif sebagai salah satu buah reformasi yaitu kontrol sosial terhadap penyimpangan yang pernah terjadi selama orde baru. Walaupun pada kenyataannya para ormas tersebut belum bisa mengurangi bahkan praktek di lapangan penyimpangan di birokrasi terus terjadi.

Harus diakui juga bahwa jumlah ormas yang begitu banyak itu hadir diakibatkan oleh terlalu mudahnya memberikan izin pendirian ormas dan lemahnya mekanisme pembubaran terhadap ormas yang hidup segan mati tak mau. Juga lemahnya penindakan terhadap ormas yang menyimpang dari AD/ARTnya. Seharusnya ada tahapan dalam pendirian ormas, bisa berbentuk ormas persiapan selama 3 tahun misalnya. Bila selama masa persiapan tersebut bisa eksis sesuai AD/ART dan memberi manfaat terhadap masayarakat maka statusnya bisa ditingkatkan menjadi ormas penuh. Dan status bisa turun kembali sesuai keadaan.

Selasa, 02 Juli 2013

Gaji Minimum Guru Non PNS


Pemerintah pusat melalui Kementrian Pendidikan semakin agresif dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan salah satu programnya yaitu dana BOS (bantuan operasional sekolah) yang kini menjangkau tingkat SMU/SMK yang sebelumnya hanya menjangkau sampai tingkat SD/SMP.

Dana BOS pada prinsipnya untuk membiayai biaya operasional sekolah dari semula berasal dari SPP siswa menjadi ditanggung negara melalui dana BOS dan mewajibkan penghapusan semua kutipan kepada siswa. Sayang sekali yang dihapus cuma kutipan siswa, seharusnya menghapus semua beban orang tua siswa seperti pembelian seragam, buku tulis, alat tulis, sepatu, tas dan lainnya terutama pada siswa tidak mampu.

Namun dalam perjalanannya perlu penyempurnaan berkelanjutan. Salah satu yang harus dibenahi adalah alokasi maksimal 20 % untuk gaji guru non PNS. Patokan angka maksimal 20 % ini mengakibatkan bervariasinya gaji yang diterima walau beban mengajarnya hampir sama. Apalagi untuk sekolah pedalaman dan terpencil sangat mengandalkan keberadaan para guru non PNS tersebut.

Dalam hal ini, perlu kiranya patokan angka maksimal 20 % dana BOS ini diperbaharui dengan menjadikan patokan gaji guru non PNS menjadi setara dengan gaji CPNS dengan beban mengajar standar 24 jam mengajar. Yang apabila mereka mengajar di bawah 24 jam maka tinggal mempersentasekan saja jam mengajar aktual dibagi 24 jam kalikan gaji CPNS. Contohnya bila beban mengajar hanya 16 jam berarti 16/24 x (gaji CPNS) = 2/3 x (gaji CPNS). Demikian juga bila mereka mengajar di atas 24 jam juga tinggal mengkalkulasikan saja seperti di atas.

Ruyati, Ibunda Kita


Ada yang mengaku kecolongan. Ada yang mengaku tidak diberitahu. Ada yang bla bla bla dan entah apa lagi. Dan kesemuanya itu menunjukkan bahwa memang tidak ada perhatian sama sekali terhadap warga negara yang bekerja di luar negeri terutama yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga. Dan sudah cukup bukti bahwa memang tidak ada pembelaan sama sekali.
 Saya melihat bahwa sudah waktunya pengiriman tenaga kerja pembantu rumah tangga ke luar negeri dihentikan saja untuk sementara sampai semua pembenahan di semua spek bisa diselesaikan, mulai dari pembenahan pembinaan keterampilan, kontrak kerja, perlindungan hukum dan semuanya pokoknya.
 Di mana peranan PT Jamsesotek ? Sudah waktunya semua PJTKI wajib bekerjasama dengan PT Jamsostek dalam menjamin semua aspek ketenagakerjaan TKW. Dan kewajiban PT Jamsostek harus ditambah terutama dalam penjaminan bantuan dan advokasi masalah hukum.
 Apa perlu dihentikan untuk sementara ? Tak perlu. Yang perlu adalah hentikan untuk selamanya. Semua TKI / TKW rela menjadi tenaga kerja rendahan ke luar negeri dikarenakan ketiadaan lapangan kerja di dalam negeri. Siapa bilang potensi ketenagakerjaan tidak tersedia di dalam negeri ? Potensi itu ada dan melimpah, kita saja yang tidak mau menggalinya karena terlalu sibuk menonton drama politik tak berkesudahan. Nusantara begitu luas. Sudah saatnya dibuat program Cetak Sawah Sejuta Hektare, Cetak Ladang Sejuta Hektare, Cetak Empang Sejuta Hektare, Cetak Tambak Sejuta Hektare, Cetak Peternakan Sejuta Hektare. Cetak Nelayan Sejuta Hektare. Kenapa susah ? Toh tidak diperlukan teknologi yang aneh – aneh untuk itu semua.
 Salam reformasi.
 Rahmad Daulay
 22 juni 2011
*   *   *  

