Kamis, 18 Mei 2017

E-katalog Material/Barang Konstruksi

Salah satu program andalan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemeritah (LKPP) adalah e-katalog dengan website https://e-katalog.lkpp.go.id yang sudah menjadi  basis dalam pengadaan kebutuhan pemerintah pusat dan daerah. E-katalog secara umum memuat daftar harga, spesifikasi dan perusahaan penyedia barang. Pada umumnya hampir seluruh kebutuhan pemerintah pusat dan daerah yang berbentuk fabrikan sudah ada di e-katalog.

Di sisi lain, pengadaan barang/jasa pemerintah baik pusat maupun daerah masih didominasi oleh pengadaan jasa konstruksi baik itu konstruksi terknologi sederhana maupun konstruksi teknolgi tinggi, baik itu meliputi sarana transportasi, distribusi air, permukiman, penataan ruang maupun gedung. Mulai dari hanya sekedar tanah timbun sampai pada pelabuhan laut maupun udara. Dari sekedar jalan setapak maupun jalan tol. Dari sekedar saluran air sawah maupun bendungan besar.

Bila kita bicara tentang pengadaan jasa konstruksi maka dengan nilai anggaran di atas Rp. 200 juta rupiah akan digunakan metode pelelangan, baik itu pelelangan sederhana, pelelangan terbatas maupun pelelangan umum. Sistem evaluasi yang digunakan mulai dari sistem gugur (harga terendah) ataupun sistem nilai. Sistem nilai yang identik dengan skoring juga masih didominasi oleh bobot biaya yaitu antara 70-90 % dari total skor. Sistem gugur biasanya dipergunakan pada pelelangan dengan teknologi sederhana. Sedangkan sistem nilai biasanya dipergunakan pada pelelangan dengan teknologi menengah dan teknologi tinggi.

Sabtu, 06 Mei 2017

Pokok-Pokok Pikiran Tentang Kriminalisasi Pengadaan Pada Diskusi Cafe APPI

Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) DPW Sumatra Utara melaksanakan Diskusi CafĂ© APPI pada 21 April 2017 di Medan dengan tema : “Kriminalisasi Pengadaan Barang dan Jasa, Paradoks Pembangunan Ekonomi dan Penegakan Hukum”. Pikiranku kembali melayang pada kriminalisasi pengadaan secara empiris.

Pengadaan barang/jasa mengalami perubahan yang mendasar sejak LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dilaunching pada tahun 2010 dan secara tegas diwajibkan paling lambat tahun 2012 yang dicantumkan dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemeritah. Perbedaan utama adalah pada pelelangan manual keseluruhan tahapan pelelangan dilaksanakan secara manual. Pada pelelangan secara elektronik seluruh tahapan pelelangan dilaksanakan secara elektronik atau dengan kata lain tender online.

Namun perubahan itu hanya berputar pada metode pelelangan. Sedangkan perilaku dan atmosfer ekosistem pengadaan tidak mengalami perubahan yang berarti. Pada masa tender manual, seluruh dinamika ekosistem pengadaan masih bisa diimbangi oleh praktisi pengadaan dikarenakan sifat manual yang dimilikinya. Namun pada masa tender online di mana sifat online yang dimiliki membuat pelelangan tidak memiliki batas ruang wilayah dan tidak memiliki fleksibilitas dalam mengkotak-katik dokumen penawaran. Akibatnya dinamika pada ekosistem pengadaan tidak terimbangi oleh praktisi pengadaan.

Bagian yang paling berpengaruh dari ekosistem pengadaan adalah peserta pelelangan dan pengaruh birokrasi.

