Jumat, 29 Mei 2020

Menggagas Pilkada Serentak Online 2020


Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh penduduk daerah yang secara administratif merupakan penduduk pada suatu daerah dan telah memenuhi syarat menjadi pemilih. Kepala daerah yang akan dipilih meliputi gubernur, bupati dan walikota beserta wakilnya. Sebelum tahun 2005 kepala daerah dan wakilnya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di setiap daerah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka dimulailah era pemilihan langsung kepala daerah oleh rakyat.

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Daerah. Calon kepala daerah dan wakilnya diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik atau calon perseorangan. Mulai tahun 2015 disepakati dilaksanakan pilkada secara serentak. Pada tahun 2020 pilkada serentak seharusnya dilaksanakan pada 23 September 2020 ditunda menjadi 9 Desember 2020. Pandemi Covid-19 menjadi pertimbangan utama penjadwalan ulang tersebut. Jumlah daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. KPU harus menyusun protokol kesehatan untuk mengantisipasi covid-19 pada pilkada serentak desember 2020 tersebut.

Sebagaimana yang telah dialami oleh dunia pendidikan dan dunia birokrasi di mana sekolah dilaksanakan secara online dari rumah para siswa belajar secara online dan para guru mengajar secara online. Perkantoran pemerintahan pun telah melaksanakan work from house di mana pekerjaan dikerjakan dari rumah melalui media sosial dan internet. Bagaimana dengan pilkada ? Bisakah pilkada dilakukan secara online ? Bukankah teknologi informasi sudah sedemikian mudah untuk merubah kerja manual menjadi online dan otomatisasi data ?

Melestarikan Kekayaan Arsitektural Kota Tua



Arsitektur adalah ilmu dan seni perencanaan mulai dari lingkup makro seperti perencanaan kota, kawasan, lingkungan dan lansekap hingga lingkup mikro seperti perencanaan bangunan dan interior. Dalam arti sempit arsitektur seringkali diartikan sebagai seni perencanaan bangunan.

Dunia arsitektur sudah cukup lama dan sama umurnya dengan kehidupan manusia. Namun istilah arsitektur mulai diperkenalkan pada sekitar abad I sebelum masehi. Jejak-jejak peninggalan arsitektur masa lampau yang masih dapat dilihat pada saat sekarang ini menunjukkan bahwa umat manusia telah berasitektur sejak ribuan tahun sebelum masehi. Seperti yang kita lihat pada hasil karya suku Maya, suku Aztec, suku Inca, bangsa Cina, bangsa Jepang, bangsa India, peradaban Mesopotamia dan bangsa Mesir.

Prinsip keindahan, kesatuan, keseimbangan, keserasian, irama merupakan kaidah dasar di dalam arsitektur. Orientasi arsitektur menghasilkan karya ruang dan massa tiga dimensi yang menekankan hakikat dan keberadaan serta efek ruang sebagai wadah yang akan dipergunakan manusia dalam beraktifitas. Ketika arsitektur modern mulai dipraktekkan, arsitektur juga terkena imbas dan terlibat dalam produksi masal dan faktor ekonomi. Di penghujung abad ke-20 masyarakat sudah mulai merasakan adanya penurunan mutu arsitektur modern. Arsitektur modern mulai kehilangan nilai estetikanya. Bersamaan dengan meningkatnya kompleksitas bangunan, arsitektur menjadi lebih multi disiplin keilmuan dan melibatkan sekumpulan ahli dalam pengerjaannya.

Indonesia memiliki beberapa kota tua yang masih menyimpan banyak kekayaan arsitektural masa lalu. Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Jogjakarta, Kediri, Mataram, Medan, Padang, Palembang, Salatiga, Singkawang adalah beberapa kota yang masih memiliki bangunan arsitektur tua yang tentunya kaya akan nilai seni di samping unsur sejarahnya. Juga pada arsitektur istana kerajaan nusantara yang masih tersisa dan arsitektur rumah peribadatan yang sampai sekarang masih terjaga kelestariannya.

Rabu, 13 Mei 2020

Harapan Besar Pada Terapi Plasma Konvalesen


Wabah pandemi covid-19 telah meluluhlantakkan seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Kita hampir kehilangan seluruh aspek sosial yang kita miliki. Teknologi transportasi antar wilayah hampir tak bisa dipergunakan. Wabah yang berawal dari kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada Januari 2020 dengan korban 3 orang tewas setelah menderita pneumonia yang disebabkan oleh virus corona. Dalam waktu yang tidak terlalu lama covid-19 menyebar ke seluruh dunia. Adapun negara yang paling banyak terpapar covid-19 adalah Amerika Serikat, spanyol, Italia, Prancis dan Jerman. Sampai dengan Selasa 12 Mei 2020 telah terkonfirmasi kasus covid-19 sebanyak 4.245.003 kasus. Pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 1.521.899 dan yang meninggal sebanyak 286.653 orang. Di Indonesia sendiri sampai dengan selasa 12 Mei 2020 kasus positif covid-19 telah mencapai 14.749 orang, yang dinyatakan sembuh sebanyak 3.063 orang dan yang meninggal sebanyak 1.007 orang. Belum ada tanda-tanda akan terjadi pengurangan yang signifikan.

Di banyak negara telah dilakukan lockdown dan telah memberikan hasil penurunan kasus namun ketika lockdown dilonggarkan ternyata jumlah pasien positif covid-19 meningkat lagi. Di Indonesia sendiri telah diberlakukan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) di beberapa kota dan provinsi seperti DKI Jakarta, Sumatra Barat, daerah Jabodetabek, Jawa Barat, Pekan Baru, Makassar, Tangerang Selatan, Tegal dan kota lainnya. PSBB ini di satu sisi bisa mengurangi penyebaran covid-19 secara signifikan namun secara ekonomi berdampak pada kehidupan masyarakat dikarenakan sebagian besar mata pencaharian justru berinteraksi dengan orang banyak. Sedangkan bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah sebesar Rp. 600 ribu perorang perbulan di samping tidak memenuhi standar hidup yang apabila dibagi perhari hanya Rp. 20 ribu, juga sangat menguras keuangan negara walau telah dilakukan realokasi dan refocussing anggaran negara dan anggaran daerah serta anggaran desa. Menjelang berakhirnya masa tanggap darurat bencana covid-19 pada tanggal 29 Mei 2019 belum ada tanda-tanda yang menggembirakan tentang kemungkinan berakhirnya pandemi covid-19. Justru yang terlihat adanya koordinasi yang tidak sinkron baik antar lembaga negara maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan banyaknya kebijakan peraturan yang membuat masyarakat menjadi bingung.  Belum lagi faktor stress yang dialami oleh petugas medis dan petugas keamanan akibat lemahnya kesadaran masyarakat. Yang lebih berbahaya lagi adalah pasien yang berbohong yang bisa membuat terancam seluruh tenaga medis yang menanganinya dan telah terjadi di beberapa tempat.

Berawal dari usulan dr Theresia Monica R, Sp.AN, KIC, Msi ahli genetika dan biologi molekuler Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha tentang terapi plasma konvalesen untuk mengobati pasien positif covid-19. Setelah mendapat persetujuan langsung dari Presiden Jokowi maka RSPAD Gatot Subroto dan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman di bawah Kemristek melakukan penelitian tentang terapi plasma konvalesen. Ada harapan besar tertumpu pada terapi plasma konvaelesen ini. Terapi plasma konvalesen berupa pemberian plasma dari donor pasien covid-19 yang telah sembuh kepada pasien yang masih positif covid-19. Antibodi yang terkandung dalam plasma tersebut diberikan kepada pasien covid-19. Secara alami tubuh akan menghasilkan antibodi setiap kali tubuh diserang mikroorganisme seperti virus. Antibodi yang terdapat pada plasma darah pasien covid-19 yang sudah sembuh akan membantu pasien untuk mengatasi virus corona yang menyerangnya. Jenis terapi ini sebelumnya sudah diterapkan dalam mengatasi penyakit akibat virus lainnya seperti flu spanyol, SARS dan virus ebola. Untuk saat ini terapi masih dalam skala terbatas yaitu pada pasien kondisi berat dan kondisi kritis. Pemberian terapi dianjurkan diberikan lebih awal untuk meningkatkan harapan kesembuhan pasien. Bila pasien sudah menunjukkan gejala sesak nafas agar segera diberikan terapi plasma konvalesen. Di samping untuk pengobatan pasien juga untuk lebih menghemat biaya dan waktu perawatan. Prosesnya relatif mudah dan cepat, sama seperti transfusi darah.

