Sabtu, 02 Maret 2019

Kampanye Pileg Murah Berbasis Whatsapp dan SMS.

Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil presiden, DPR pusat, DPR daerah (provinsi, kabupaten dan kota) dan DPD. Pemilu merupakan salah satu upaya mempengaruhi rakyat secara persuasif, dengan melakukan retorika, komunikasi massa, loby dan janji-janji politik. Beberapa di antaranya melakukan teknik agitasi dan propaganda. Yang lebih mengkhawatirkan adalah politik uang, kampanye hitam dan bentuk kecurangan lainnya.

Para peserta pemilu mengkampanyekan dirinya dengan menawarkan janji-janji dan program-program pada masa kampanye yang dilakukn selama waktu yang telah ditentukan sampai menjelang hari pemungutan suara. Jumlah kursi DPR pusat berjumlah 575 kursi yang akan diperebutkan pada 80 daerah pemilihan. Jumlah kursi DPR Propinsi dan kabupaten/kota bervariasi sesuai jumlah penduduknya.

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum. Di seluruh daerah dibentuk KPU Daerah. Sedangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu. Bawaslu juga dibentuk di seluruh daerah.

Setiap peserta pemilu membentuk tim sukses kampanye dan membentuk tim relawan sampai ke struktur desa serta mempersiapkan berbagai bentuk alat peraga kampanye mulai dari poster, spanduk, baliho, kartu nama, stiker, dan lain-lain. Baik dari segi SDM maupun peralatan dan mobilitasnya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 

Jumat, 01 Februari 2019

Antara Gaji PNS, Biaya Hidup dan Pencegahan Korupsi

Pegawai Negeri Sipil, biasa disingkat PNS, sekarang dipakai istilah Aparatur Sipil Negara yang disingkat ASN. Namun pada tulisan kali ini masih memakai istilah PNS dikarenakan alasan masih banyak regulasi yang memakai istilah PNS dan belum dikonversi ke ASN.

PNS adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah keseluruhan PNS pemerintah pusat dan daerah sebanyak 4,3 juta orang. Keseluruhan PNS dalam pelaksanaan tugasnya terbagi pada 3 kelompok jabatan besar, yaitu jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Jabatan struktural yaitu jabatan yang berada pada struktur organisasi pemerintah yang bertingkat mulai dari yang terendah eselon IV/b (contohnya kepala seksi) hingga yang tertinggi eselon I/a (contohnya sekretaris jenderal kementerian).

Jabatan fungsional adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi tetapi berfungsi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi. Jabatan fungsional juga memiliki tingkatan mulai dari yang terendah yaitu Ahli Pertama dan yang tertinggi yaitu Ahli Utama.  

Jabatan pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pelayanan pemerintahan dan pembangunan. Jabatan pelaksana ini istilah baru pengganti istilah staf. Contoh jabatan pelaksana adalah teknisi peralatan, listrik dan elektronika.

Dari ketiga kelompok jabatan PNS ini atas kinerja mereka diberi penghasilan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja.

Mengkritisi Permendagri Nomor 112 Tahun 2018 tentang UKPBJ Pemda (versi BM)

Pada masa berlakunya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh panitia pengadaan yang diangkat oleh pengguna anggaran yaitu kepala instansi.

Saat itu tidak begitu banyak masalah yang timbul antara kepala instansi dengan panitia pengadaan karena para panitia pengadaan adalah bawahan langsung dari pengguna anggaran. Artinya, semua kepentingan terpenuhi dan berjalan sebagaimana mestinya.

Kalaupun ada permasalahan yang timbul, dengan mudah dapat ditangani oleh pengguna anggaran mengingat SK panitia pengadaan ditandatangani oleh pengguna anggaran sehingga tanggung jawab atas permasalahan yang terjadi melekat pada jabatan pengguna anggaran.

Kesetaraan ULP dengan PA

Ketika pengadaan sudah berpedoman pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh kelompok kerja yang bernaung di bawah Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Ketidaktegasan tentang regulasi mengakibatkan banyaknya varian bentuk kelembagaan ULP, mulai dari yang masih mempertahankan lembaga ad hoc (non struktural) maupun berbentuk struktural seperti badan pengadaan, biro pengadaan, bagian pengadaan, ataupun yang dilaksanakan oleh biro pembangunan atau bagian pembangunan.

