Manajemen TKI

TKI katanya penyumbang devisa yang cukup besar Indonesia. Namun banyak kisah sedih di balik layar, sebagian di antaranya terkespos di media, seperti penyiksaan, pemerkosan, disetrika bahkan sebagian di antaranya ada yang mati.

TKI, sama saja dengan pekerja lainnya, seharusnya memiliki standar keterampilan yang memadai. Saya yakin semua kisah suram TKI bermula dari keterampilan yang di bawah standar. Mungkin nyuci pakaian kurang bersih. Mungkin menjaga bayi tidak mahir. Mungkin masak makanan kurang matang. Mungkin menyapu tidak bersih. Dan banyak kemungkinan lainnya. Malah beberapa informasi menyebutkan bahwa sebagian TKI tidak bisa baca tulis dan berbahasa Indonesia. Bisa dibayangkan dengan keterampilan yang di bawah standar mereka mengadu nasib bekerja di negeri orang, padahal dengan keadaan yang demikian bekerja di dalam negeri saja bisa berujung tidak baik.

Ada baiknya manajemen TKI dibenahi kembali. Harus ada lembaga tunggal untuk mengelola TKI, mulai dari pendaftaran, pelatihan keterampilan / standarisasi spesialisasi, penempatan kerja, asuransi kerja, serta masalah lainnya. Lembaga tunggal ini untuk jangka menengah bisa memberikan akreditasi kepada perusahaan jasa pengerah tenaga kerja swasta serta akan memberikan sangsi ringan sampai yang berat apabila terjadi pelanggaran.

Bagaimana kalau ternyata penyaluran TKI gelap terus terjadi ??? Lembaga tunggal ini akan bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk mengusut siapa dan perusahaan mana yang melakukan penyaluran gelap TKI untuk dilakukan penindakan.

Bagaimana dengan nasib TKI gelap tadi ??? Tak perlu dipulangkan ke Indonesia. Lembaga tunggal bekerjasama dengan kedubes / konjen melakukan pembinaan TKI sebagaimana yang dilakukan Indonesia tapi di negara tempat dia tertangkap.

Selain TKI tradisonal,sudah waktunya dikonsolidasikan untuk mengelola TKI terdidik berupa tamatan SMK / SMU terlatih.

Walau bagaimanapun juga, pengiriman TKI harus diprogram untuk sementara saja. Indonesia merdeka adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan untuk mengirim TKI.

Salam reformasi.

Rahmad Daulay

16 september 2010.

*   *   *