Pada pelaksanaan pelelangan online, seluruh perusahaan dari Sabang sampai Merauke bisa memasukkan penawaran secara online. Persaingan menjadi begitu bebas. Praktisi pengadaan dihadapkan pada ketidakberdayaan untuk melakukan penyimpangan mengingat semua dokumen bersifat online dan mengendap secara permanen pada sistem LPSE. Dengan kata lain tak bisa dikotak-katik. Namun perilaku sebagian peserta lelang masih berparadigma lelang manual di mana apabila mereka kalah dalam pelelangan adalah merupakan hasil permainan dan hasil kecurangan memenangkan perusahaan tertentu. Akibatnya dengan atau tanpa melaksanakan mekanisme sanggahan maka terjadilah proses pengaduan oleh peserta lelang yang kalah kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Walaupun pada Perpres nomor 54 tahun 2010 sudah diatur tentang mekanisme pengaduan yang seharusnya disampaikan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Sabtu, 08 April 2017

Refleksi Pasca Rakor Pencegahan Korupsi Di Sumut

Pada hari kamis-jumat tanggal 6-7 April 2017 dilaksanakan Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Propinsi Sumatra Utara antara KPK dengan seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Sumatra Utara. Acara meliputi beberapa paparan narasumber, e-planning, MOU dan diskusi beberapa kelompok kerja. Rapat kerja ini merupakan salah satu dari konsekuensi dibentuknya Satgas KPK di Sumatra Utara, satu dari enam Satgas KPK yang dibentuk di enam propinsi tertentu.

Rakor kali ini lebih banyak diwarnai modernisasi/elektronisasi birokrasi ditandai dengan paparan e-budgeting dari Pemerintah Propinsi Sumatra Utara. Elektronisasi birokrasi yang biasa dikenal dengan e-government merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi di mana dengan menggunakan teknologi informasi maka beberapa sisi manual birokrasi tergantikan oleh sistem informasi. Dalam hal ini apabila persyaratan yang dibutuhkan telah terpenuhi maka otomatis sistem akan bergerak sendiri sampai mencapai akhir proses. Pencegahan korupsi yang bisa dicapai adalah hilangnya proses menghambat-hambat dengan berbagai alasan. Misalnya di sektor perijinan usaha, perencanaan anggaran dan lain sebagainya.  

Salah satu paparan yang dilaksanakan adalah paparan dari Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. LKPP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 dan pelantikan kepengurusan LKPP dilaksanakan pada tahun 2008. LKPP kini berusia 9 tahun. Beberapa produk LKPP yang fenomenal adalah Unit Layanan Pengadaan (ULP), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan elektronik katalog (e-katalog), di samping beberapa program lainnya. Paparan Kepala LKPP pada Rakor di Medan dikarenakan terbatasnya waktu yang diberikan yaitu hanya 15 menit membuat ruang gerak paparan menjadi sangat terbatas. Kepala LKPP hanya sempat mengupas kelembagaan ULP yang belum independen dan menjelaskan keberadaan e-katalog.

Pengadaan barang/jasa di ULP masih merupakan salah satu titik sentral terjadinya tindak pidana korupsi. Pembenahan yang tepat dan terintegrasi dengan lingkunganya, yang biasa dikenal dengan ekosistem pengadaan, akan efektif mencegah terjadinya tidak pidana korupsi di sektor pengadaan barang/jasa. Upaya perkuatan kelembagaan ULP terus diupayakan. Pada Rakornas ULP di Makasar tahun 2016 menghasilkan kesepakatan untuk membentuk Badan Pengadaan Barang/Jasa Daerah. Sebelumnya ULP ada yang bersifat adhoc, ada yang melekat pada fungsi salah satu instansi (biasanya pada Biro/Bagian Administrasi Pembangunan atau Biro/Bagian Perlengkapan), ada juga sebagai unit kerja dari instansi (Biro/Bidang/Bagian Pengadaan Barang/Jasa). Seandainya Badan Pengadaan Barang/Jasa Daerah terbentuk maka fungsinya bukan hanya sebatas tender menender proyek saja tapi juga mencakup fungsi pembinaan, monitoring/evaluasi, penelitian dan pengembangan serta advokasi permasalahan hukum. Dengan kata lain Badan Pengadaan Barang/Jasa Daerah merupakan miniatur LKPP di daerah. Hanya saja dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah memiliki atmosfer yang tidak mendukung pembentukan Badan Pengadaan Barang/Jasa Daerah sehingga ketika pemerintah daerah melakukan reorganisasi perangkat daerah tahun 2016 maka isu pembentukan Badan Pengadaan Barang/Jasa Daerah tidak mendapat dukungan yang berarti.