Minggu, 27 Januari 2019

Menggugah Kembali Semangat Pembentukan Badan Pengadaan Nasional

Di tengah semakin merosotnya semangat dan gairah dunia pengadaan barang/jasa, di tengah masih tingginya angka kriminalisasi pengadaan, di tengah vulgarnya pelanggaran terhadap MOU APH-APIP, dan di tengah tidak berpihaknya Permendagri ttg UKPBJ kepada kaum pengadaan karena ketidaksetaraan instansi PA/KPA dengan UKPBJ. Tiba-tiba pada hari jumat tanggal 25 Januari 2019 yang lalu ada 2 berita besar dalam sejarah pengadaan Indonesia modern. Yang pertama adalah pelantikan bapak Roni Dwi Susanto sebagai Kepala LKPP. Yang membuatnya menjadi menarik adalah latar belakang beliau sebagai mantan Direktur Litbang KPK. Yang kedua adalah Menteri PUPR menyatakan akan membentuk Balai Pengadaan Barang/Jasa di setiap provinsi untuk meningkatkan disiplin dan kualitas pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian PUPR. Keberadaan Balai Pengadaan Barang/Jasa kemenPUPR akan memisahkan jalur perintah atasan-bawahan antara PA/KPA/PPK dengan UKPBJ/Pokja Pemilihan.

Bila kita mencoba melihat surut ke belakang, begitu banyak diskursus tentang kelembagaan UKPBJ. Mulai dari rentannya UKPBJ terhadap kriminalisasi hingga lemahnya komitmen pimpinan terhadap penguatan kelembagaan UKPBJ. Terakhir dengan ketidaktegasan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang tidak tegas dalam menentukan bentuk kelembagaan UKPBJ sehingga melahirkan Permendagri Nomor 112 Tahun 2018 tentang UKPBJ Pemda yang memposisikan UKPBJ lebih rendah dari instansi Pengguna Anggaran. Dengan kata lain pengadaan kalah penting dari urusan perpustakaan yang bisa berbentuk dinas.

Di tengah beragam ketidakberpihakan kontemporer tersebut muncul 2 gebrakan di atas yang melahirkan kembali harapan baru. KPK dan Kementerian PUPR adalah instansi pemerintah kelas kakap. KPK kakap dari segi pengaruh. Kementerian PUPR kakap dari segi anggaran dan SDM serta struktur organisasi.

Rabu, 02 Januari 2019

Konsep Pencegahan Pasca Penindakan OTT KPK

Pada tanggal 28 Desember 2018 malam, tim penindakan KPK kembali beraksi dengan operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian PUPR, kementerian paling gemuk anggarannya dengan total anggaran  106,9 trilyun pada APBN tahun 2018. OTT terjadi pada satuan kerja tanggap darurat pembangunan sistem penyediaan air minum Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan korban 8 orang tersangka yaitu 4 orang dari perusahaan, 2 orang pejabat setingkat kepala satuan kerja dan 2 orang pejabat pembuat komitmen/pimpro.

Yang menarik dari OTT kali ini adalah Menteri PUPR langsung melakukan koordinasi internal dan menugaskan Inspektur Jenderal Kementerian PUPR untuk segera berkoordinasi dengan pihak KPK malam itu juga.

Bila kita lihat visi dari KPK yaitu : “bersama elemen bangsa mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi”. Sedangkan Misi KPK yaitu : “Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia melalui koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan dan penindakan dengan peran serta seluruh elemen bangsa”

Dari visi dan missi di atas ditemukan kata kunci : bersama, koordinasi, pencegahan dan penindakan. Bersama artinya KPK tidak bertindak sendirian tapi bekerjasama dengan semua elemen bangsa termasuk instansi pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi artinya KPK berkoordinasi dengan semua pihak. Pencegahan dan penindakan artinya pencegahan dan penindakan berada pada satu langkah dan bukan terpisah satu sama lain.

