Jumat, 26 Oktober 2018

Sampai Kapan OTT Lagi ?

Pada tanggal 24 oktober 2018 KPK menetapkan Bupati Kabupaten Cirebon sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait mutasi dan rotasi serta promosi jabatan di Pemerintahan Kabupaten Cirebon. Jabatan dan proyek merupakan objek utama dalam dunia perkorupsian daerah. Bupati Cirebon merupakan kepala daerah yang ke-100 yang menjadi tersangka KPK. Sebuah angka yang cukup fantastis. Fantastis karena angka tersebut masih berada pada lingkup yang menjadi target, sedangkan di luar itu juga berpotensi menjadi target OTT. Dan angka ini masih dalam pembatasan bahwa target KPK adalah pada kepala daerah. Andai lingkup target KPK diperluas sampai pada lingkup kepala dinas maka rentang masalah akan semakin luas.

Bagaimanapun juga kenapa KPK begitu direpotkan dengan operasi tangkap tangan, salah satunya adalah karena KPK tentu dipusingkan dengan tidak adanya niatan baik dari birokrasi untuk memperbaiki kinerja yang bebas korupsi. Justru korupsi menjadi urat nadi roda birokrasi yang bersinergi dengan kepentingan politik dan kepentingan bisnis. Sinergi ini semakin menumbuhsuburkan benih korupsi. Sedangkan elemen yang mendukung pemberantasan korupsi di dalam birokrasi seakan berjalan sendiri dan sangat rapuh posisinya dan pada umumnya bernasib tragis, karirnya dihabisi karena dipandang menghambat kepentingan politik dan kepentingan bisnis di dalam birokrasi.

OTT KPK tidak muncul dan terjadi begitu saja. OTT ini dimulai dan berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Target dimonitor pergerakannya. Penyadapan menjadi senjata paling ampuh di samping adanya laporan dari lingkaran birokrasi yang melingkupinya. Prakondisi OTT ini memakan waktu, biaya, SDM dan energi yang tidak sedikit. Setelah OTT terjadi dan menjalani proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penahanan, apakah kondisi birokrasi di daerah tempat terjadinya OTT akan berubah ? Belum tentu. Ada beberapa instansi birokrasi yang justru terjadi OTT berulang dengan pimpinan yang berbeda. Dan ini menunjukkan efektifitas OTT menjadi dipertanyakan.

Sabtu, 13 Oktober 2018

Gerakan Pemilih Cerdas Pemilu 2019



Pemilu legislatif adalah sebuah proses untuk memilih wakil rakyat di DPR baik DPR pusat maupun DPR Daerah. Wakil rakyat dipilih melalui pencalonan dari partai politik. Embryo wakil rakyat di era modern dimulai pada zaman prakemerdekaan dengan nama Volksraad yang berarti Dewan Rakyat  yang dibentuk pada tahun 1916 oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pada awal berdirinya memiliki 38 anggota di mana 15 di antaranya adalah pribumi, sisanya dari Belanda dan Timur Asing. Pada akhir tahun 1920 barulah mayoritas anggotanya berasal dari pribumi. Awalnya hanya memiliki kewenangan sebagai penasehat saja. Baru pada tahun 1927 Volksraad memiliki kewenangan legislatif. Tidak banyak produk legislatif yang dihasilkan. Salah satu sebabnya adalah karena sebagian besar anggota Volksraad dari pribumi lebih gencar menyuarakan kemerdekaan Indonesia.

Semangat yang bisa diambil dari keberadaan Volksraad adalah bahwa keanggotaan Volksraad diambil dari perwakilan rakyat yang benar-benar menyuarakan suara rakyat dan memiliki kualitas intelektual yang tinggi. Mereka cerminan putra terbaik pada zamannya. Dengan kata lain tidak bisa sembarangan untuk menjadi anggota Volksraad.

Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, baru pada tahun 1955 bisa melaksanakan pemilihan umum secara nasional untuk memilih wakil rakyat dengan institusi yang bernama Konstituante dengan tugas utama menyusun UUD yang baru. Namun oleh Presiden Soekarno, melalui Dekrit Presiden 1959 membubarkan Konstituante, kembali ke UUD 1945 dan membentuk MPRS. Meskipun Konstituante tidak berhasil mengesahkan UUD namun secara historis keberadaan Konstituante dipandang penting sebagai lembaga wakil rakyat setelah Indonesia merdeka. Konstituante mencerminkan elit politik pada saat itu yang mayoritas merupakan putra terbaik bangsa dan memiliki kualitas intelektual yang tinggi.

