Blusukan Maya Kabinet Kerja

Masing-masing kabinet memiliki ciri khas masing-masing. Kabinet Kerja dalam kepemimpinan Jokowi-JK dari segi penampilan pribadi para menteri dengan pakaian kemeja putih dalam hal ini mencontoh penampilan Presiden Jokowi. Kebiasaan berpakaian kemeja putih ini tentu dalam rangka mengikuti kebiasaan presiden Jokowi. Kebiasaan ini terbawa-bawa dalam kebiasaan sehari-hari. Akankah semua menteri akan selalu berpakaian kemeja putih setiap hari ? Tentu ini juga akan terasa aneh. Ditengarai akan muncul kultus baru berupa pengkultusan pakaian kemeja putih. Presiden Jokowi harus segera menghentikan pengkultusan kemeja putih ini dengan menyampaikan kepada seluruh menteri bahwa tidak perlu untuk berpakaian kemeja putih setiap hari. Bila tidak maka pengkultusan kemeja putih ini bisa menyebar ke kehidupan kenegaraan dan kebangsaan lainnya.

Ciri khas lainnya dari Kabinet Kerja ini adalah blusukan. Blusukan merupakan kebiasaan dari Presiden Jokowi ketika sebelumnya menjadi walikota dan gubernur. Blusukan dimaknai sebagai kegiatan mendatangi rakyat dan kehidupannya untuk mendapatkan gambaran langsung tentang rakyat. Blusukan ini mulai dijadikan kebiasaan oleh para menteri.

Tidak ada yang salah dengan blusukan. Yang jadi masalah ketika blusukan hanya menjadi trend sesaat para menteri agar terlihat sama dengan presidennya. Saya sendiri melihat dalam posisi sebagai menteri maka kementrian memiliki banyak keterbatasan dalam menguasai dan mengetahui kondisi rakyat di seluruh pelosok negeri. Keterbatasan ini terutama akibat keterbatasan rentang kendali dikarenakan begitu luasnya wilayah negeri ini. Keterbatasan rentang kendali ini diperparah oleh otonomi daerah di mana kementrian nyaris tidak punya kendali terhadap instansi/dinas pemerintahan daerah sehingga hal ini membuat ketidakmampuan kementrian dalam mengakses informasi yang ril dari seluruh pelosok negeri. Informasi yang diperoleh diduga hanyalah informasi formal melalui jalur formal seperti rutinitas musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang), laporan hasil pemeriksaan reguler keuangan negara/daerah dan bentuk laporan lainnya yang cenderung dipoles menjadi sedemikian baik.

Blusukan merupakan salah satu cara untuk menerobos kebuntuan akses informasi dengan bertemu langsung dengan rakyat. Namun tidak mungkin untuk blusukan ke seluruh pelosok negeri ini. Dibutuhkan instrumen di mana di satu sisi informasi terkini rakyat bisa diperoleh secara akurat namun di sisi lain tidak perlu mengunjungi seluruh penjuru daerah untuk mendapatkan infornasi dimaksud. Instrumen yang akan efektif untuk merealisasikan itu semua adalah internet. Semua kementrian memiliki website. Sebagian besar daerah sudah bisa mengakses internet. Warnet ada di mana-mana. Ponsel juga sudah bisa jadi sarana mengakses internet. Sebagian besar rakyat sudah bisa mengakses website kementrian. Sebagian besar rakyat sudah bisa melihat dinamika kementrian lewat berita maupun data yang ditampilkan di website. Instrumen ini bisa dipergunakan untuk mengakses seluruh pelosok negeri atau dengan kata lain Blusukan Maya. Blusukan Maya dimaknai di mana semua menteri bisa memperoleh informasi langsung dari rakyat tentang kondisi rakyat melalui internet, semua website kementrian harus menyediakan fasilitas bagi rakyat untuk menyampaikan informasi, saran, pendapat bahkan pengaduan. Fasilitas ini harus senyaman mungkin di mana pada kasus tertentu privacy pengadu bisa dirahasiakan identitasnya. Kementrian menyaring informasi yang disampaikan oleh rakyat dan mempergunakannya dalam pergerakan kementrian yang dipimpinnya. Fasilitas ini nantinya bisa dikembangkan bukan hanya sebagai bentuk komunikasi menteri dengan rakyatnya tapi juga komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan transaksi anggaran seperti manajemen dana alokasi khusus via internet yang bisa mengeliminir dampak negatif lobyng anggaran.

Selain itu, Kabinet Kerja dihadapkan pada janji kampanye di mana seluruh menteri yang berasal dari partai politik harus meninggalkan jabatan partainya dan fokus mengurusi kementrian yang dipimpinnya. Ini bisa menjadi blunder manakala sang menteri masih tetap pada jabatan partainya. Oleh karena itu perlu dipikirkan jalan tengah di mana menteri yang memiliki jabatan partai cukup melakukan pergeseran jabatan partai dari eksekutif partai menjadi posisi pengurus dewan pembina sehingga partai tetap memperoleh keuntungan sosial atas keberadaan kadernya yang duduk dalam jajaran kabinet.

Satu hal lagi yang menjadi beban Kabinet Kerja adalah janji kampanye tentang perampingan kabinet yang ternyata kabinet masih tetap memiliki jumlah menteri yang sama. Perampingan masih tetap bisa dilakukan tapi bukan merampingkan jumlah menteri namun mengkaji ulang jumlah lembaga setingkat kementrian dengan melakukan merger lembaga yang memiliki kemiripan fungsi baik antar sesama lembaga maupun dengan kementrian seperti dewan-dewan yang kerjanya justru mirip dengan kementrian tertentu.

Perampingan juga bisa dimaknai sebagai merampingkan tata kelola negara di mana roda birokrasi yang terlalu rumit dan njelimet dirampingkan dengan melalukan penyederhanaan manajemen birokrasi terutama manajemen keuangan negara dan manajemen kepegawaian dengan tetap mengedepankan akuntabilitas.

Sebentar lagi subsidi BBM akan dikurangi, atau dengan kata lain BBM akan naik harganya. Ini akan memberatkan kehidupan rakyat. Perlu seni tersendiri agar efek negatif kenaikan harga BBM tertutupi oleh alokasi kompensasi kenaikan harga BBM. Di antaranya kompensasi kenaikan harga BBM dipergunakan untuk membebaskan seluruh desa/daerah terisolir 100 % di awal pemberlakuan kenaikan harga BBM.

Salam reformasi

Rahmad Daulay

6 november 2014.

***