Kamis, 29 Desember 2016

Kaji Ulang Sistem Gugur Pengadaan Jasa Konstruksi

Pengadaan jasa konstruksi masih merupakan pemegang dominasi pengadaan barang/jasa pemerintah mengingat pengadaan jasa konstruksi memiliki anggaran terbesar baik pada APBN maupun APBD. Hal ini mengingat jasa konstruksi memiliki kaitan dengan aspek lainnya seperti transportasi, distribusi air, permukiman, penataan ruang dan gedung.

Pada Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah beserta keempat perubahannya diatur bahwa metode evaluasi pengadaan jasa konstruksi terdiri atas sistem gugur, sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis. Sistem gugur identik dengan pemenang lelang dengan harga terendah yang memiliki kelengkapan administrasi dan teknis. Sistem nilai identik dengan skoring namun masih didominasi oleh bobot biaya antara 70-90 % total skor. Sedangkan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis jarang dipergunakan.

Sistem gugur biasanya dipergunakan pada konstruksi dengan bentuk sederhana dan menggunakan teknologi sederhana yang didominasi oleh tenaga kerja trampil bersertifikat. Sedangkan sistem nilai biasanya dipergunakan pada konstruksi dengan bentuk komplek dan teknologi menengah dan teknologi tinggi yang memakai tenaga kerja ahli bersertifikat.

Pada beberapa penerapan pelelangan dengan sistem gugur, seringkali terjadi hasil pelelangan dengan perusahaan pemenang lelang tidak sebanding dengan kinerja di lapangan dalam bentuk pelaksanaan kontrak di mana baik kualitas kerja maupun kualitas hasil pekerjaan tidak seindah dokumen penawaran pada saat pelelangan dilaksanakan. Dokumen penawaran baik itu penawaran administrasi, penawaran teknis dan penawaran biaya begitu bagus namun tidak linear dengan kualitas kinerja dan produk konstruksi yang dihasilkan. Di sini baik pejabat pembuat komitmen/pimpro maupun kelompok kerja pengadaan (pokja pengadaan)/panitia lelang mengalami dilema dan sering harus berurusan dengan penegak hukum manakala produk kerja di lapangan berkualitas rendah dan mudah rusak sehingga urusan dengan penegak hukum membuat mereka kapok dan tidak bersedia lagi menjalankan tugas yang sama dengan sebelumnya walaupun mereka sudah menjalankan tugas sesuai dengan alur tahapan kerja di peraturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Saya sendiri sering dicecar dengan berbagai pertanyaan baik dari elemen masyarakat maupun oleh pihak legislatif dengan tuduhan tidak cermat dalam memilih perusahaan penyedia jasa konstruksi.

Rabu, 28 Desember 2016

Satu Tahun Pemerintahan Desa

Era pemerintahan desa diawali dengan terbitnya UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Pemerintahan desa dibentuk dengan spirit di mana desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pemerintahan desa didefenisikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan pemerintahan desa semakin dikukuhkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Juklak UU Desa. Peraturan turunan di tingkat menteri juga sudah banyak diterbitkan.

Pada APBN Perubahan tahun 2015 dialokasikan dana desa sebesar Rp. 20,77 trilyun atau 3,23 % dari total APBN. Di mana seharusnya alokasi dana desa adalah sebesar 10 % APBN. Bila dibagikan kepada seluruh desa yg berjumlah 72.944 desa maka setiap desa memperoleh masing-masing Rp.284 juta. Pada APBN tahun 2016 dialokasikan dana desa sebesar Rp.46,98 trilyun atau 6,5 % dari total APBN. Masih jauh dari angka 10 %. Bila dibagikan kepada seluruh desa maka setiap desa akan memperoleh Rp.565 juta perdesa. Sedangkan pada APBN tahun 2017 dialokasikan dana desa sebesar Rp.60 trilyun dengan jumlah desa sebanyak 74.954 sehingga rata-rata dana desa perdesa sebesar Rp.800 juta perdesa.

Pada fase 1 tahun pemerintahan desa ini perlu dilakukan beberapa introspeksi, bila perlu dalam bentuk otokritik demi perbaikan pemerinthaan desa itu sendiri.

Saya sendiri memendang perlu perbaikan dari aspek regulasinya.

