Selasa, 13 Agustus 2013

Seleksi CPNS 2013 dan Pemerataan Pendidikan/Kesehatan


Pada bulan agustus ini persiapan seleksi penerimaan calon PNS (CPNS) pusat dan daerah akan kembali digelar. Ini merupakan kabar gembira bagi saudara-saudara kita yang sedang mencari pekerjaan dan berminat menjadi PNS walaupun kehidupan sebagai PNS sekarang ini sedang menjadi bulan-bulan penegak hukum dan pemberantasan korupsi. Penerimaan CPNS ini memakai pola pertumbuhan minus dalam hal jumlah keseluruhan PNS dalam artian jumlah PNS yg akan diterima lebih kecil dari total jumlah PNS yang pensiun tahun ini namun tak bisa dinafikan bahwa pada sektor tertentu dan pada wilayah tertentu ternyata mengalami kekurangan PNS. Hal paling krusial adalah di sektor pendidikan dan kesehatan. Bila dilihat dari data kondisi guru persekolah seIndonesia akan terlihat bahwa sekolah pedesaan terutama SD sangat kekurangan guru. Demikian juga dari data tenaga kesehatan perpuskesmas seIndonesia juga mengalami kekurangan tenaga kesehatan di pedesaan. Sedangkan di perkotaan tenaga pendidikan dan kesehatan justru berlebih. Salah satu sebabnya adalah rekrutmen CPNS yang sangat terbuka di mana semua orang dari seluruh wilayah Indonesia yang memenuhi syarat berhak untuk mengikuti seleksi CPNS baik dari latar belakang pendidikan dan latar belakang asal tempat tinggal. Dalam banyak hal sering terjadi orang dari perkotaan dan dari perguruan tinggi perkotaan serta sudah terbiasa hidup dalam alam perkotaan ternyata berhasil lulus seleksi CPNS di kabupaten. Dan dalam penempatan tugasnya ditempatkan di pedesaan. Secara psikologis ini akan menjadi masalah. Dan terbukti setelah menjalani tugas sekian tahun maka secara perlahan para PNS dari perkotaan yang bertugas di pedesaan mengurus pindah dengan berbagai alasan terutama alasan keluarga. Harus diakui bahwa alasan keluarga dan tempat tinggal merupakan alasan yang alami.


Harus ada skenario positif untuk menjadikan seleksi CPNS mengakomodir pemerataan pendidikan dan kesehatan terutama untuk daerah pedesaan dan pedalaman. Salah satu upaya untuk itu adalah dengan mewajibkan semua seleksi CPNS bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencantumkan sekolah dan puskesmas yang memiliki lowongan CPNS dan yang akan dilamar. Selama ini seleksi CPNS hanya mencantumkan lowongan jumlah sarjana tertentu untuk bidang pekerjaan tertentu dan setelah lulus CPNS terjadi penempatan kerja yang tidak sesuai kebutuhan. Maka untuk selanjutnya seharusnya mencantumkan instansi sekolah dan puskesmas yang membutuhkan dan memiliki lowongan staf. Misalnya puskesmas kecamatan A atau SD negeri B desa C kecamatan D sehingga bagi pelamar yang tidak berminat untuk puskesmas dan sekolah pedalaman dan pedesaan tidak perlu melamar pada posisi tersebut. Tentu hal ini akan memberi kesempatan yang luas kepada pelamar asal pedesaan dan pedalaman untuk bersaing dalam seleksi dan punya peluang besar untuk betah bekerja di pedesaan mengingat mereka memang berasal dari pedesaan walaupun mengenyam pendidikan di perkotaan.

Selain rekrutmen CPNS, salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidikan dan kesehatan pedesaan adalah dengan memberi kesempatan kepada para PNS yang telah memasuki masa pensiun tapi masih sehat dan produktif walaupun berasal dari latar belakang pendidikan nonkependidikan untuk menjadi tenaga pengajar atau tenaga kesehatan dengan memberi perpanjangan masa pensiun beberapa tahun sesuai kemampuannya. Misalnya seorang sarjana sosial tentu bisa mengajar mata pelajaran IPS dll.

Hal di atas lebih realistis daripada memaksakan pemindahan PNS senior dari kota ke desa walaupun dipayungi oleh sebuah surat keputusan bersama beberapa menteri. Hal ini hanya indah di atas kertas namun sulit diwujudkan secara sosial.

Salam reformasi.

Rahmad Daulay

14 agustus 2013.

*** 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar