Jumat, 25 Desember 2020

Prediksi Koalisi Besar PDIP-Gerindra di Pilpres 2024.

Reshuffle kabinet di akhir tahun 2020 memperteguh gaya politik Jokowi dengan langkah caturnya merangkul lawan politik menjadi sekutu politik. Hal yang sama sudah dilakukan sebelumnya ketika merangkul Yusuf Kalla dan Ma’ruf Amin menjadi Wapresnya, mengangkat Prabowo menjadi Menteri Pertahanan dan terakhir mengangkat Sandiaga Uno menjadi Menteri Pariwisata. Eksperimen politik yang belum pernah terjadi pada presiden sebelumnya. Selama ini lawan politik selalu menjadi oposisi namun pada figur Jokowi lawan politik justru menjadi sekutu politik.

Pilpres 2019 menyisakan banyak luka mendalam. Terlalu banyak kontaproduktif yang terjadi pada pesta demokrasi 2019. Luka ini sangat membekas pada kedua belah pihak dan kedua belah pihak sangat menyadari dampak negatif dari rakyat yang terbelah. Kesadaran ini membuat terjadinya kompromi politik antara Jokowi dan Prabowo. Kabinet kompromi berhasil dibangun. Stabilitas politik mulai terbangun. Luka lama perlahan-lahan mulai terlupakan.

Pandemi covid19 sangat menguras energi bangsa ini dan juga menguras energi dunia. Kehidupan sosial dan ekonomi bangsa mengalami penurunan drastis. Dengan membangun kehidupan normal baru dan kerja keras para ilmuwan mengembangkan vaksin menunjukkan perkembangan positif dan tanda-tanda kembali ke kehidupan normal sudah di depan mata. Beberapa kandidat vaksin sudah memasuki fase akhir uji klinis tahap 3. Persaingan bisnis sudah mulai menyelimuti. Vaksinasi diperkirakan akan memakan waktu paling cepat 1 tahun mengingat vaksin diperebutkan oleh seluruh negara sedangkan produksinya terbatas di tahap awal.

Gejolak politik sedikit meningkat dengan dilaksanakannya pesta demokrasi daerah atau pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Berbagai macam variasi koalisi antar parpol membuat situasi politik cukup memanas. Pasca 9 Desember 2020 situasi politik kembali reda dan diprediksi akan kembali memanas ketika Mahkamah Konstitusi bekerja dan memutuskan sengketa pilkada. Profesionalitas Mahkamah Konstitusi sangat diuji pada penanganan sengketa pilkada.

Menuju pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024 diperkirakan tidak akan ada pilkada pada tahun 2021 sampai tahun 2023. Produk pilkada 2020 hanya akan menjabat sampai 2024 saja dengan masa jabatan kepala daerah hanya 3 tahun. Akan ada beberapa daerah strategis akan berakhir masa jabatan kepala daerahnya dan akan digantikan oleh pelaksana tugas yang ditunjuk menjalankan tugas kepala daerah. Pelaksana tugas gubernur akan dijabat oleh pejabat dari Kemendagri. Pelaksana tugas bupati/walikota akan dijabat oleh pejabat dari pemerintah provinsi. DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur termasuk di dalamnya.

Apabila covid19 berhasil diatasi dan hidup normal kembali dijalani maka pemulihan ekonomi nasional menjadi mutlak untuk diprioritaskan. Butuh waktu bertahun-tahun untuk memulihkan ekonomi nasional. Pemulihan ekonomi ini sangat membutuhkan stabilitas politik. Kompetisi politik menuju pemilu 2024 berpotensi mengganggu stabilitas politik dan pemulihan ekonomi nasional. Sumbu politik belum bisa dilepaskan dari figur Megawati dan Prabowo. Kekuatan politik yang lain sebagian besar akan berdiri di belakang mereka. Akan ada beberapa kekutan politik dan figur oposisi yang berpotensi membentuk kekuatan ketiga.

Dengan pertimbangan pemulihan ekonomi, stabilitas politik dan trauma pilpres berdarah tahun 2019 maka perlu digagas koalisi besar PDIP-Gerindra beserta seluruh koalisinya. Koalisi ini apabila berhasil dibentuk akan memiliki kekuatan besar dan diprediksi tidak akan memiliki lawan yang berarti. Koalisi ini sangat positif dari sisi politik dan ekonomi namun akan melemahkan kekuatan oposisi dan koreksi kekuasaan. Mengenai siapa yang akan menjadi capres cawapres bisa dikomunikasikan dengan power sharing yang berimbang. Pada pilpres 2024 diperkirakan figur senior tidak akan maju lagi sebagai capres. Generasi milenial akan bersaing dan berkompetisi. Dibutuhkan kedewasaan politik tingkat tinggi di kalangan politisi senior untuk mengambil pelajaran penting atas trauma politik pilpres 2019.

Metode pemilu dan pilkada tahun 2024 tidak kalah penting untuk dikaji. Metode pemilu dan pilkada konvensional sangat menguras energi dan biaya sosial dan pendanaan baik pada anggaran negara untuk membiayai penyelenggara KPU/KPUD dan Bawaslu di semua daerah. Juga sangat menguras energi dan biaya dari semua kontestan pemilu dan pilkada. Pemborosan ini di samping berdampak negatif terhadap demokrasi yang menimbulkan demokrasi berbasis politik uang juga menghambat tampilnya SDM berkualitas yang minim pendanaan yang membuat mereka enggan ikut berkompetisi di pentas demokrasi. Pemilu dan pilkada 2024 konvensional harus dirubah menjadi pemilu dan pilkada 2024 modern berbasis elektronik mulai dari pencalonan, kampanye, pemilihan, perhitungan dan audit semua bisa dilaksanakan secara elektronik. Pemilu dan pilkada modern berbasis elektronik ini akan mendorong SDM berkualitas minim pendanaan untuk ikut berkompetisi di pentas demokrasi dan memiliki peluang untuk menjadi pemenang. Politik harus dikembalikan ke tangan kaum intelektual dengan cara menerapkan pemilu dan pilkada modern berbasis elektronik. Semua politisi garis lurus yang berada di semua partai, ormas dan perguruan tinggi berpengaruh harus mendorong pelaksanaan pemilu dan pilkada modern berbasis elektronik ini. Demokrasi harus kita kembalikan ke khittahnya sesuai dengan Maklumat Wakil Presiden tahun 1946 di mana pendirian partai-partai politik bertujuan untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Mendukung kemerdekaan Indonesia hanya bisa dicapai dengan demokrasi yang sehat, tidak boros dan dimenangkan oleh kaum intelektual.

Salam reformasi

Rahmad Daulay

25 Desember 2020.

***

Tidak ada komentar:

Posting Komentar