Revitalisasi BKKBN


Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik tahun 2010 melakukan sensus penduduk yang menyatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237.556.353 jiwa yang terdiri dari 119.507.580 laki – laki dan 118.048.783 perempuan. Pada tahun 2000 masih 205 juta jiwa, dan diprediksi akan terus bertambah tanpa terkendali.
 Pertambahan penduduk ini membawa konsekuensi bertambahnya kebutuhan lapangan kerja baru dan pemukiman baru.
 Di zaman orde baru pemerintah pernah berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk dengan keberadaan lembaga BKKBN. Sekarang kelembagaan tersebut masuk ranah otonomi daerah dan mengalami degradasi peran dan fungsi akibat politisasi birokrasi pemda yang cukup parah. Koordinasi pengendalian laju pertumbuhan penduduk nyaris tidak ada, yang terjadi hanyalah rutinitas kelembagaan belaka.
 Kenapa para orang tua memiliki anak lebih dari 2 ?
 Biasanya keluarga baru menginginkan memiliki anak laki – laki dan perempuan. Bila anak pertama adalah laki – laki maka anak kedua diharapkan perempuan. Bila anak pertama laki – laki, anak kedua ternyata laki – laki juga, maka diharapkan anak ketiga perempuan. Demikian sterusnya. Bayangkan bila sebuah keluarga telah memiliki anak laki – laki 6 orang dan masih menginginkan anak perempuan ?

Relawan Dapur Umum


Pada pemberitaan jumat malam yang lalu disebutkan bahwa beberapa relawan dapur umum sudah menyerah dan tak mampu lagi untuk menjalankan tugasnya sebagai relawan dapur umum di pengungsian gunung merapi akibat beban kerja yang tak sebanding dengan kemampuannya.

Sah – sah saja sang relawan tersebut menyerah dan mengundurkan diri. Mengingat manajemen penanganan bencana yang masih amburadul.

Satu hal yang sering terlupakan dalam menyelesaikan suatu masalah adalah seringnya melupakan potensi lokal. Dalam menyelesaikan masalah dapur umum, kita telah melupakan potensi dari para pengungsi itu sendiri. Kenapa para pengungsi tidak direkrut menjadi relawan ??? Kalau hanya untuk mengurusi dapur umum tidak memerlukan keterampilan yang aneh – aneh, semua ibu rumah tangga dan gadis remaja yang menjadi pengungsi bisa dikaryakan untuk menjadi relawan di dapur umum.

Salam reformasi

Rahmad Daulay

15 nopember 2010.

*   *   *

Bencana Alam, Haji dan Kurban


Ada 3 momen penting dalam waktu dekat akan kita jalani, 1 di antaranya sudah berlangsung dan masih berlangsung sampai sekarang, yaitu penanganan pasca bencana alam, pelaksanaan ibadah haji, dan pelaksanaan ibadah qurban.

Dua di antaranya memiliki hubungan sejarah dan waktu yaitu ibadah haji dan qurban.

Bencana alam, walaupun terkesan gagap, sedang ditanggulangi oleh negara dan masyarakat. Sementara saudara – saudara kita yang selama ini vokal tentang HAM tak berkomentar, demikian juga para LSM. Justru adek – adek pelajar, bahkan pelajar SD, menyisihkan sebagian uang jajannya untuk disampaikan kepada pihak pengelola penanganan pasca bencana.

Apa hubungan antara bencana alam, haji dan qurban ???

Menuju Kongres HMI 2010


Tanpa terasa HMI kini kembali berkongres. Sebagai organisasi paling sulung dari semua organisasi
kemahasiswaan maka sudah sewajarnya apabila HMI akan selalu menjadi barometer pergerakan msahasiswa.