Dari sekian banyak kejadian OTT baru kali ini yang namanya Inspektorat Jenderal segera turun tangan pada hari H langsung berkoordinasi dengan KPK atas perintah Menteri PUPR. Pada kejadian OTT yang lain misalnya kejadian OTT pada kepala daerah bupati atau walikota, tidak nampak ada koordinasi Inspektorat ke KPK, baik itu Inspektorat Kabupaten/Kota maupun Inspektorat Propinsi. Demikian juga pada OTT di kementerian, tidak nampak Inspektur Jenderalnya langsung turun menemui KPK.

Senin, 24 Desember 2018

Perbaikan Tata Kelola Seleksi Terbuka Jabatan ASN

Beberapa waktu yang lalu saya disibukkan dengan mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama untuk tingkat kabupaten. Jabatan tinggi pratama untuk 9 jabatan setingkat kepala dinas. Seleksi ini juga dikenal dengan Lelang Jabatan.

Sambil menjalani seleksi saya berpikir tentang tiga komponen penting dari proses seleksi tersebut yaitu panitia seleksi, peserta seleksi dan metode seleksi. Dari ketiga komponen tersebut cukup banyak yang perlu penyempurnaan demi maksimalnya tujuan seleksi.

Dimulai dari pembentukan panitia seleksi. Kepala Daerah membentuk panitia seleksi yang beranggotakan unsur luar pemerintah daerah lebih banyak dari unsur dalam pemerintah daerah. Panitia Seleksi menyusun persyaratan dan jadwal tahapan pelaksanaan seleksi serta mengumumkannya lewat papan pengumuman resmi dan website pemerintah daerah. Pada tahapan pengumuman seleksi ini perlu perbaikan agar pengumuman bisa diakses secara luas. Dalam hal ini kementerian PAN RB perlu memfasilitasi pemusatan informasi seleksi jabatan dengan membuat sistem informasi online terpadu di mana seluruh informasi dan tahapan proses pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pemerintahan pusat dan daerah bisa dikumpulkan dalam satu website sebagai bagian dari website kemenPAN RB. Hal ini perlu dilakukan mengingat banyak ASN pemerintah pusat maupun daerah yang ingin mengadu nasib dan ingin berkarir di luar instansinya. Apalagi pada era otonomi daerah seperti sekarang ini di mana jenjang karir dan jabatan tidak memiliki pola promosi jabatan yang terpadu antara pusat dan daerah sehingga bagi para ASN maka seleksi terbuka jabatan menjadi daya tarik tersendiri untuk mencoba mengadu nasib dengan mengikuti seleksi terbuka jabatan di luar instansinya.

Selasa, 11 Desember 2018

Menghitung Potensi Ekonomi Untuk Kesejahteraan Anggota Korpri


Pagi ini, 29 November 2018, diselenggarakan upacara memperingati Hari Korpri yang usianya genap 47 tahun. Pada umumnya upacara ini hanya dilaksanakan oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Sedangkan instansi BUMN/BUMD dan pemerintahan desa jarang melaksanakan upacara ini, mungkin karena Korpri diasosiasikan hanya pada PNS kementerian/lembaga dan pemda saja. .

Korpri, yang saat ini masih sebagai singkatan dari Korps Pegawai Republik Indonesia, dibentuk dengan Keputusan Presiden nomor 82 tahun 1971. Pada saat itu, Korpri sangat efektif sebagai mesin politik penopang kekuasaan.

Namun, pada masa sekarang Korpri diposisikan netral dan sudah tidak banyak lagi kekuatan politik yang berminat untuk menariknya dalam permainan politik. Paling hanya para pimpinan instansi yang ‘ditarik-tarik’oleh politisi, itupun hanya untuk menjadi mesin uang semata.

Kesejahteraan Kopri?

Korpri saat ini juga masih memiliki “Panca Prasetya Korpri”, yakni semacam janji para anggotanya untukberkomitmen memajukan masyarakat, negara, dan bangsa.

Saya tertarik dengan komitmen kelima yakni, “Berjuang menegakkan kejujuran dan keadilan serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Saya masih rancu dengan kata ‘kesejahteraan’ pada janji kelima tersebut. apakah berjanji menyejahterakan masyarakat atau menyejahterakan dirinya sendiri.