Beberapa instansi pemerintah
pusat sudah menikmati yang namanya remunerasi. Instansi yang lain menunggu
dalam waktu dekat. Sedangkan pemerintahan daerah nampaknya pasrah untuk
mendapat giliran terakhir. Mudah-mudahan tidak dalam jangka waktu yang lama.
Kalau dipikir-pikir, bila semua
PNS dalam jumlah yang sekarang sekitar 4,7 juta orang diberi remunerasi yang
rata-rata 8 juta perorang, tentu akan menyedot anggaran negara sekitar 37,6
trilyun perbulan dan 451 trilyun pertahun. Dan bukti menunjukkan bahwa
remunerasi selain belum signifikan mengurangi korupsi, juga sangat bersifat
konsumtif.
Untuk itu maka perlu kiranya
metode dan penerapan remunerasi dikaji kembali dan dirubah dari pola konsumtif
ke pola produktif.
Saya melihat bahwa remunerasi cukup
diberikan dalam waktu 5 tahun saja kepada setiap PNS. Selama 5 tahun tersebut
akan terakumulasi dana sekitar 480 juta rupiah/orang. Dengan jumlah tersebut
maka sudah lebih dari cukup untuk membangun sebuah usaha bisnis. Apalagi di
pemerintahan daerah yang masih memiliki lahan cukup luas sudah bisa membuka
kebun beberapa puluh hektare. Atau bila memang tidak punya minat bisnis maka
jumlah tersebut bisa didepositokan saja. Yang penting dana remunerasi selama 5
tahun tersebut tidak untuk dikonsumsi tapi untuk diproduktifkan. Dengan
demikian maka dana remunerasi bisa digulirkan lebih cepat kepada semua PNS. Para guru dan tenaga kesehatan di pelosok paling dalam
dan tertinggal sangat mendambakan perbaikan kesejahteraan mereka.
Walaupun sangat disadari bahwa
remunerasi tidak efektif untuk memberantas korupsi level atas, namun akan
sangat efektif pada level menengah ke bawah, terutama untuk menjaga komitmen
para PNS yang masih baik dan tidak terjebak pada keterpaksaan situasi untuk
ikut-ikutan korupsi.
Dengan pola yang sama juga bisa
diterapkan terhadap dana sertifikasi guru, cukup 5 tahun saja, dengan harapan
dana sertifikasi guru bukan untuk dikonsumsi tapi untuk diproduktifkan.
Salam reformasi
Rahmad Daulay
8 oktober 2011.
* * *
Tidak ada komentar:
Posting Komentar