 HMI telah membuktikan diri sebagai anak zaman di masa lalu. Mulai dari zaman mempertahankan kemerdekaan, zaman demokrasi terpimpin, orde lama, orde baru. Namun, pada zaman orde reformasi ini, harus diakui HMI terlihat gamang. Beberapa pengamat menyebutkan bahwa kegamangan ini diakibatkan oleh kesuksesan dari HMI sendiri yang telah melahirkan ribuan atau ratusan ribu alumninya yang bergerak di berbagai bidang. Dan kini peran HMI di perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi pavorit sudah sangat kendur, baik itu peran formal di organisasi mahasiswa
intern kampus sampai pada peran informal dan peran akademik.

 Saya sendiri melihat bahwa kegamangan HMI masa kini adalah diakibatkan oleh alumninya sendiri. Walau tidak ada hubungan formal organisatoris antara HMI dengan alumninya dan HMI sendiri adalah organisasi independen bebas dari pengaruh apapun, namun harus diakui bahwa dengan hubungan non formal dan dialog yang terjalin memberi ruang bagi alumni untuk membentuk dan mempengaruhi watak dan kepribadian adek – adeknya di HMI. Dan bahayanya ternyata watak dan
kepribadian yang diwariskan tersebut ternyata watak dan kepribadian masa lalu dan cenderung romantis.

THR : Fenomena Baru Lebaran


Lebaran berbiaya tinggi, inilah kesan miring yang mulai menggelisahkan pada beberapa diskusi tentang keagamaan.

Secara sosial, saya memandangnya sebagai bid’ah sosial, lebaran telah memiliki bid’ah sosial lama yaitu lebaran harus baju baru, sepatu baru, cat rumah baru, kue baru, minuman syrup baru. Ada rasa malu bila baruisme tersebut tidak dilaksanakan. Dan ini sudah berlangsung lama.

Kini, muncul bid’ah sosial lebaran baru, yaitu THR. Gejala THR sudah memasuki tahap mengkhawatirkan. Dari segi anak, THR bisa menjadi cikal bakal setoran atau korupsi apabila dia sudah besar dan menjadi aparat negara. Dari segi pemberi, ini pemborosan. THR memang sudah berlangsung lama, tapi dulu pemberi THR hanyalah orang – orang kaya yang memang hidupnya berkecukupan sehingga total pemberian THR bukanlah masalah baginya. Sekarang, THR diberikan hampir oleh semua golongan masyarakat. Bahkan dari golongan tidak mampu pun memaksakan diri untuk menyedikan THR untuk anak – anak. Tak jarang beberapa hari menjelang lebaran, teller bank banyak mendapat pesanan uang kecil. Dulu paling – paling pesanannya cuma sekitar uang ribuan, kini telah merambah ke uang lima ribuan, sepuluh ribuan bahkan lima puluh ribuan. Anak – anak kecil yang pada umumnya masih suka makan permen mendapat THR yang tidak sedikit.
 

Akreditasi Pemerintah Daerah


Apakah ada di antara kita semua yang sudah puas melihat perkembangan otonomi daerah dan pemerintahan daerah ?

Siapapun tidak akan setuju apabila otonomi daerah dicabut. Tapi membiarkan otonomi daerah bergerak seperti sekarang ini akan membuat negara ini cepat runtuh. Pilkada adalah wajah paling buram otonomi daerah. Efek pilkada merembet pada bagi – bagi proyek, bagi – bagi jabatan dan berujung pada tata kelola administrasi yang semrawut.

Berita terakhir menyebutkan bahwa pemekaran daerah sedang ditunda. Pemerintah pusat sedang mengkaji pemilukada langsung. Dan beberapa menyebutkan otonomi daerah sedang ditinjau kembali.

Bagaimanapun juga, terlepas dari segala macam penilaian negatif yang berkembang, terlihat bahwa pemekaran daerah baru membawa implikasi ibukota kabupaten menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah yang baru. Di beberapa daerah calon pemekaran sering terjadi rebutan calon ibukota kabupaten, sebenarnya mereka bukan memperebutkan status ibukotanya, tapi mereka memperebutkan pusat pertumbuhan ekonomi barunya.

Sekarang, bagaimana menyelamatkan otonomi daerah ?
 

Senin, 24 Juni 2013

Moratorium Lobi Dana


Pada beberapa pemberitaan menyatakan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi dalam hal pembagian alokasi dana program tertentu yg berhubungan dengan infrastrukturdari dana APBN yang akan dibagikan ke pemerintah daerah. Pada pemberitaan terkini dinyatakan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi pembagian alokasi dana dana APBD propinsi program yang berhubungan dengan infrastruktur yang akan dibagikan ke pemerintah daerah di bawahnya.

