Selasa, 01 Mei 2018

Reformulasi DAK dan DID Sebagai Alternatif Pencegahan Korupsi



Maraknya praktik korupsi di daerah  memang membuat gusar masyarakat. Berbagai solusi untuk mencegahnya pun sudah banyak dilakukan. Penguatan upaya hukum juga sepertinya terus digerakkan.
Namun demikian, tidak ada salahnya dan mungkin patut dicoba adanya upaya pencegahan korupsi melalui mekanisme insentif dan disinsentif terkait dengan pengucuran dana.
Saya mencoba  menawarkan alternatif pencegahan tindakan penyelewengan anggaran belanja daerah melalui reformulasi kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID).

DAK dan DID sebagai Salah Satu Sumber Pendanaan

Dalam perspektif transfer dana pemerintah pusat ke daerah, DAK dan DID merupakan dua kebijakan yang perhitungannya memerlukan partisipasi serta komitmen aktif  dari pemerintah daerah.
Berbeda dengan formula Dana Alokasi Umum (DAU) yang perhitungannya cenderung mempertimbangkan aspek pasif dan statis, DAK dan DID mempertimbangkan lebih banyak variabel, dan besarnya pun sangat bervariasi dari periode satu dengan periode lainnya.

Kegiatan yang dicakup oleh dana DAK meliputi: bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur jalan, bidang infrastruktur irigasi, bidang infrastruktur air minum, bidang infrastruktur sanitasi, bidang prasarana pemerintahan desa dan bidang sarana kawasan perbatasan.
Sedangkan DID merupakan inisiatif pemerintah, sejak APBN tahun anggaran 2011, untuk menciptakan skema pendanaan berbasis insentif dalam rangka meningkatkan komitmen pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
Pada awalnya, alokasi anggaran DID di APBN tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 1,38 triliun. Kini, pada APBN tahun anggaran 2018 telah mencapai Rp. 8,5 triliun.
Penyaluran DID mendasarkan pada kriteria utama dan kriteria kinerja. Kriteria utama terkait dengan opini BPK dalam kegiatan audit keuangan serta ketepatan waktu penetapan Perda APBD (yang seharusnya juga meliputi penetapan rincian penjabaran APBD tepat waktu). Sedangkan kriteria kinerja meliputi kesehatan fiskal, pelayanan publik dasar dan  kesejahteraan ekonomi masyarakat.