Jumat, 02 November 2012

Pemerataan Pendidikan Tinggi


PEMERATAAN PENDIDIKAN TINGGI
Salah satu pengeluaran terbesar rumah tangga adalah membelanjai biaya hidup anak di perantauan yang menimba ilmu pendidikan tinggi yang pada umumnya berada di perkotaan.
Keberadaan perguruan tinggi yang pada umumnya di perkotaan menyebabkan golongan terdidik mengumpul di perkotaan. Sementara sebagian besar daerah nusantara terdiri dari pedesaan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menarik minat kaum terdidik tersebut untuk berkiprah di pedesaan namun upaya tersebut tak kunjung memberi hasil. Belum lagi bila kita kaji resistensi dari pemuda lokal setempat yang sering kali memberi perlakuan kontraproduktif terhadap para perantau walau perantau tersebut sebenarnya adalah putra daerah mereka sendiri..

Maka timbul pemikiran bagaimana kalau mesin produksi kaum terdidik yaitu perguruan tinggi yang diciptakan di pedesaan, terutama pada fakultas dan jurusan yang aplikasinya di pedesaan, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan. Utamanya yang bersifat terapan setingkat politeknik. Namun upaya ini tidak mudah, membangun PTN baru di pedesaan tentu akan menyedot anggaran negara. Mendorong pendirian PTS baru juga tidak mudah.
Maka salah satu solusinya adalah mendorong dan memberi payung hukum serta insentif terhadap PTN / PTS perkotaan untuk membuka cabang di pedesaan, dalam hal ini di ibukota kabupaten  yang jauh dari perkotaan. Dan agar dosennya betah mengajar maka diberi kesempatan prioritas kepada putra asli setempat dengan tetap mempertimbangkan aspek kualitas. Toh para putra asli daerah banyak yang menganggur di perkotaan.
Solusi yang lain adalah mengembangkan PTN yang secara historis sudah banyak berdomisili di daerah kabupaten, seperti IAIN, dengan mendorong pengembangan fakultas dan jurusan baru non agama dengan fokus fakultas dan jurusan berbasis pedesaan seperti pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan.
Dengan dipindahkan dan dikembangkannya mesin produksi kaum terdidik, yaitu perguruan tinggi, di samping membantu rakyat mengehemat pengeluaran perbulan, sekaligus meningkatkan daya sebaran kaum terdidik di pedesaan, sekaligus mendorong mereka menjadi pelopor pembangunan di daerah domisili kampusnya, dan yang tak kalah pentingnya adalah menjadi pelopor demokratisasi rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi di daerah, sekaligus mendorong mereka menjadi calon wakil rakyat dan calon kepala daerah.
Salam reformasi
Rahmad Daulay
8 Desember 2010 
*   *   *

Tidak ada komentar:

Posting Komentar