Saya tak habis pikir, bukankah sudah jelas pembagian tugas antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Seharusnya sudah jelas batasan urusan penggunaan anggaran APBN dan APBD ? Apakah sudah demikian berlebihan jumlah dana APBN sehingga sebagian di antaranya harus dibagi-bagikan ke daerah ? Apakah urusan wajib sudah dipenuhi sehingga dana dibagikan ke daerah ?

Sepanjang pengamatan saya, masih banyak urusan wajib pemerintah pusat yang belum terselesaikan sehingga dana pemerintah pusat tak perlu dibagi-bagikan ke daerah. Masih banyak urusan wajib pemerintah propinsi yang belum terselesaikan sehingga dana pemerintah propinsi tak perlu dibagi-bagikan ke daerah.  

Menuju Ramadhan 2013


Tak terasa bulan ramadhan telah di depan mata. Ramadhan ditandai dengan masa awal pemberlakuan kenaikan harga BBM.

Kenaikan harga BBM dimaknai sebagai peran sosial rakyat atas pengurangan subsidi BBM pada APBN di mana semua lapisan rakyat menanggung konsekuensi kenaikan harga-harga bahan pokok sebagai akibat dari naiknya ongkos produksi dengan komponen modal dari bahan bakar minyak.

Peran sosial rakyat ini juga dimaknai untuk hidup lebih hemat lagi. Dengan kata lain untuk hidup lebih berat lagi.

Salah satu target sosial pelaksanaan ibadah puasa di bulan ramadhan adalah pembinaan untuk hidup hemat. Menahan hawa nafsu konsumerisme. Namun praktek di lapangan ternyata sebaliknya. Momen bulan ramadhan selalu menunjukkan momen baju baru, sepatu baru, sandal baru, cat rumah baru, dan baruisme lainnya yang semuanya dikategorikan sebagai konsumerisme. Sampai di sini tidak masalah asalkan konsumsinya tidak berlebihan. Namun yang sering dikeluhkan adalah konsumerisme negatif terutama pada kembang api/petasan dan pistol/senapan mainan berpeluru. Konsumsi kembang api/petasan bertolak belakang dengan spirit hidup hemat. Terutama kembang api/petasan berdaya ledak sedang dan tinggi yang dentumannya sangat mengganggu kenyamanan dan ketenangan ibadah dan istirahat malam. Sedangkan konsumsi pistol/senapan mainan berpeluru ini marak pada saat lebaran. Konsumsi ini juga bertolak belakang dengan spirit hidup hemat. Juga sangat mengganggu ketenangan berlebaran terutama kepada para pengguna jalan raya yang berkendaraan. Anak-anak di pinggir jalan sering mengganggu para pengguna jalan dengan tembakan pistol/senapan mainan berpeluru. Tak tak jarang tembakan ini mengenai mata orang.

Desakralisasi Kenaikan Harga BBM


Kenapa rencana kenaikan harga BBM begitu sakral dan menghabiskan energi begitu besar terhadap bangsa ini ?

Tak lain dan tak bukan adalah diakibatkan beban berat APBN akibat kenaikan harga minyak dunia dibebankan begitu saja ke pundak rakyat dengan cara menaikkan harga BBM dalam negeri. Rakyat tidak bisa menerima argumen bahwa subsidi BBM salah sasaran yang katanya dinikmati oleh orang kaya. Padahal kenyataannya bila harga BBM dinaikkan toh semua harga ikut naik dan dampaknya paling dirasakan oleh orang miskin.

Saya berpikir apakah rakyat akan marah terhadap rencana kenaikan harga BBM apabila itu adalah jalan terakhir dan pemerintah ternyata telah menempuh semua cara lain selain menaikkan harga BBM ?

Pertanyaan ini cukup signifikan untuk menjawab pertanyaan apakah kabinet yang dipenuhi oleh para profesor doktor itu merupakan kumpulan para putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan lebih dan tidak hanya bisa menaikkan harga BBM tapi memiliki solusi lain yang lebih brilyan.

Terlalu naif apabila disebut ide brilyan karena ide selain menaikkan harga BBM telah berseliweran di tengah masyarakat. Maksimalisasi penerimaan negara, memperkecil kebocoran anggaran, efektifitas dan efisiensi anggaran dan pengembangan energi alternatif adalah solusi yang telah beredar di tengah - tengah masyarakat yang seharusnya ditempuh terlebih dahulu sebelum menaikkan harga BBM.