Minggu, 30 September 2018

Penyelamatan BPJS

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang biasa disingkat BPJS terbagi 2 yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. BPJS Kesehatan dulu dikenal dengan nama Asuransi Kesehatan (Askes).

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu. Dulu bernama jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). BPJS Ketenagakerjaan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Apabila terjadi resiko sosial maka BPJS ketenagakerjaan akan memberi pelayanan maupun uang tunai.

BPJS Kesehatan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan berada dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak 1 Januari 2014. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014. Keduanya berada di bawah naungan Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS dan Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial nasional..

Pada dasarnya setiap warga negara Indonesia wajib menjadi anggota BPJS baik yang sudah memiliki pekerjaan tetap atau tidak, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal, baik yang mampu maupun tidak mampu. Bagi rakyat yang mampu diwajibkan membayar iuran bulanan yang diatur dalam ketentuan resmi. Sedangkan bagi rakyat tidak mampu mendapat program Bantuan Iuran. BPJS diupayakan akan menanggung semua jenis penyakit.

Belakangan ini pemberitaan dihebohkan oleh informasi tentang BPJS yang mengalami kerugian dan tidak bisa membayar klaim pada beberapa rumah sakit. Diperkirakan kerugian yang dialami sekitar Rp. 16 trilyun. Sebuah angka yang tidak sedikit. Kerugian tersebut lebih dialamatkan pada banyaknya iuran yang menunggak. Belakangan diperoleh informasi defisit anggaran BPJS ditutupi oleh pajak rokok.

Sabtu, 29 September 2018

Tujuh Strategi Pencegahan Korupsi PBJ Pasca Modernisasi

Sejarah pengadaan barang dan jasa (PBJ) sebagai bagian dari birokrasi Indonesia, telah berusia sama tuanya dengan sejarah birokrasi itu sendiri. Ketika birokrasi pemerintahan masih sangat sederhana, pengaturan PBJ juga masih sederhana.
Kemudian, seiring dengan semakin modernnya sistem tata kelola birokrasi, maka pengaturan PBJ juga ikut termodernisasi. Namun demikian, modernisasi tidak serta merta menjadikan proses PBJ terbebas dari masalah.
Tulisan ini mencoba mengangkat kembali permasalahan utama dalam proses PBJ, sekaligus memberikan beberapa solusi yang dapat ditindaklanjuti.
Modernisasi PBJ Melalui E-Katalog dan LPSE
Embrio modernisasi PBJ mulai tampak setelah dibentuknya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di tahun 2007. Sebelumnya, penanggung jawab pengelolaan kebijakan PBJ adalah Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik (PPKPBJP), yang secara struktur berada di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Organisasi PPKPBJP berfungsi sebagai pembuat kebijakan PBJ, di mana produk peraturan terakhirnya berupa Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta seluruh perubahannya.
Adapun gebrakan awal LKPP, ditandai dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi ini menggantikan Keppres Nomor 80 Tahun 2003.
Dengan dasar regulasi tersebut maka lahirlah beberapa program berbasis teknologi informasi yang diyakini mampu memperbaiki kinerja PBJ, antara lain Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), katalog elektronik (e-katalog) dan beberapa program lainnya.

Senin, 10 September 2018

Strategi Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


Sejarah pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ) sama tuanya dengan sejarah birokrasi itu sendiri. Ketika birokrasi pemerintahan masih sangat sederhana maka pengaturan PBJ juga masih sederhana. Seiring dengan semakin modernnya sistem tata kelola birokrasi maka pengaturan PBJ juga ikut termodernisasi.

Embryo modernisasi itu ditandai dengan dibentuknya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sebelum LKPP terbentuk yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kebijakan PBJ adalah Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik di bawah Bappenas dengan produk peraturan terakhir berupa Keppres nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta seluruh perubahannya.

Era LKPP ditandai dengan lahirnya Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti dari Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Dengan dasar regulasi tersebut lahirlah beberapa program berbasis IT seperti Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), katalog elektronik (e-katalog) dan beberapa program berbasis IT lainnya.

