Kamis, 28 Agustus 2014

Harga BBM Naik Tanpa Menaikkan



Pemerintahan baru Jokowi JK saat ini dihantui oleh persoalan BBM di mana alokasi anggaran sangat membatasi ketersediaan BBM sedangkan konsumsi BBM tidak bisa dibatasi dikarenakan BBM merupakan salah satu kebutuhan dasar baik untuk mobilitas sosial maupun perdagangan barang dan jasa. Bila anggaran dan subsidi BBM masih tetap seperti sekarang ini maka diperkirakan pada bulan November 2014 anggaran untuk BBM akan habis. Sedangkan solusi jangka menengah dan jangka panjang berupa pengembangan energi alternatif masih membutuhkan persiapan dan waktu. Tentu ini tidak bisa menyelesaikan masalah saat ini.

Salah satu solusi jangka pendek yang telah dijalankan adalah pembatasan distribusi BBM ke SPBU dan penghapusan distribusi BBM di DKI Jakarta.

Pembatasan distribusi BBM ke SPBU akan menghemat konsumsi BBM. Juga akan membuat ketersediaan BBM mungkin bisa bertahan sampai akhir tahun 2014. Namun di sisi lain, terbatasnya distribusi BBM membuat kepanikan konsumen yang menyebabkan antrian panjang di hampir semua SPBU. Tentu ini akan berpengaruh besar terhadap ongkos produksi dan kelancaran transportasi barang dan jasa.

Memang dilematis. Meningkatnya kondisi ekonomi masyarakat membuat daya belinya ikut meningkat dan mampu membeli kenderaan, paling tidak dengan cara cicilan. Hal ini membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan akan BBM oleh kenderaan. Di sisi lain, meningkatnya konsumsi BBM tidak diimbangi dengan kemampuan produksi minyak nasional sehingga kebutuhan BBM dalam negeri harus dipenuhi dengan impor. Dari sini kondisi ini menyedot anggaran negara untuk subsidi BBM.


Subsidi BBM ini ternyata tidak pilih kasih dan tidak tebang pilih. Subsidi BBM dinikmati oleh semua lapisan masyarakat termasuk masyarakat yang mampu dan yang sangat mampu. Dari sini muncul inspirasi untuk mengurangi subsidi BBM dan mengalihkannya ke sasaran yang lebih tepat seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pedesaan.

Hanya saja menaikkan harga BBM membawa efek psikologi yang luar biasa. Katakanlah harga premium dinaikkan dari Rp. 6.500/liter menjadi Rp. 8.500 atau dinaikkan 30 %. Ternyata kenaikan 30 % ini tidak paralel dengan kenaikan harga barang dan jasa. Katakanlah misalnya ongkos angkutan umum sebelum BBM dinaikan seharga Rp. 3.000 maka dengan kenaikan harga BBM sebesar 30 % seharusnya ongkos angkutan umum pasca kenaikan harga BBM naik 30 % menjadi Rp. 3.900 namun ternyata kenaikan ongkos transportasi tersebut melebihi dari 30 %. Demikian juga untuk komoditi barang dan jasa lainnya. Sehingga metode pengurangan subsidi BBM secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat membawa konsekuensi kenaikan harga barang dan jasa dengan kata lain daya beli masyarakat menjadi turun.

Bila kita amati jenis BBM maka secara umum terdiri dari pertamax, premium dan solar. Pertamax dan premium dikonsumsi oleh sebagian besar kenderaan pribadi. Sedangkan solar dikonsumsi oleh sebagian besar kenderaan umum dan sarana angkutan barang dan jasa. Bila memang spiritnya adalah mengalihkan subsidi BBM yang kurang tepat menjadi lebih tepat sasaran maka adalah tidak pantas apabila BBM jenis solar dinaikkan harganya. Akan lebih tepat apabila BBM jenis premium saja yang dinaikkan. Namun ini juga akan menimbulkan masalah baru di mana kenderaan pribadi akan cenderung untuk mengkonsumsi premium daripada pertamax. Maka timbul pemikiran baru di mana tidak perlu secara resmi menaikkan harga BBM jenis premium yang akan menimbulkan efek psikologi pasar. BBM jenis premium dinaikkan harganya secara tidak resmi dengan mengoplos premium dengan pertamax fifty fifty dengan harga rata-rata di antara keduanya. Bila premium berharga Rp. 6.500 dan pertamax berharga Rp. 10.500 maka harga rata-rata di antara keduanya adalah Rp. 8.500. Cara ini akan lebih aman daripada menaikkan secara resmi harga premium dari Rp. 6.500 menjadi Rp. 8.500.

Memang masih diperlukan data konkrit berapa nilai subsidi yang bisa dikurangi apabila pola oplosan premium – pertamax ini yang digunakan namun yang pasti secara sosial akan terhindari munculnya psikologi pasar dan psikologi massa. Juga akan lebih tepat sasaran karena premium dikonsumsi mayoritas kenderaan pribadi.

Salam reformasi

Rahmad Daulay

29 agustus 2014.

***

    

Tidak ada komentar:

Posting Komentar