Rencana Kenaikan Harga BBM 2012


BBM direncanakan naik lagi. Efeknya sudah jelas, harga-harga akan naik justru melebihi persentase kenaikan harga BBM tersebut.

Penimbunan dan antrian BBM akan terjadi menjelang detik-detik kenaikan harga BBM. Para spekulan akan memanfaatkan momen ini. Sementara di SPBU akan terjadi antrian panjang akibat psikologis kenaikan harga tersebut menyebabkan para pemilik kenderaan berusaha selalu mengisi tanki bahan bakar penuh terus. Padahal pada hari-hari biasa dengan tanki hanya berisi sisa 1 liter saja orang santai-santai saja. Untuk itu maka perlu kiranya kebiasaan antrian di SPBU dan penimbunan BBM ini dihilangkan dengan mengumumkan waktu pemberlakuan kenaikan harga BBM tersebut bukan pada waktu ang sebenarnya tapi dengan menambahi 2 bulan ke depan. Misalnya rencana aktual kenaikan harga BBM tersebut pada bulan April maka diumumkan secara resmi bahwa kenaikan harga BBM akan diberlakukan efektif mulai bulan Juni sehingga menjelang April masyarakat tidak melakukan antrian di SPBU dan penimbunan BBM. Dan tiba2 bulan Aprilnya dilakukan kenaikan harga BBM secara mendadak.

Satu hal lagi yang perlu dicermati akibat dari kenaikan harga BBM tersebut adalah dilema pada proyek APBN/APBD 2012 pada pengadaan barang/jasa yang direncanakan pada tahun 2011 dengan harga tahun 2011. Bila direncanakan pada tahun 2011 tapi dilaksanakan tahun 2012 dengan kondisi harga BBM naik maka konsekuensinya harga satuan pada APBN/APBD tahun 2012 sudah tidak akurat lagi yang menyebabkan para pengusaha pelaksana proyek bisa mengalami kerugian, atau mungkin untuk menutupinya mereka mengurangi kualitas proyek. Untuk itu maka perlu kiranya Kementrian Keuangan mengeluarkan semacam koefisien pengkali satu koma sekian untuk mengkompensasi faktor kenaikan harga BBM tersebut terhadap harga satuan barang/jasa pada proyek APBN/APBD. Biasanya para pengusaha meminta eskalasi harga yang akan selalu ditolak karena tidak memenuhi syarat eskalasi harga.

Mudik dan Urbanisasi


Bagaikan jadwal tahunan, mudik lebaran sudah merupakan rutinitas masyarakat desa yang bekerja di kota. Jalanan dipenuhi kenderaan baik roda dua maupun roda empat. Kereta api dipenuhi penumpang, bahkan melebihi kapasitas yang seharusnya. Pesawat terbang pun tak luput dari sarana mudik.

Selesai lebaran, para pemudik kembali ke kota tempat mereka bekerja. Apakah yang kembali ke kota hanyalah para pemudik sebelumnya ??? Ternyata tidak. Karena sewaktu mereka sedang mudik di daerah asalnya mereka bercerita kepada keluarga betapa kota adalah tempat yang menjanjikan terutama tentang pekerjaan. Walaupun mereka tidak bercerita apa – apa, namun keluarga mereka melihat betapa hidup di kota menjanjikan hidup yang lebih baik, terutama masalah pekerjaan. Mulailah keinginan untuk ikut ke kota disampaikan dan demi keluarga maka si pemudik bersedia membawa kenalan atau sanak familinya untuk ikut ke kota.

Dan arus balik pun dipenuhi oleh para urban baru.

Tidak mudah menyalahkan kaum urban baru yang menyerbu perkotaan untuk mencari pekerjaan, terutama ke Jakarta. Walaupun berita di media massa dan media elektronik menunjukkan Jakarta macet dan terancam lumpuh, hal itu tidak menyurutkan kaum urban baru untuk menyerbu jakarta. Jangankan kaum urban pasca mudik, saya saja masih menyimpan keinginan untuk ikut menyerbu Jakarta.

Malam 1000 Bulan


Tuan Santun (nama bukan sebenarnya), demikianlah namanya. Seorang yang rajin berpuasa setiap bulan ramadhan.

Tuan Santun seorang yang suka memerhatikan situasi sosialnya. Suasana ramadhan baginya sudah meleset dan keluar dari jalurnya. Budaya konsumtif bulan puasa sudah tidak masuk akal lagi baginya. Padahal salah satu misi ibadah puasa adalah menanamkan pola hidup sederhana. Dan praktek yang terjadi adalah pamer segala – galanya. Bulan puasa tak lebih dari bulan penantian datangnya lebaran dan pemeran baju baru, sepatu baru, kue baru, dan pameran keberhasilan di perantauan bagi yang mudik.