Program ekatalog yang digagas dan direalisasikan pada periode 2012/2013 telah banyak membantu mencegah timbulnya permasalahan besar yang biasanya timbul pada tender alat berat, alat kesehatan dan obat-obatan. Dengan adanya program ekatalog maka semua produk barang yang tercantum dalam ekatalog dilaksanakan secara pengadaan langsung tanpa tender dengan memakai fasilitas kontrak payung antara LKPP dengan produsen atau distributor barang. Instansi pemerintah tinggal memproses pembelian saja. Saat ini sudah ribuan jenis barang ada dalam sistem ekatalog.

Program LPSE membuat tender dari sistem manual menjadi sistem elektronik atau tender online. Seluruh tahapan tender dilaksanakan secara elektronik tanpa kontak langsung. Namun pada beberapa tahapan masih bersifat manual seperti proses evaluasi penawaran namun ke depan sistem akan semakin disempurnakan.

Kamis, 14 Juni 2018

Membedah THR Atasan-Bawahan.

Sudah menjadi kebiasaan bahwa di samping identik dengan baju baru dan kue baru, maka Hari Raya Idul fitri juga sudah identik dengan THR.

Apa itu THR (Tunjangan hari Raya) ?

Bagi anak-anak, THR adalah pemberian dari para orang tua yang rumahnya disinggahi dalam rangka silaturrahmi lebaran berupa uang kertas baru dari bank yang nominalnya beragam mulai dari Rp. 5 ribuan sampai Rp. 100 ribuan. Tak jarang mereka sudah pandai memilih rumah mana yang menjadi tempat vaforit.

Bagi PNS dan pejabat negara, THR adalah resmi semacam gaji sebesar gaji pokok tambah tunjangan, mirip gaji ke-14. Mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar.

Bagi para bawahan, THR adalah bagi-bagi rezeki dari pimpinan atas dukungannya selama ini dalam bekerja.

Bagi para atasan, THR adalah bantuan dari bawahan dalam rangka menutupi pengeluaran yang nauzubillah banyaknya.

Selasa, 01 Mei 2018

Reformulasi DAK dan DID Sebagai Alternatif Pencegahan Korupsi



Maraknya praktik korupsi di daerah  memang membuat gusar masyarakat. Berbagai solusi untuk mencegahnya pun sudah banyak dilakukan. Penguatan upaya hukum juga sepertinya terus digerakkan.
Namun demikian, tidak ada salahnya dan mungkin patut dicoba adanya upaya pencegahan korupsi melalui mekanisme insentif dan disinsentif terkait dengan pengucuran dana.
Saya mencoba  menawarkan alternatif pencegahan tindakan penyelewengan anggaran belanja daerah melalui reformulasi kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID).

DAK dan DID sebagai Salah Satu Sumber Pendanaan

Dalam perspektif transfer dana pemerintah pusat ke daerah, DAK dan DID merupakan dua kebijakan yang perhitungannya memerlukan partisipasi serta komitmen aktif  dari pemerintah daerah.
Berbeda dengan formula Dana Alokasi Umum (DAU) yang perhitungannya cenderung mempertimbangkan aspek pasif dan statis, DAK dan DID mempertimbangkan lebih banyak variabel, dan besarnya pun sangat bervariasi dari periode satu dengan periode lainnya.

Kegiatan yang dicakup oleh dana DAK meliputi: bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur jalan, bidang infrastruktur irigasi, bidang infrastruktur air minum, bidang infrastruktur sanitasi, bidang prasarana pemerintahan desa dan bidang sarana kawasan perbatasan.
Sedangkan DID merupakan inisiatif pemerintah, sejak APBN tahun anggaran 2011, untuk menciptakan skema pendanaan berbasis insentif dalam rangka meningkatkan komitmen pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
Pada awalnya, alokasi anggaran DID di APBN tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 1,38 triliun. Kini, pada APBN tahun anggaran 2018 telah mencapai Rp. 8,5 triliun.
Penyaluran DID mendasarkan pada kriteria utama dan kriteria kinerja. Kriteria utama terkait dengan opini BPK dalam kegiatan audit keuangan serta ketepatan waktu penetapan Perda APBD (yang seharusnya juga meliputi penetapan rincian penjabaran APBD tepat waktu). Sedangkan kriteria kinerja meliputi kesehatan fiskal, pelayanan publik dasar dan  kesejahteraan ekonomi masyarakat.