Selasa, 12 Mei 2020

7 Langkah Penanganan Covid-19 Menghadapi Puncak Arus Mudik

Puncak pandemi COVID-19 diperkirakan terjadi pada akhir bulan Mei 2019, bersamaan dengan puncak arus mudik dari kota-kota besar ke daerah asal kaum urban. Seiring dengan perayaan lebaran, lalu lintas pergerakan manusia antardaerah akan terjadi secara besar-besaran.

Baik itu pergerakan dari kota ke desa, antarprovinsi, dari ibukota provinsi ke kabupaten, antarkota/kabupaten, dari kabupaten/kota ke desa, atau antardesa, maupun yang paling sederhana antara satu rumah dengan rumah lainnya. Sebagaimana biasanya, arus mudik yang diperkirakan akan mencapai puluhan juta orang ini, terjadi di sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia.
Pergerakan mudik ini sejatinya merupakan bentuk tradisi dalam rangka menjalin silaturrahmi di antara anggota masyarakat. Tidak ada yang salah dengan tradisi tersebut. Akan tetapi, pergerakan arus mudik dalam tahun pandemi ini dikhawatirkan akan meningkatkan penyebaran COVID-19 di Indonesia.
Menghadapi potensi penyebaran wabah yang semakin tinggi pada akhir Mei 2020, pemerintah terlihat dilematis dalam mengambil keputusan. Memang telah ada larangan untuk mudik, khususnya bagi ASN. Namun begitu, masih terdapat kekhawatiran karena diprediksi larangan ini tidak akan diperdulikan oleh masyarakat secara umum.

Mengingat hal itu, maka diperlukan langkah antisipasi dalam rangka mengurangi dampak risiko yang semakin fatal terkait arus mudik dan penyebaran COVID-19 pada akhir Mei 2019. Langkah-langkah yang penulis usulkan dijabarkan sebagai berikut.

1) Meningkatkan wewenang garis komando Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan provinsi/kabupaten/kota, Rumah Sakit Umum (RSU) pemerintah dan swasta, serta puskesmas.
Sekat-sekat garis komando antarinstansi, baik sesama lembaga pemerintah pusat maupun lembaga pemerintah daerah perlu dihilangkan. Harus diberikan wewenang penuh kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Kementerian Kesehatan untuk bisa mengatur secara langsung seluruh unit terkait di seluruh wilayah Indonesia.
Sekat garis komando ini berpotensi menghambat efektifitas dan efisiensi penanganan puncak pandemi pada arus mudik bulan Mei nanti. Sebagai contoh, sampai saat ini pengadaan dan distribusi masker dan alat pengaman diri (APD) masih kurang koordinasi.

Minggu, 05 April 2020

Puncak Mudik dan Penanganan Covid-19



Virus Corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, pneumonia akut sampai kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja. Pertama kali ditemukan di kota Wuhan China pada akhir Desember 2019 dan menular secara cepat ke seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Penularan antar manusia terjadi dengan cepat akibat interaksi sosial dan bisnis antar negara.

Gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus Corona yaitu demam tubuh di atas 38 derajat celcius, batuk kering tak berkesudahan dan sesak nafas. Seseorang yang baru kembali dari daerah yang memiliki kasus Covid-19 atau berinteraksi dengan seseorang yang terdeteksi menderita infeksi virus Corona seharusnya memeriksakan diri ke RSU terdekat. Bila kemungkinan terpapar virus Corona akan dirujuk ke RSU rujukan yang telah ditunjuk.

Cara penularan Covid-19 terutama secara tanpa sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita, memegang mulut atau hidung tanpa cuci tangan setelah menyentuh benda yang terpapar dari penderita Covid-19 atau kontak jarak dekat dengan penderita Covid-19 lewat sentuhan atau jabat tangan. Pemeriksaan lanjutan melalui uji sampel darah, tes tenggorokan dan rontgen dada mendeteksi infiltrat atau cairan paru-paru. Perawatan dan karantina hanya bisa dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk atau RSU rujukan.

