Sabtu, 03 Agustus 2019

Penyederhanaan dan Transparansi PBJ


Pengadaan barang/jasa pemerintah tahun 2019 ditandai dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah dengan seluruh petunjuk teknisnya dan penerbitan Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia serta penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik versi 4.3 (SPSE v.4.3) termasuk pengadaan langsung online.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 diterbitkan di samping sebagai penyesuaian atas perkembangan dan dinamika masyarakat, juga untuk peningkatan pelayanan publik, perkembangan perekonomian nasional dan daerah, peningkatan produksi dalam negeri, peningkatan peran UKMK dan pembangunan berkelanjutan.

Sedangkan Peraturan Menteri PUPR nomor 07/PRT/M/2019 diterbitkan di samping sebagai petunjuk teknis penyusunan dokumen tender jasa konstruksi juga untuk efektifitas dan efisiensi pengadaan jasa konstruksi.

SPSE v.4.3 dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Peemrintah (LKPP) sebagai pengembangan atas sistem terdahulu di mana pengembangan terakhir ini sudah tidak lagi mengenal upload dokumen tender dan penawaran harga lagi. Keduanya tersedia dalam sistem.

Sebagai sebuah sistem baru maka ketiga regulasi yang menjadi tulang punggung pengadaan barang/jasa pemerintah tahun 2019 setelah dilakukan penerapan dan dengan kualitas personel Pokja Pemilihan yang sangat variatif serta banyaknya kepentingan yang menyertainya maka dipandang perlu untuk mengkaji kembali beberapa hal yang penting terutama dalam meningkatkan penyederhanaan dan transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah ke depan.

Penyederhanaan dimaksud meliputi : spesifikasi teknis, metode pelaksanaan, rencana keselamatan konstruksi, double data (peralatan dan personel) dan jadwal terkoreksi.

Jumat, 28 Juni 2019

Sertifikat Kompetensi PBJ dan Potensi Stagnasi Pengadaan


Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerbitkan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini untuk menggantikan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 yang mengatur tentang hal yang sama. Penerbitan peraturan ini didasari oleh dinamika eksternal yang berkembang demikian pesat terutama perkembangan teknologi informatika serta adanya tuntutan penyederhanaan dan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah percepatan penyerapan anggaran. Di samping pengembangan ekatalog LKPP juga mengembangkan sistem tender cepat di mana proses tender bisa selesai dalam 3 hari dengan catatan sistem informasi kinerja penyedia (SIKAP) telah terisi dengan baik.

Di sisi lain, peraturan ini mensyaratkan adanya pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ). Pengembangan kompetensi sumber daya manusia ini berbentuk kewajiban untuk penjadi pejabat fungsional kepada pokja pemilihan/pejabat pengadaan yang harus sudah dipenuhi paling lambat 31 Desember 2020. Dan kewajiban sertifikasi kompetensi kepada para pejabat pembuat komitmen (PPK), pokja pemilihan dan pejabat pengadaan paling lambat 31 Desember 2023. Sehingga bisa dipastikan sertifikat keahlian tingkat dasar pengadaan barang/jasa pemerintah yang berjumlah lebih dari 275.000 yang tersebar di seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah tidak akan berlaku lagi mulai tanggal 31 Desember 2023. Bahkan untuk pokja pemilihan tidak bisa melakukan pelelangan lagi apabila tidak menjabat sebagai pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa.

Belum ada survei yang valid apakah para pemegang sertifikat ahli pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut akan mengurus jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah dan akan mengurus sertifikasi kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut. Banyak faktor dan varibel yang harus diperhitungkan apakah kewajiban jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah dan sertifikasi kompetensi tersebut akan efektif untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Ataukah akan terjadi yang sebaliknya, akan terjadi perlambatan atau bahkan stagnasi pengadaan barang/jasa pemerintah di beberapa instansi pemerintah pusat atau daerah.

Sabtu, 02 Maret 2019

Kampanye Pileg Murah Berbasis Whatsapp dan SMS.

Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil presiden, DPR pusat, DPR daerah (provinsi, kabupaten dan kota) dan DPD. Pemilu merupakan salah satu upaya mempengaruhi rakyat secara persuasif, dengan melakukan retorika, komunikasi massa, loby dan janji-janji politik. Beberapa di antaranya melakukan teknik agitasi dan propaganda. Yang lebih mengkhawatirkan adalah politik uang, kampanye hitam dan bentuk kecurangan lainnya.

Para peserta pemilu mengkampanyekan dirinya dengan menawarkan janji-janji dan program-program pada masa kampanye yang dilakukn selama waktu yang telah ditentukan sampai menjelang hari pemungutan suara. Jumlah kursi DPR pusat berjumlah 575 kursi yang akan diperebutkan pada 80 daerah pemilihan. Jumlah kursi DPR Propinsi dan kabupaten/kota bervariasi sesuai jumlah penduduknya.

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum. Di seluruh daerah dibentuk KPU Daerah. Sedangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu. Bawaslu juga dibentuk di seluruh daerah.

Setiap peserta pemilu membentuk tim sukses kampanye dan membentuk tim relawan sampai ke struktur desa serta mempersiapkan berbagai bentuk alat peraga kampanye mulai dari poster, spanduk, baliho, kartu nama, stiker, dan lain-lain. Baik dari segi SDM maupun peralatan dan mobilitasnya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 

Jumat, 01 Februari 2019

Antara Gaji PNS, Biaya Hidup dan Pencegahan Korupsi

Pegawai Negeri Sipil, biasa disingkat PNS, sekarang dipakai istilah Aparatur Sipil Negara yang disingkat ASN. Namun pada tulisan kali ini masih memakai istilah PNS dikarenakan alasan masih banyak regulasi yang memakai istilah PNS dan belum dikonversi ke ASN.

PNS adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah keseluruhan PNS pemerintah pusat dan daerah sebanyak 4,3 juta orang. Keseluruhan PNS dalam pelaksanaan tugasnya terbagi pada 3 kelompok jabatan besar, yaitu jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Jabatan struktural yaitu jabatan yang berada pada struktur organisasi pemerintah yang bertingkat mulai dari yang terendah eselon IV/b (contohnya kepala seksi) hingga yang tertinggi eselon I/a (contohnya sekretaris jenderal kementerian).

Jabatan fungsional adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi tetapi berfungsi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi. Jabatan fungsional juga memiliki tingkatan mulai dari yang terendah yaitu Ahli Pertama dan yang tertinggi yaitu Ahli Utama.  

Jabatan pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pelayanan pemerintahan dan pembangunan. Jabatan pelaksana ini istilah baru pengganti istilah staf. Contoh jabatan pelaksana adalah teknisi peralatan, listrik dan elektronika.

Dari ketiga kelompok jabatan PNS ini atas kinerja mereka diberi penghasilan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja.

Mengkritisi Permendagri Nomor 112 Tahun 2018 tentang UKPBJ Pemda (versi BM)

Pada masa berlakunya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh panitia pengadaan yang diangkat oleh pengguna anggaran yaitu kepala instansi.

Saat itu tidak begitu banyak masalah yang timbul antara kepala instansi dengan panitia pengadaan karena para panitia pengadaan adalah bawahan langsung dari pengguna anggaran. Artinya, semua kepentingan terpenuhi dan berjalan sebagaimana mestinya.

Kalaupun ada permasalahan yang timbul, dengan mudah dapat ditangani oleh pengguna anggaran mengingat SK panitia pengadaan ditandatangani oleh pengguna anggaran sehingga tanggung jawab atas permasalahan yang terjadi melekat pada jabatan pengguna anggaran.

Kesetaraan ULP dengan PA

Ketika pengadaan sudah berpedoman pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh kelompok kerja yang bernaung di bawah Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Ketidaktegasan tentang regulasi mengakibatkan banyaknya varian bentuk kelembagaan ULP, mulai dari yang masih mempertahankan lembaga ad hoc (non struktural) maupun berbentuk struktural seperti badan pengadaan, biro pengadaan, bagian pengadaan, ataupun yang dilaksanakan oleh biro pembangunan atau bagian pembangunan.

