Selasa, 02 Juli 2013

Revitalisasi BKKBN


Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik tahun 2010 melakukan sensus penduduk yang menyatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237.556.353 jiwa yang terdiri dari 119.507.580 laki – laki dan 118.048.783 perempuan. Pada tahun 2000 masih 205 juta jiwa, dan diprediksi akan terus bertambah tanpa terkendali.
 Pertambahan penduduk ini membawa konsekuensi bertambahnya kebutuhan lapangan kerja baru dan pemukiman baru.
 Di zaman orde baru pemerintah pernah berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk dengan keberadaan lembaga BKKBN. Sekarang kelembagaan tersebut masuk ranah otonomi daerah dan mengalami degradasi peran dan fungsi akibat politisasi birokrasi pemda yang cukup parah. Koordinasi pengendalian laju pertumbuhan penduduk nyaris tidak ada, yang terjadi hanyalah rutinitas kelembagaan belaka.
 Kenapa para orang tua memiliki anak lebih dari 2 ?
 Biasanya keluarga baru menginginkan memiliki anak laki – laki dan perempuan. Bila anak pertama adalah laki – laki maka anak kedua diharapkan perempuan. Bila anak pertama laki – laki, anak kedua ternyata laki – laki juga, maka diharapkan anak ketiga perempuan. Demikian sterusnya. Bayangkan bila sebuah keluarga telah memiliki anak laki – laki 6 orang dan masih menginginkan anak perempuan ?

 Secara tradisional ledakan penduduk disebabkan oleh hal yang demikian, keinginan memiliki sepasang anak laki – laki dan perempuan. Oleh karena itu perlu pengkajian secara teknis kedokteran bagaimana mengatur secara ilmiah agar anak pertama dan anak kedua bila sepasang lelaki dan perempuan. Dengan demikian maka keinginan memiliki anak ketiga bisa diminimalisir.
 Di samping itu perlu kiranya dipikirkan beberapa model insentif agar para keluarga baru termotivasi untuk memiliki 2 anak saja. Dan insentif plus bagi keluarga yang cukup memiliki anak 1 saja. Insentif tersebut bisa berupa layanan gratis di bidang pendidikan dan kesehatan. Sedangkan insentif plus bisa berupa potongan pembayaran pajak dan retribusi.
 Dan untuk memikirkan semua ini diperlukan lembaga yang khusus dan memiliki misi khusus untuk mengendalikan laju ledakan penduduk, dan lembaga itu adalah BKKBN. Sudah saatnya lembaga BKKBN ditarik kembali status otonominya dan dijadikan menjadi lembaga sentralistik seperti zaman orde baru.
 Salam reformasi.
 Rahmad Daulay
11 januari 2011 
*   *   *

Tidak ada komentar:

Posting Komentar