Pencegahan yang bisa dilakukan adalah dengan menghindari keramaian, menggunakan masker, rutin mencuci tangan, meningkatkan daya tahan tubuh melalui pola hidup sehat, jangan menyentuh mata dan mulut dan hidung sebelum mencuci tangan, menghindari kontak dengan hewan liar, tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin, hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam dan batuk atau pilek dan menjaga kebersihan lingkungan.

Puncak pandemi Covid-19 diperkirakan terjadi pada akhir bulan Mei 2019. Puncak arus mudik juga diperkirakan terjadi pada bulan Mei 2019. Lalu lintas pergerakan manusia lintas daerah akan mengami puncaknya pada rutinitas mudik lebaran. Baik pergerakan dari kota ke desa, antar provinsi, dari ibukota provinsi ke kabupaten, antar kota/kabupaten, dari kabupaten/kota ke desa atau antar desa bahkan antar rumah dalam bentuk silaturrahmi lebaran antar masyarakat. Diperkirakan arus mudik dari kota perantauan ke daerah asal bisa mencapai puluhan juta orang dan terjadi di seluruh kabupaten/kota. Mereka mayoritas bekerja atau menempuh pendidikan di perkotaan. Pergerakan arus mudik ini dikhawatirkan akan meningkatkan penyebaran Covid-19. Selama ini interaksi manusia antar daerah terjadi secara alami didominasi oleh arus perdagangan antar daerah. Ini nantinya akan dikalahkan oleh arus mudik antar daerah.

Jumat, 14 Februari 2020

5 Prioritas Penanganan Masalah Pemerintahan Desa


Pemerintahan Desa lahir dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jauh sebelum negara Indonesia merdeka, desa telah eksis di tengah-tengah masyarakat. Pemerintahan Desa memiliki fungsi birokrasi pemerintahan, tata kelola keuangan, tata kelola aset, manajemen pembangunan dan aspek pembinaan serta pengawasan.

Pemerintahan Desa akan mengubah wajah desa secara keseluruhan dan mengubah ketatanegaraan serta image tentang desa. Di dalam UU Desa diatur tentang kelembagaan desa, pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa dan adat. BPD merupakan lembaga perwakilan rakyat tingkat desa yang dipilih secara demokratis baik melalui pemilihan maupun secara musyawarah. Tugas utamanya menyepakati kebijakan pemerintahan tingkat desa. Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis dalam Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa menjalankan anggaran desa yang dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Di samping dana desa dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD, Pemerintah Desa juga bisa mengelola usaha desa dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes akan mengelola sumber-sumber pendapatan strategis desa yang akan menambah pendapatan desa.

Dari segi regulasi dan peraturan, pengelolaan Pemerintahan Desa sudah sangat lengkap. Walaupun ada keluhan tentang minimnya sosialisasi dan penguasaan peraturan tentang Pemerintahan Desa namun hal tersebut bisa dieliminir dengn meningkatkan akses informasi baik secara elektronik maupun komunikasi langsung secara berkala.

Namun dari beberapa pemberitaan, banyak terdengar kabar bahwa anggaran desa banyak dikorupsi baik oleh Pemerintah Desa maupun pihak-pihak tertentu. Total anggaran dana desa pada APBN tahun 2019 sebesar Rp. 70 trilyun. Setiap desa memperoleh dana secara bervariasi pada kisaran rata-rata Rp. 1,2 milyar. Jauh lebih tinggi dari anggaran kecamatannya sendiri. Beberapa di antara kepala desa sudah ada yang masuk penjara. Sementara masyarakat banyak mendesak dilakukannya pemeriksaan atas penyimpangan dana desa.

Sabtu, 08 Februari 2020

Dana Kapitasi dan Defisit BPJS Kesehatan

Jaminan kesehatan nasional adalah jaminan yang diberikan oleh negara berupa perlindungan kesehatan kepada rakyat untuk memperoleh manfaat kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada seluruh rakyat.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat baik rakyat penerima gaji/upah, usaha sendiri/wiraswasta maupun yang sedang dalam keadaan tidak bekerja akibat menganggur ataupun faktor usia atau gangguan kesehatan.

