Beberapa waktu belakangan ini pemberitaan tentang rencana dan tuntutan
pemekaran daerah sepi tiada berita. Ini akibat dari kebijakan Kementerian Dalam
Negeri yang menunda seluruh rencana pemekaran daerah baru.
Apa sebenarnya yang dicari dari rencana pemekaran daerah baru ?
Bagi kalangan pejabat birokrasi, tentu pemekaran akan memberikan peluang
jabatan – jabatan baru yang lebih tinggi, apalagi bila dia ternyata adalah
putra daerah pemekaran tersebut. Bagi pengusaha akan memberi peluang proyek
baru dengan mempergunakan sentimen kedaerahan. Bagi masyarakat tentunya akan
membawa harapan baru akan adanya pusat pertumbuhan ekonomi baru terutama di
sekitar ibukota daerah pemekaran.
Kita lupakan sejenak segala kepentingan pragmatis yang melingkupi rencana
pemekaran daerah baru, mari kita lihat dari sudut pandang rakyat yaitu
kebutuhan akan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Jujur harus diakui sebagian
besar, kalau tidak dikatakan semua pusat pertumbuhan ekonomi baru adalah
ibukota hasil pemekaran daerah baru. Salah satu sebabnya adalah tumpahnya lebih
dari 50 % dana APBD di ibukota kabupaten, baik itu berupa gaji PNS dan proyek.
Namun yang menjadi pertanyaan adalah, benarkah bahwa untuk melahirkan pusat
pertumbuhan ekonomi baru daerah harus dengan jalan pemekaran daerah baru ?
Mestinya tidak. Dalam skala nasional contohnya adalah Batam, dia bukan
daerah pemekaran baru tapi sebagai kawasan otorita berbasis industri yang
bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Harus disusun konsep baru tentang penciptaan
pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah, harus diciptakan Batam – Batam baru
di daerah, dengan beragam basis dan sumber pertumbuhan ekonomi baru, tidak
harus berbasis industri seperti Batam. Basis utama yang bisa dijadikan
instrumen adalah potensi terbesar dari daerah itu sendiri.
Misalnya daerah dengan potensi pertanian, bisa dijadikan kawasan pusat
pertumbuhan ekonomi baru, dengan instrumen pasar semi modern yang didukung oleh
pasar – pasar tradisonal di kecamatan terdekat. Selama ini potensi ekonomi
rakyat pedesaan dimanfaatkan oleh para tengkulak yang menikmati langsung hasil
panen rakyat, sebagian di antaranya dengan pola ijon. Panen menyebabkan
banjirnya produk di pasaran dan harga turun drastis. Oleh tengkulak harga bisa
mereka permainkan. Dengan adanya hubungan bisnis antara pasar tradisional dan
pasar semimodern ini maka pola distribusi dan marketing hasil pertanian bisa
dikembangkan yang pada akhirnya akan meningkatkan penghasilan rakyat. Ini bisa didukung dengan pendirian SMK
Pertanian di daerah tersebut. Dari segi SDM seharusnya tidak masalah karena
negeri ini banyak menghasilkan sarjana manajemen pertanian, walaupun perlu juga
dipertimbangkan karena mereka didikan perkotaan maka akan muncul keengganan
bekerja di pedesaan. Untuk ini perlu beberapa stimulus.
Potensi lain adalah pariwisata. Di beberapa daerah dengan potensi
pariwisata bisa dijadikan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Bila perlu
dibuat peraturan tentang kawasan otorita wisata daerah atau BUMD pariwisata dan
pola investasi wisata di daerah. Ini bisa didukung dengan pendirian SMK
Pariwisata.
Potensi pertambangan juga secara langsung harus mendukung pusat pertumbuhan
ekonomi baru, dengan cara menyisihkan beberapa sahamnya untuk pendirian Bank
Perkreditan Rakyat dan pembinaan koperasi UKM di daerah tersebut. Ini juga dalam
upaya meredam potensi konflik yang kerap kali terjadi di wilayah pertambangan.
Dan banyak lagi potensi yang bisa dijadikan instrumen penciptaan kawasan
pertumbuhan ekonomi baru di daerah.
Selain faktor ekonomi, maka secara simbolik sebuah daerah dicap memiliki
pertumbuhan ekonomi apabila di tempat tersebut didirikan rumah sakit umum
daerah. Pada umumnya RSUD hanya didirikan di ibukota kabupaten, maka perlu
dipikirkan pendirian RSUD di daerah pusat pertumbuhan ekonomi baru tersebut.
Dan yang tak kalah pentingnya adalah pemerintahannya harus berkualitas.
Dibutuhkan aparat kelurahan dan kecamatan yang berkualitas secara ekonomi,
bukan hanya berparadigma administratif seperti yang terjadi sekarang ini.
Saya yakin dan percaya dengan pengembangan konsep dan praktek penciptaan
kawasan pertumbuhan ekonomi baru ini secara alami akan meredam nafsu rencana
pemekaran daerah dari inisiatif rakyat. Paling – paling nantinya inisiatif
rencana pemekaran daerah baru hanya akan muncul dari para birokrat yang gila
jabatan dan gila pilkada.
Salam reformasi.
Rahmad Daulay
13 januari 2011.
* * *
Tidak ada komentar:
Posting Komentar