UMP
DKI tahun 2012 sebesar 2,2 juta rupiah. Beberapa pengusaha protes dan berencana
utk merelokasi pabriknya, merumahkan atau PHK sebagian buruh..
Pada
beberapa dialog di media elektronik terungkap bahwa keluhan terbesar perusahaan
ternyata bukan upah buruh tapi lebih pada buruknya infrastruktur dan biaya
politik dan bila kedua masalah ini bisa diatasi maka perusahaan bisa menggaji
lebih besar para buruhnya.
Bila
dilihat ke sisi lain ternyata sebagian besar buruh ternyata tidak tinggal di
DKI, tapi masih di sekitar Jabodetabek yang memiliki standar biaya hidup yang
mirip DKI. Kondisi ini merupakan salah satu penyebab pada jam-jam tertentu
terjadi kemacetan terutama karena para buruh terdidik yang tak mau disebut
buruh tapi karyawan atau dengan istilah yang lebih keren yaitu para
profesional, biasanya memiliki kenderaan sendiri pergi ke tempat kerja.
Upah,
macet, standar biaya hidup merupakan sebuah lingkaran.
Dari
perspektif wilayah, memiliki pabrik di DKI sudah barang tentu akan memiliki
buruh yang harus hidup dengan standar DKI juga. Saya melihat bahwa sudah
waktunya mengkaji untuk membangun sebuah kawasan khusus industri di suatu
daerah di luar Jabodetabek yang memiliki standar biaya hidup yang cukup rendah
di mana kawasan khusus industri ini dilengkapi dengan fasilitas perumahan untuk
buruh/karyawan/profesional, fasilitas perbelanjaan, rumah sakit, olah raga, sekolah
dan sarana transportasi bila perlu jalan tol langsung ke pelabuhan laut dalam
rangka pemasaran produk. Kawasan khusus industri ini bisa menjadi lokasi
alternatif untuk pabrik baru atau relokasi pabrik lama. Dan kawasan khusus
industri ini harus disebar di banyak tempat bukan hanya berdekatan dengan
Jabodetabek tapi juga berdekatan dengan beberapa kota besar industri seperti
Surabaya, Semarang, Medan danUjung pandang. Dan kawasan ini harus steril dari
politik mengingat biaya politik menjadi salah satu permasalahan yang paling
dikeluhkan sehingga kawasan ini jangan berada di bawah struktur pemerintahan
biasa tapi di bawah sebuah struktur otorita industri.
Bilamana
standar biaya hidup masih normal, steril politik, biaya transportasi murah dan
bila perlu bisa jalan kaki, pengeluaran utk biaya perawatan kesehatan dijamin
jamsostek, tentunya upah buruh bukan menjadi masalah lagi bagi perusahaan.
Salam
reformasi.
Rahmad
Daulay
30
november 2012.
·
* *
Tidak ada komentar:
Posting Komentar