BPJS Kesehatan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013.  Kewenangan BPJS Kesehatan meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia dan dapat mewakili Indonesia atas nama negara dalam hubungan dengan badan internasional. BPJS Kesehatan sebelumnya dikenal dengan nama Askes (Asuransi Kesehatan).

Jaminan pemeliharaan kesehatan sudah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda. Sejak zaman kemerdekaan, program asuransi kesehatan kembali dilanjutkan. Awalnya diterapkan kepada para PNS dan anggota keluarganya. Pada tahun 1968 pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) kepada PNS, pensiunan dan keluarganya. Pada tahun 1984 pemerintah membentuk Perum Husada bakti (PHB) untuk melayani jaminan kesehatan bagi PNS, pensiunan, veteran, perintis kemerdekaan dan keluarganya. Pada tahun 1992 pemerintah membentuk PT Askes yang mulai menjangkau karyawan BUMN dan pada tahun 2005 melaksanakan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin yang kemudian dikenal dengan nama Askeskin di mana pemerintah menanggung semua iuran untuk masyarakat miskin. PT Askes juga mengelola Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah). Dan pada tahun 2014 pemerintah membentuk BPJS.

Pada beberapa pemberitaan diperoleh informasi bahwa BPJS Kesehatan mengalami defisit setiap tahun. pada tahun 2017 mengalami defisit 9,7 tirlyun. Pada tahun 2018 mengalami defisit 9,1 trilyun. Pada tahun 2019 defisit melebihi 20 trilyun. Beragam pendapat yang muncul atas terjadinya defisit BPJS Kesehatan tersebut. Mulai dari kendala iuran di mana peserta banyak yang tidak disiplin membayar iuran hingga pada tingginya biaya perobatan pasien. Belum lagi banyaknya isyu miring tentang penyimpangan pengelolaan anggaran. Telah banyak upaya yang dilakukan namun defisit BPJS Kesehatan belum bisa teratasi sampai saat ini. Ide tentang menaikkan iuran masih menjadi satu-satunya solusi walau ide ini sangat tidak populer di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum memungkinkan.

Sabtu, 01 Februari 2020

Sensus Penduduk Tahun 2020 dan Pembentukan Data Tunggal Nasional


Untuk ketujuh kalinya kita sebagai negara akan melakukan sensus penduduk. Sensus penduduk tahun 2020 bertujuan untuk mengumpulkan beberapa data tentang jumlah, komposisi, distribusi dan karakteristik penduduk Indonesia. Informasi yang dikumpulkan antara lain : jenis kelamin, status perkawinan, tempat dan tanggal lahir, administrasi kependudukan, kewarganegaraan, suku bangsa, agama, pendidikan, pekerjaan, perekonimian serta perumahan. Sensus penduduk dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang memiliki struktur organisasi di seluruh kabupaten/kota seIndonesia.

Sensus penduduk tahun 2020 direncanakan dengan sistem online pada periode 15 februari-31 maret 2020. Sistem online ini akan dikombinasikan dengan pendataan manual door to door. Masyarakat diminta untuk mengupdate data dirinya dan keluarganya melalui website sensus.bps.go.id dengan memasukkan nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga. Di dalamnya akan ada 21 data yang harus diisi di mana 14 di antaranya diisi otomatis dari data kependudukan dan catatan sipil dan akan ditanya apakah data sudah sama dengan KTP atau berbeda. Dan 7 data lainnya merupakan data individual. Terhadap daerah yang belum memiliki akses jaringan internet maka akan dilakukan metode door to door di mana petugas sensus akan mendatangi rumah penduduk satu persatu. Di sini sangat dibutuhkan peran serta aparat kecamatan, kelurahan, pemerintah desa dan seluruh struktur kewilayahan terbawah. Sensus penduduk terakhir yang dilakukan pada tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237,6 juta jiwa.

Agenda sepuluh tahunan ini membutuhkan peran serta masyarakat tanpa kecuali. Objek yang akan disensus adalah semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang telah dan akan tinggal selama minimal satu tahun di Indonesia. Data kependudukan ini akan menjadi parameter utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan di segala bidang terutama di bidang pertanian, perumahan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain sebagainya.