Minggu, 27 Januari 2019

Menggugah Kembali Semangat Pembentukan Badan Pengadaan Nasional

Di tengah semakin merosotnya semangat dan gairah dunia pengadaan barang/jasa, di tengah masih tingginya angka kriminalisasi pengadaan, di tengah vulgarnya pelanggaran terhadap MOU APH-APIP, dan di tengah tidak berpihaknya Permendagri ttg UKPBJ kepada kaum pengadaan karena ketidaksetaraan instansi PA/KPA dengan UKPBJ. Tiba-tiba pada hari jumat tanggal 25 Januari 2019 yang lalu ada 2 berita besar dalam sejarah pengadaan Indonesia modern. Yang pertama adalah pelantikan bapak Roni Dwi Susanto sebagai Kepala LKPP. Yang membuatnya menjadi menarik adalah latar belakang beliau sebagai mantan Direktur Litbang KPK. Yang kedua adalah Menteri PUPR menyatakan akan membentuk Balai Pengadaan Barang/Jasa di setiap provinsi untuk meningkatkan disiplin dan kualitas pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian PUPR. Keberadaan Balai Pengadaan Barang/Jasa kemenPUPR akan memisahkan jalur perintah atasan-bawahan antara PA/KPA/PPK dengan UKPBJ/Pokja Pemilihan.

Bila kita mencoba melihat surut ke belakang, begitu banyak diskursus tentang kelembagaan UKPBJ. Mulai dari rentannya UKPBJ terhadap kriminalisasi hingga lemahnya komitmen pimpinan terhadap penguatan kelembagaan UKPBJ. Terakhir dengan ketidaktegasan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang tidak tegas dalam menentukan bentuk kelembagaan UKPBJ sehingga melahirkan Permendagri Nomor 112 Tahun 2018 tentang UKPBJ Pemda yang memposisikan UKPBJ lebih rendah dari instansi Pengguna Anggaran. Dengan kata lain pengadaan kalah penting dari urusan perpustakaan yang bisa berbentuk dinas.

Di tengah beragam ketidakberpihakan kontemporer tersebut muncul 2 gebrakan di atas yang melahirkan kembali harapan baru. KPK dan Kementerian PUPR adalah instansi pemerintah kelas kakap. KPK kakap dari segi pengaruh. Kementerian PUPR kakap dari segi anggaran dan SDM serta struktur organisasi.

Rabu, 02 Januari 2019

Konsep Pencegahan Pasca Penindakan OTT KPK

Pada tanggal 28 Desember 2018 malam, tim penindakan KPK kembali beraksi dengan operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian PUPR, kementerian paling gemuk anggarannya dengan total anggaran  106,9 trilyun pada APBN tahun 2018. OTT terjadi pada satuan kerja tanggap darurat pembangunan sistem penyediaan air minum Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan korban 8 orang tersangka yaitu 4 orang dari perusahaan, 2 orang pejabat setingkat kepala satuan kerja dan 2 orang pejabat pembuat komitmen/pimpro.

Yang menarik dari OTT kali ini adalah Menteri PUPR langsung melakukan koordinasi internal dan menugaskan Inspektur Jenderal Kementerian PUPR untuk segera berkoordinasi dengan pihak KPK malam itu juga.

Bila kita lihat visi dari KPK yaitu : “bersama elemen bangsa mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi”. Sedangkan Misi KPK yaitu : “Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia melalui koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan dan penindakan dengan peran serta seluruh elemen bangsa”

Dari visi dan missi di atas ditemukan kata kunci : bersama, koordinasi, pencegahan dan penindakan. Bersama artinya KPK tidak bertindak sendirian tapi bekerjasama dengan semua elemen bangsa termasuk instansi pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi artinya KPK berkoordinasi dengan semua pihak. Pencegahan dan penindakan artinya pencegahan dan penindakan berada pada satu langkah dan bukan terpisah satu sama lain.

Dari sekian banyak kejadian OTT baru kali ini yang namanya Inspektorat Jenderal segera turun tangan pada hari H langsung berkoordinasi dengan KPK atas perintah Menteri PUPR. Pada kejadian OTT yang lain misalnya kejadian OTT pada kepala daerah bupati atau walikota, tidak nampak ada koordinasi Inspektorat ke KPK, baik itu Inspektorat Kabupaten/Kota maupun Inspektorat Propinsi. Demikian juga pada OTT di kementerian, tidak nampak Inspektur Jenderalnya langsung turun menemui KPK.