Transportasi Massal Jakarta : Solusi Kemacetan

Mengatasi kemacetan adalah tantangan utama kepemimpinan Jokowi – Ahok.

Kemacetan terjadi dikarenakan jauhnya jarak antara tempat asal dan tempat tujuan yang ditempuh dengan angkutan darat baik itu kenderaan pribadi maupun kenderaan angkutan umum. Tidak nyamannya angkutan umum dalam berbagai aspek membuat sebagian masyarakat lebih menyukai kenderaan pribadi, toh sama macetnya dan sama tua-tua di jalan. Perbandingan antara jumlah kenderaan dan luas jalan sudah tidak sebanding lagi. Maka terjadilah macet, terutama pada jam tertentu.

Jakarta memang sudah terlanjur menjadi pusat segalanya, baik bisnis, mode, pemerintahan, organisasi, industri, pendidikan, tujuan perantauan dan lainnya. Sedangkan pemain di dalamnya terutama yang datang dari daerah ternyata tidak tinggal di Jakarta. Padahal seandainya status pusat segalanya bisa dikurangi sebagian, seperti pusat pemerintahan, pusat industri, pusat organisasi, pendidikan tinggi bisa dipindah ke luar Jakarta, maka beban Jakarta akan jauh berkurang. Sudah saatnya tata ruang Jakarta dikaji ulang dengan mengedepankan tata ruang megapolitan Jabodetabek. Beberapa aspek seperti pemerintahan, industri, organisasi, pendidikan tinggi sudah waktunya untuk dikeluarkan dari Jakarta. Dan penataan ruang baru harus mengkaji kemungkinan untuk mendekatkan tempat permukiman dengan tempat bekerja / beraktifitas seperti komplek industri dengan komplek perumahannya, komplek pemerintahan dengan komplek perumahannya, komplek pendidikan tinggi dengan komplek kostnya, demikian seterusnya. Hal ini akan memperpendek jarak rumah dan tempat beraktifitas sehingga kemacetan Jakarta bisa dikurangi. Namun ini hanya akan bisa direalisasikan dalam jangka menengah.

Untuk jangka pendek, maka pilihan yang paling realistis adalah sarana transportasi masal seperti MRT, monorail, busway, kereta api jarak dekat dan lainnya. Yang jadi pertanyaan adalah apakah sarana transportasi masal ini akan digunakan oleh para anggota masyarakat kelas menengah ke atas ? Yang dikhawatirkan adalah hanyalah pemindahan sarana transportasi dari angkutan umum biasa ke angkutan masal dalam artian hanya akan digunakan sebagian kecil anggota masyarakat kelas menengah dan sebagian besar anggota masyarakat kelas bawah. Ini salah satu tantangan yang harus dikaji dan dihadapi. Dalam hal ini perlu kebijakan pajak progressif terhadap pemilik kenderaan yang lebih dari satu. Juga pemaksaan terhadap mobil mewah untuk mengkonsumsi BBM nonsubsidi.

Sarana transportasi masal dikhawatirkan akan gagal terealisasi, terlihat dari beberapa pertemuan yang dilakukan oleh Gubernur Jokowi dengan beberapa pihak. Terlepas dari peluang dan tantangan yang ada, usaha Gubernur Jokowi patut mendapat acungan jempol. Namun yang jadi permasalahan adalah apakah harus Jokowi – Ahok saja yang harus memikirkan realisasi sarana transportasi masal ini ? dalam artian apakah kemacetan Jakarta hanya jadi beban Jakarta saja ?

Bila memang kemacetan Jakarta hanya jadi beban Jakarta saja dan harus diselesaikan oleh Jokowi-Ahok saja maka percayalah takkan pernah ada realisasi sarana transportasi masal. Apalagi dari beberapa pertemuan terlihat masalah jangka waktu pengembalian modal yang menjadi fokus utama investasi menjadi permasalahan krusial. Artinya nilai ekonomis sarana angkutan masal menjadi pertanyaan penting.

Haruskah sarana transportasi masal dipandang dalam kacamata investasi dan bisnis ? Kenapa tidak dipandang sebagaimana kita memandang sarana kereta api yang full subsidi ?

Sarana transportasi masal hanya bisa direalisasikan dalam kacamata sosial dan subsidi. Sarana transportasi masal hanya bisa diwujudkan dalam perspektif megapolitan Jabodetabek. Malah saya melihat bahwa sarana transportasi masal adalah masalah nasional yang harus ditangani pemerintah pusat.

Maka sudah waktunya pemerintah pusat baik kementrian maupun BUMN dengan seluruh gubernur megapolitan Jabodetabek untuk duduk bersama membicarakan sarana transportasi masal ini dalam kerangka fungsi sosial negara terhadap rakyatnya. Toh nantinya kegunaan dari sarana transportasi masal ini akan dinikmati oleh semuanya baik dalam rangka kepentingan nasional maupun kepetingan Jabodetabek.

Penanganan sarana transportasi masal ini harus ditangani oleh satu BUMN mirip KAI yang sahamnya serta subsidinya ditangani bersama oleh pemerintah pusat melalui kementrian terkait serta pemerintah propinsi seJabodetabek. Bila perlu pemerintah pusat menggunakan fasilitas pinjaman luar negeri jangka panjang untuk mendanainya. Hanya dengan begini sarana transportasi masal bisa diwujudkan dalam bentuk dan fungsi sosial negara kepada rakyatnya. Subsidi ini bisa saja pemindahan dari subsidi BBM yang mana apabila sarana transportasi masal ini terealisasi maka salah satu dampaknya adalah berkurangnya jumlah pemakaian kenderaan dan berkurangnya kemacetan yang berarti berkurangnya konsumsi BBM dan pastinya juga berkurangnya subsidi BBM.

Lupakan saja investasi karena tidak sebanding dengan nilai ekonomisnya.

Salam reformasi.

Rahmad Daulay

7 desember 2012.

·           *   *