Selasa, 18 Oktober 2016

Mata Rantai Pungli : Benci Tapi Rindu

Bangsa ini kembali disuguhkan dengan satu drama baru stok lama yang bernama pungli (pungutan liar). Begitu kagetnya kita sebagai bangsa seolah pungli ini sebagai sesuatu yang baru. Semua kaget. Para korban pungli kaget. Para pelaku pungli kaget. Penadah tingkat pertama pungli kaget. Penadah tingkat kedua pungli kaget. Bahkan orang yang tak paham pungli pun ikut kaget.

Reaksi beragam pun muncul. Reaksi yang paling mengedepan adalah lagi-lagi penindakan. Para pelaku pungli ditangkap dengan beberapa operasi tangkap tangan. Beberapa petugas birokrasi maupun petugas keamanan terancam dipecat dari pekerjaannya gara-gara pungli kelas puluhan ribu rupiah.

Kita semua sepakat apabila pungli harus dihapus di bumi nusantara ini. Namun yang kita butuhkan bukan solusi sesaat atau solusi salah kaprah dengan bentuk penindakan atau pemecatan dari pekerjaan. Juga tidak akan selesai dengan membentuk satgas dalam berbagai bentuk dan nama yang ujung-ujungnya juga berakhir dengan penangkapan atau OTT. Yang kita butuhkan adalah solusi menyeluruh dan terintegrasi.

Apabila kita bedah lebih jauh, pungli ini untuk apa ? dan ada berapa tingkatan ?

Pungli tingkat terendah kelas ribuan, puluhan ribu dan ratusan ribu ini memiliki jangkauan hampir di seluruh lapisan masyarakat yang pada umumnya merupakan hubungan layanan masyarakat umum dengan birokrasi. Pungli setingkat di atasnya merupakan hubungan layanan masyarakat terbatas dengan birokrasi. Pungli setingkat lebih tinggi lagi merupakan hubungan intern birokrasi. Pungli setingkat lebih tinggi lagi merupakan hubungan birokrasi dengan instansi pemerintah lainnya. Setingkat lebih tinggi lagi merupakan hubungan birokrasi dengan lembaga non birokrasi.

Rabu, 24 Agustus 2016

Corruption Amnesty

Bila kita baca UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 2 maka ditemukan defenisi dari korupsi yaitu setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bila dilihat pada posisi lebih awal lagi bahwa tindak pidana korupsi akan menghambat pembangunan nasional, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional. Maka disusunlah UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan harapan lebih efektif mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Pergerakan pemberantasan korupsi bila dipandang dari kacamata UU nomor 31 tahun 1999 sudah tidak konsisten lagi kepada tujuan penyusunannya yaitu pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sebagian besar pemberantasan korupsi justru berbentuk penindakan korupsi baik yang dilakukan oleh KPK maupun Kejaksaan dan Kepolisian.

Dari defenisinya, korupsi akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Akhir-akhir ini, gerakan pemberantasan korupsi berbentuk penindakan korupsi justru tidak linear dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran identik dengan perputaran anggaran terutama di sektor pengadaan barang/jasa pemerintah. Aktor utama  penyerapan anggaran adalah panitia tender dan pimpro. Proyek bisa dikerjakan apabila proses tender berjalan dan kontrak kerja berjalan. Gerakan pemberantasan korupsi justru tidak linear dengan percepatan penyerapan anggaran. Yang terjadi justru sebaliknya. Sebagian besar PNS tidak bersedia menjadi aktor penyerapan anggaran (panitia tender dan pimpro). Kalaupun ada yang bersedia, ternyasta tidak akan bertahan lama. Derasnya arus penindakan korupsi sampai menyentuh wilayah administrasi dan teknis membuat ranah pidana sudah melewati batas kewajaran. Dan ini mengakibatkan anggaran tidak terserap dan tersimpan di kas negara/daerah. Bahkan sampai pada triwulan ketiga tahun anggaran berjalan sebagian anggaran negara belum terserap dengan baik.

Hal ini membuat risau presiden. Beberapa kali pertemuan presiden dengan kepala daerah serta pimpinan aparat penegak hukum seIndonesia digelar. Terakhir pada tanggal 19 Juli 2016 yang lalu yang mengevaluasi lima kebijakan. Namun toh belum ada perubahan yang signifikan. Diagnosa belum sesuai dengan obatnya.