Malam itu Tuan Santun punya kegelisahan baru, apa itu malam 1000 bulan.

1000 bulan berarti 83,33 tahun. Apakah itu maksudnya ?

Jumat, 31 Mei 2013

Gaji ke13 dan semangat penghematan negara.


Diperkirakan pada bulan juli nanti para pegawai negara akan memperoleh gaji ke13.

Gaji ke13 dimaknai sebagai peran sosial negara kepada para pegawainya dengan maksud untuk membantu pegawai negara dalam membiayai anak sekolah pada tahun ajaran baru untuk berbagai keperluan seperti pakaian sekolah, tas, buku, sepatu, biaya pendaftaran dan lainnya. Dengan makna yang seperti itu bisa disimpulkan seharusnya yang mendapat gaji ke13 adalah pegawai negara yang tidak mampu sehingga keberadaan tahun ajaran baru menjadi beban tersendiri pada kehidupannya.

Dari segi keluarga maka pegawai negara ada yang memiliki anak sekolah, ada yang sudah tidak menyekolahkan anaknya lagi mungkin karena sudah dewasa, juga ada yang belum memiliki anak. Kesemuanya ini mendapatkan gaji ke13. Dari segi kesejahteraan maka pegawai negara ada yang memiliki gaji total lebih dari 1 juta perhari. Tapi ada juga yang bergaji total di bawah 100 ribu sehari. Dan kesemuanya ini sama-sama mendapatkan gaji ke13.

Gaji ke13 yang diperkirakan akan cair pada bulan juli bertepatan dengan gegap gempita permulaan masa pemberlakuan kenaikan harga BBM bersubsidi. Sedangkan kenaikan BBM bersubsidi merupakan salah satu peran sosial rakyat kepada negara di mana pengurangan beban subsidi APBN ditanggung bersama oleh rakyat yang mana konsekuensi pengurangan subsidi BBM akan membawa konsekuensi kenaikan harga BBM yang walaupun kenaikan harga BBM itu belum diberlakukan namun harga-harga kebutuhan pokok sudah meroket naik.

Jumat, 17 Mei 2013

Kemdikbud Pasca UN : Antara Kebijakan Dan Rekrutmen Pejabat


UN telah usai. Beragam penilaian berseliweran di atmosfer nasional. Segala macam hiruk pikuk UN telah usai namun perdebatan ttg UN masih akan terus bergema.

Tadi saya secara iseng membuka website dari Kemdikbud dan membuka daftar pejabat Kemdikbud. Ternyata elit pejabat Kemdikbud didominasi oleh para profesor doktor PhD dan sejenisnya. Direktorat jendral yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini, direktorat jenderal yang berkaitan dengan pendidikan dasar dan menengah serta kejuruan didominasi oleh para profesor doktor dan PhD.

Untuk kondisi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan kejuruan secara nasional sebagian besar di daerah dengan segala keterbatasannya. Dalam penilaian skala 100, hanya sebagian kecil bisa memiliki di atas 70, sebagian besar di bawah 70. Terbukti dari hasil nilai UN dari tahun ke tahun sebagian besar berada berdekatan dengan ambang batas nilai kelulusan.

Sedangkan para profesor doktor dan PhD dari titel ini secara akademik merupakan perwakilan dari orang terbaik dan untuk penilaian skala 100 mereka ini berada pada posisi mendekati 100. Pejabat dengan kualitas tinggi seperti ini akan memandang sesuatu berdasarkan kacamata dirinya dan lingkungannya. Apalagi titel profesor doktor dan PhD selalu dilekatkan dengan perguruan tinggi. Maka kualitas SDM dan lingkungannya akan sangat mempengaruhi produk kebijakan yang dibuat. Bisa kita lihat bagaimana kebijakan dan peraturan dari Kemdikbud begitu perfect sehingga sulit untuk diterapkan pada sebagian besar sekolah yang berada di daerah dan pedesaan. Bisa diumpamakan bagaimana sebuah mobil mewah harus berjalan di jalan tanah becek berlumpur. UN merupakan perwakilan dari kebijakan perfect produk Kemdikbud yang merupakan puncak gunung es kebijakan pemerintah pusat yang harus diterapkan di sekolah daerah dan pedesaan.